Demokrat Dinilai Lebih Berpeluang Berkoalisi dengan PDIP

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 07 September 2023
Demokrat Dinilai Lebih Berpeluang Berkoalisi dengan PDIP

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam konferensi pers di DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Senin (4/9/2023). ANTARA/Fath Putra Mulya.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Demokrat dinilai tidak akan kembali lagi ke koalisi Anies Baswedan (KPP). Kemungkinan itu akan terjadi bila di Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) masih ada Partai NasDem.

"Demokrat menilai NasDem tidak dapat memegang komitmen. Karena itu, di mana ada Nasdem tampaknya Demokrat tidak akan ikut bergabung," kata pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, Kamis (7/9).

Baca Juga

Pengamat Sebut Demokrat Berpeluang Buat Poros Baru dengan Golkar

Menurutnya, Partai Demokrat bisa saja berkoalisi dengan PDI Perjuangan (PDIP). Peluang itu dapat terwujud bila Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mau melupakan masa lalu.

"Kemungkinan itu berpeluang terjadi karena Mega dan SBY mempunyai kepentingan yang sama. Mega dan SBY sama-sama ingin menang pada Pilpres 2024," ujarnya.

Untuk itu, kata Jamiluddin, kedua tokoh ini kemungkinan bersatu untuk mengalahkan bakal capres dari Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto dan Anies Baswedan.

"Kepentingan ini bisa saja mengalahkan persoalan pribadi mereka selama ini," imbuhnya.

Baca Juga

Dikecewakan Anies, Demokrat Siap Pindah ke Koalisi Lain

Bahkan, lanjut Jamiluddin, tidak menutup kemungkinan Ganjar Pranowo akan diduetkan dengan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Sebab, menurutnya, duet ini juga kompetitif, apalagi bila dihadapkan dengan pasangan Anies-cak Imin serta Prabowo.

"Namun Partai Demokrat tampaknya sulit berkoalisi dengan Gerindra. Sebab, Gerindra didukung partainya Anas Urbanigrum," ujarnya.

Lebih lanjut Jamiluddin menambahkan, Demokrat belum mau berkoalisi dengan capres yang didukung Anas. Namun, peluang itu terbuka bila Prabowo tidak jadi didukung Anas.

"Jadi, Partai Demokrat tampaknya lebih berpeluang berkoalisi dengan PDIP daripada Gerindra. Apalagi kalau AHY dan Puan Maharani aktif menyatukan kedua partai untuk berkoalisi," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga

Demokrat Buka Peluang Koalisi dengan PDIP: Megawati Tak Pernah Jahat ke SBY

#Partai Demokrat #PDIP
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
"PDI Perjuangan sangat mengkhawatirkan terhadap menguatnya militerisme. Kita juga menolak berbagai bentuk pembungkaman terhadap komponen masyarakat yang kritis," kata Hasto
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 01 Juni 2026
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
Indonesia
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Sementara itu, Juru Bicara Partai Gerindra Bahtra Banong menegaskan program bantuan sapi kurban Presiden memiliki dasar hukum dan mekanisme resmi dalam sistem keuangan negara.
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Prabowo menegaskan pemerintah tidak boleh membedakan pemenang tender berdasarkan latar belakang politik.
Dwi Astarini - Rabu, 20 Mei 2026
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Indonesia
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
TB Hasanuddin menilai Perpres 8/2026 berpotensi multitafsir dan bisa menimbulkan labelisasi ekstremisme terhadap masyarakat.
Wisnu Cipto - Kamis, 07 Mei 2026
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
Indonesia
PDIP Usul Ambang Batas Parlemen Nasional 5,5-6%, 1 Partai Minimal 38 Kursi
Ambang batas parlemen ideal 38 kursi dengan PT nasional 5,5–6 persen
Wisnu Cipto - Senin, 04 Mei 2026
PDIP Usul Ambang Batas Parlemen Nasional 5,5-6%, 1 Partai Minimal 38 Kursi
Indonesia
PDIP Respons Usulan Ambang Batas 13 Kursi DPR, Hasto: Perlu Kajian Mendalam
PDIP merespons usulan ambang batas parpol 13 kursi di DPR. PDIP mengatakan, bahwa harus ada kajian mendalam.
Soffi Amira - Senin, 04 Mei 2026
PDIP Respons Usulan Ambang Batas 13 Kursi DPR, Hasto: Perlu Kajian Mendalam
Indonesia
Sekjen PDIP Ajak Buruh Perkuat Solidaritas dan Gotong Royong
Kebersamaan dan gotong royong menjadi kekuatan utama untuk mendorong perubahan yang berpihak kepada rakyat kecil.
Dwi Astarini - Senin, 04 Mei 2026
Sekjen PDIP Ajak Buruh Perkuat Solidaritas dan Gotong Royong
Indonesia
Rano Karno Pertegas Pemprov DKI Pro ke Buruh, Tuntut Ruang Dialog Konstruktif demi Keadilan Pekerja Ibu Kota
Rano Karno memandang kaum pekerja sebagai elemen vital yang menentukan arah ekonomi daerah
Angga Yudha Pratama - Minggu, 03 Mei 2026
Rano Karno Pertegas Pemprov DKI Pro ke Buruh, Tuntut Ruang Dialog Konstruktif demi Keadilan Pekerja Ibu Kota
Indonesia
PDIP Suarakan Perlawanan Terhadap Eksploitasi Buruh, Masih Banyak Terjepit Upah Tak Layak
Di Indonesia sendiri, sejarah perjuangan buruh juga memiliki perjalanan panjang sejak masa kolonial ketika buruh mengalami berbagai bentuk penindasan, termasuk kerja paksa dan upah yang tidak manusiawi
Angga Yudha Pratama - Minggu, 03 Mei 2026
PDIP Suarakan Perlawanan Terhadap Eksploitasi Buruh, Masih Banyak Terjepit Upah Tak Layak
Bagikan