Eddy Flo
Kasus pengadaan e-KTP yang merugikan negara hingga 2 triliun lebih menyeret sejumlah politisi senayan. Diduga beberapa anggota Komisi II DPR RI periode 2009/2014 menerima aliran dana mega proyek tersebut. Diantaranya, kader Partai Demokrat.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto membantah tudingan tersebut. Ia menyebut kader Demokrat tidak menerima aliran dana proyek pengadaan e-KTP.
"Kami sudah verifikasi. Tidak ada yang menerima aliran dana. Kami yakin kader Demokrat 100 persen tidak ada yang terkait," ujar Agus di Komplek Parlemen, Senin (13/3).
Ia pun menjawab sejumlah kader yang telah diverifikasi adalah Jafar Hafsah dan Khatibul Umam Wiranu, mereka mengaku tidak menerima aliran dana e-KTP. Sementara, Taufik Efendi sudah berpindah partai sulit untuk diverifikasi.
Terkait proses hukum yang tengah berjalan, Demokrat menyerahkan kepada KPK. Siapapun yang terlibat harus diadili dengan transparan dan berkeadilan.
"Sesuai dengan pakta integritas Partai, siapapun yang bersalah harus dibuktikan di pengadilankan. Sikap partai jelas yang bersangkutan harus mundur dari Demokrat," tandasnya.
Berikut kader Demokrat yang diduga menerima anggaran proyek e-KTP, Anas Urbaningrum, Marzuki Alie, Ignatius Mulyono, Taufiq Effendi, Khatibul Umam Wiranu, Jafar Hapsah dan Mirwan Amir.
