Demokrat Ajak Golkar Koalisi di Pilpres 2024

Mula AkmalMula Akmal - Selasa, 05 Juli 2022
Demokrat Ajak Golkar Koalisi di Pilpres 2024

Logo Partai Demokrat. (Foto: www.demokrat.org)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Demokrat mengajak Partai Golkar untuk berkoalisi menyongsong Pilpres 2024 mendatang. Kedua partai politik (parpol) itu sudah mencukupi untuk mengusung capres-cawapres pada pesta demokrasi lima tahunan.

Partai Golkar mempunyai 85 kursi atau 14,78 persen di parlemen. Sementara, Partai Demokrat memiliki 54 kursi atau 9,3 persen di DPR. Dengan demikian kedua partai itu sudah memenuhi syarat presidential threshold sebesar 20 persen.

Baca Juga:

Airlangga Berharap Partai Koalisi Indonesia Bersatu Bertambah

"Kerjasama Demokrat dengan Golkar cukup bagi kedua partai sebagai jangkar untuk mengantarkan kandidat presiden dan wakil presiden," kata Deputi Analisa Data dan Informasi Balitbang DPP Partai Demokrat, Syahrial Nasution kepada wartawan, Selasa (5/7).

Syahrial meyakini, kerja sama antara Demokrat dan Golkar dapat menjadi solusi terciptanya stabilitas politik, perbaikan iklim demokrasi dan kembali menggenjot roda ekonomi yang saat ini sedang terpuruk.

"Sejarah mencatat bagaimana pemerintahan Pak SBY selama dua periode yang ikut didukung Golkar dan beberapa partai politik lainnya berjalan gemilang," ujarnya.

Baca Juga:

KIB Dinilai Koalisi Cerdas

Di era SBY, kata Syahrial, tidak ada polarisasi politik identitas yang mengakar. Penegakan hukum juga diklaimnya mengedepankan prinsip profesionalisme.

"Demokrasi berjalan baik, namun kondisi ekonomi dan kesejahteraan rakyat tetap tumbuh dan terjaga," imbuhnya.

Selain itu, lanjut Syahrial, langkah solutif untuk kebaikan bangsa inilah yang akan ditempuh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan platform perubahan dan perbaikan.

"Menjadi jangkar dan membuka ruang terhadap segala hal yang terbaik untuk bangsa. Komunikasi 360 derajat terhadap seluruh stakeholders politik menjadi landasan Partai Demokrat untuk bersikap," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

NasDem Tegaskan Belum Berkoalisi dengan Partai Manapun

#Koalisi Pilpres #Partai Demokrat #Partai Golkar #Pilpres #Pilpres 2024 #Pemilu #Pemilu 2024
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
MK tak Terima Gugatan Syarat Pendidikan Gibran, Apa Alasannya?
Mahkamah Konstitusi menolak gugatan syarat pendidikan Wapres RI, Gibran Rakabuming Raka. Lalu, apa alasannya?
Soffi Amira - Rabu, 07 Oktober 2026
MK tak Terima Gugatan Syarat Pendidikan Gibran, Apa Alasannya?
Indonesia
10 Isu Strategis Dalam Rancangan Undang-Undang Pemilu
Isu-isu strategis yang akan dibahas itu menjadi dasar bagi panja untuk mengundang pihak-pihak terkait guna menyampaikan saran dan masukannya terhadap sistem Pemilu.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 05 Oktober 2026
10 Isu Strategis Dalam Rancangan Undang-Undang Pemilu
Dunia
Pilpres Brazil 2 Putaran, Petahana Dikalahkan Oposisi
Calon presiden Flavio Bolsonari memperoleh suara 47,23 persen. Kemudian, Lula da Silva memperoleh suara 44,93 persen.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 05 Oktober 2026
Pilpres Brazil 2 Putaran, Petahana Dikalahkan Oposisi
Indonesia
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Sistem tersebut menarik karena partai politik memiliki peran dalam menentukan calon yang memperoleh mandat rakyat.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Indonesia
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Pembahasan mengenai mekanisme tersebut, masih terus dilakukan id antara partai politik sebagai bagian dari penyusunan revisi Undang-Undang Pemilu.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 September 2026
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Indonesia
Puan Pastikan Kenaikan Ambang Batas Parlemen dan Pilpres Masih Wacana
Wacana-wacana itu masih merupakan perbincangan di antara partai politik dan belum masuk tahapan pembahasan di DPR RI.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 22 September 2026
Puan Pastikan Kenaikan Ambang Batas Parlemen dan Pilpres Masih Wacana
Indonesia
PDIP Tunggu Naskah Akademik Capres-Cawapres Harus Diusung 2 Fraksi DPR
Deddy meminta pembahasan mengenai mekanisme tersebut dilakukan setelah dokumen resmi revisi UU Pemilu tersedia.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 21 September 2026
PDIP Tunggu Naskah Akademik Capres-Cawapres Harus Diusung 2 Fraksi DPR
Indonesia
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Penaikan PT diperlukan untuk mendorong efektivitas kerja parlemen.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Indonesia
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Demokrat lebih menyoroti potensi banyaknya suara rakyat yang hangus akibat penerapan PT.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Indonesia
Ketum Partai Disebut Sepakat Ambang Batas Parlemen 4 Sampai 5 Persen.
Komisi II DPR juga tetap memperhatikan sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemilu hingga masukan-masukan dari akademisi dan masyarakat sipil.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 15 September 2026
Ketum Partai Disebut Sepakat Ambang Batas Parlemen 4 Sampai 5 Persen.
Bagikan