Airlangga Berharap Partai Koalisi Indonesia Bersatu Bertambah

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Selasa, 05 Juli 2022
Airlangga Berharap Partai Koalisi Indonesia Bersatu Bertambah

Partai Golkar. (Foto: DPP Golkar)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang terdiri dari Golkar, PPP dan PAN telah dideklarasikan beberapa waktu lalu oleh para elit partai tersebut.

Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto menginstruksikan pengurus partainya, untuk menjalin kerja sama politik mulai dari tingkat atas hingga bawah, atau ke akar rumput sebagai upaya memenangi Pilpres 2024.

Baca Juga:

Golkar Ogah Ikut Cara NasDem Cepat-cepat Umumkan Capres

"Saya instruksikan galang kerja sama dengan PPP dan PAN mulai dari provinsi hingga kabupaten/kota," katanya.

Langkah ini, ungkap Airlangga, untuk melakukan konsolidasi dan membahas persiapkan yang jadi arah bersama, yaitu visi dan misi untuk memenangkan pemilu.

Airlangga mengatakan, dengan kerja sama yang dibentuk sejak awal Partai Golkar dengan PPP dan PAN ini, akan menambah kekuatan dari masing-masing partai politik.

"Tentunya kami akan terus lakukan konsolidasi di daerah-daerah, kemarin sudah di Kalimantan Timur, Jawa Barat, Kepulauan Riau, dan Bengkulu. Berikutnya di Medan," ujarnya didampingi Ketua DPD Partai Golkar Jawa Tengah Panggah Susanto.

Menurut Airlangga, KIB dibentuk untuk memenangi Pilpres 2024, sehingga berbeda dengan pemilihan legislatif yang masing-masing partai punya strategi sendiri untuk kemenangannya.

"Untuk pemilu anggota legislatif masing-masing partai, dipersilakan menerapkan strategi sendiri-sendiri karena pemilihan anggota legislatif tidak di-sharing," katanya.

Ia menegaskan, Golkar ingin menang pada pileg maupun pilpres.

"Makin banyak partai yang bergabung dengan Golkar, makin baik," katanya dikutip Antara.

Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Amanat Nasional (PAN) membentuk Koalisi Indonesia Bersatu usai pertemuan ketua umum ketiga partai itu, yaitu Airlangga Hartarto, Suharso Monoarfa, dan Zulkifli Hasan di Jakarta, Kamis (12/5).

Baca Juga:

Putra Ketum Golkar Airlangga Hartarto Dilantik Jadi Anggota DPR PAW

#Pilpres #Partai Politik #Pemilu 2024 #Golkar
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Legislator Golkar Dorong Evaluasi Ekspor Sawit Satu Pintu Lewat DSI, Beberkan Keluhan Petani
Komisi IV DPR RI minta pemerintah evaluasi kebijakan ekspor sawit satu pintu lewat DSI.
Wisnu Cipto - Minggu, 31 Mei 2026
Legislator Golkar Dorong Evaluasi Ekspor Sawit Satu Pintu Lewat DSI, Beberkan Keluhan Petani
Indonesia
Lagu Mas Bahlil Ganteng Viral di Medsos, Golkar Angkat Suara
Golkar menilai fenomena viral lagu ‘Mas Bahlil Ganteng’ sebagai kreativitas netizen sekaligus bentuk apresiasi terhadap ketum mereka di Kabinet Merah Putih.
Wisnu Cipto - Rabu, 27 Mei 2026
Lagu Mas Bahlil Ganteng Viral di Medsos, Golkar Angkat Suara
Indonesia
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Upaya perombakan ini juga sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang mengamanatkan penguatan sistem politik melalui kodifikasi UU Pemilu, UU Pilkada, dan UU Parpol
Angga Yudha Pratama - Kamis, 30 April 2026
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Indonesia
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
PAN menolak usulan KPK soal pembentukan lembaga pengawas kaderisasi partai. Hal itu dinilai bisa melanggar konstitusi.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
Indonesia
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Menko Hukum Yusril Ihza Mahendra usulkan ambang batas parpol di DPR minimal 13 kursi sesuai jumlah komisi. Partai kecil bisa berkoalisi agar suara rakyat tetap terwakili.
Wisnu Cipto - Kamis, 30 April 2026
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Indonesia
Revisi UU Parpol Dinilai Mendesak, DPR Soroti Transparansi Pendanaan
DPR menilai UU Partai Politik perlu direvisi karena sudah tidak relevan. Ahmad Doli Kurnia menyoroti pentingnya transparansi pendanaan parpol.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 April 2026
Revisi UU Parpol Dinilai Mendesak, DPR Soroti Transparansi Pendanaan
Indonesia
Usul Capres dari Kader Parpol, KPK Bantah Punya Motif Ubah Konstitusi
KPK menegaskan kajian yang mereka lakukan terkait usulan capres-cawapres dari kader partai politik merupakan bagian dari strategi pencegahan korupsi di sektor politik.
Wisnu Cipto - Selasa, 28 April 2026
Usul Capres dari Kader Parpol, KPK Bantah Punya Motif Ubah Konstitusi
Indonesia
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
KPK mengusulkan klausul kaderisasi dalam pencalonan presiden hingga kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk mencetak pemimpin berkualitas.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
Indonesia
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
KPK mengungkap akar korupsi politik berasal dari internal partai. Soroti mahar politik, biaya Pemilu tinggi, hingga lemahnya transparansi keuangan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
Indonesia
Kumpulan Mantan Pegawai KPK, Dukung Masa Jabatan Ketum Partai Dibatasi
Ketua IM57+ Institute periode 2021-2024 ini menilai, usulan KPK tersebut memiliki dasar yang kuat, baik secara teori maupun praktik.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 25 April 2026
Kumpulan Mantan Pegawai KPK, Dukung Masa Jabatan Ketum Partai Dibatasi
Bagikan