Demo Tolak Omnibus Law di DPR, Buruh Khawatir Kehilangan Pekerjaan
Buruh yang tergabung dalam berbagai organisasi menggelar aksi unjuk rasa di gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7). (Foto: MP/Ponco Sulaksono)
MerahPutih.com - Buruh yang tergabung dalam berbagai organisasi menggelar aksi unjuk rasa di gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7).
Ketua Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) Rudi Abedaman mengungkapkan, alasan pihaknya melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPR/MPR meminta agar RUU Omnibus Law Cipta Kerja dibatalkan.
Baca Juga:
Pertama, kata dia, jika berkaca dari sisi klaster ketenagakerjaan, penggunaan tenaga kerja asing sekarang sudah tidak ada lagi pembatasan.
"Kalau di UU lama, itu masih ada pembatasan pekerja asing. Kalau sekarang melalui Omnibus Law, seluruh jenis pekerjaan, itu bisa menggunakan TKA. Nah, ini ancaman bagi rakyat Indonesia," tegas Rudi.
Tidak hanya itu, lanjut Rudi, Omnibus Law nantinya akan membuat kesempatan kerja bagi rakyat Indonesia akan hilang.
Apalagi, lanjut dia, proyek infrastruktur Presiden Joko Widodo (Jokowi) mayoritas dipegang dan digarap oleh Tiongkok.
Baca Juga:
Digeruduk Massa, DPR Pastikan Tak Ada Pengesahan RUU HIP dan Omnibus Law
"Kita bukan anti-TKA, tetapi di tengah jutaan rakyat menganggur, di tengah lapangan kerja sulit, pekerjaan kasar itu bisa dikerjakan TKA. Contoh TKA China, tukang sapu itu bisa dikerjakan TKA China. Apa memang orang Indonesia enggak bisa. Nah, melalui UU ini, itu dilegalkan," kata dia. (Pon)
Baca Juga:
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Bank Dunia Sebut Upah Riil Buruh di Indonesia Cenderung Turun
Begini Progres Revisi UU Ketenagakerjaan, Bakal Jadi Inisiatif DPR
Ratu Belanda Maxima Cek Kualitas Hidup Buruh Pabrik Tekstil
Jelang Batas Terakhir Waktu Pengumuman UMP 2026, KSPI Ultimatum Kemenaker
Buruh Tolak Upah Minimum Naik Di Bawah Rp 100 Ribu
3 Opsi Buruh Terkait Kenaikan Upah Minumum
Promono Belum Putuskan Kenaikan UMP Jakarta 2025 Sesuai Kemauan Buruh Rp 6 Juta
Buruh Jakarta Minta Pramono Tetapkan UMP Rp 6 Juta Buat 2026
Kakak Marsinah Titip Pesan Kepada Presiden Prabowo Subianto: Hapus Total Sistem Outsourcing
Sektor Pertanian Paling Banyak Serap Tenaga Kerja, 146,54 Juta Orang Indonesia Bekerja Sebagai Buruh