Demi Prabowo, Gerindra Legawa Kehilangan 5 Kursi di DPRD DKI

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Selasa, 19 Maret 2024
Demi Prabowo, Gerindra Legawa Kehilangan 5 Kursi di DPRD DKI

DPRD DKI Jakarta. (MP/Dicki Prasetia)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Perolehan suara Partai Gerindra pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 alami penurunan ketimbang Pileg 2019 lalu. Merosotnya suara Gerindra berimbas pada berkurangnya jatah kursi di DPRD DKI Jakarta periode 2024-2029.

Pada periode 2019-2024, Partai Gerindra mendapat 19 kursi, untuk periode selanjutnya turun 5 kursi dan hanya 14 kursi.

"Gerindra hilang 5 kursi, turun," kata Penasehat Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta, Rani Mauliani, Selasa (19/3).

Baca juga:

Surya Paloh Bakal Tentukan Jatah Pimpinan DPRD Jakarta

Meski demikian, Gerindra legawa partainya berada di posisi ketiga pemenang Pileg 2024 lantaran para kader fokus pada pemenangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres.

Ia pun beranggapan bahwa naik turunnya partai politik hal yang biasa di perpolitikan Indonesia.

"Sebagai pelajaran Gerindra supaya lebih semangat ke depan," tuturnya.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta menuturkan ada banyak faktor yang juga penyebab suara Gerindra menukik di Pileg 2024. Diantaranya, karena waktu kampanye yang singkat, jadi dalang suara Gerindra turun di DKI.

Kendati begitu, kata Rani, partai berlambang kepala burung garuda ini bersyukur pasangan Prabowo-Gibran memang di Jakarta dari hasil hitung rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta.

Baca juga:

Pimpinan Legislator DKI Dorong Pembentukan DPRD Tingkat II

"Ya memang kalau banyak faktor banyak lah temen temen juga paham, dan kembali lagi itu kan udah pilihan masyarakat ya. Ya karena kemaren Gerindra memang lebih fokus ke Pilpres dan alhamdulillah kita sudah bisa mengantarkan bapak Prabowo untuk menang di DKI Jakarta meskipun menang tipis," tutupnya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta telah merampungkan rekapitulasi penghitungan suara hasil Pemilihan Legislatif (Pileg) untuk DPRD DKI Jakarta.

KPU DKI menuntaskan penghitungan suara tingkat provinsi selama 3 hari, mulai 7 hingga 9 Maret 2024.

Baca juga:

Tinjau Gedung Istana Negara di IKN, Prabowo Jadi Sasaran Selfie Pekerja

Hasil rekapitulasi penggunaan hak suara di Provinsi DKI sebanyak 6.558.734 pemilih. Dengan rincian laki-laki sebanyak 3.147.199 orang dan perempuan sebanyak 3.411.535 orang serta pemilih disabilitas sebanyak 24.981 orang.

Hal tersebut berdasarkan Keputusan KPU Provinsi DKI Jakarta Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024.

Terdapat 11 partai politik yang lolos dalam Pileg DPRD DKI Jakarta 2024. Sedangkan ada 7 parpol yang tidak dapat kursi di Parlemen Kebon Sirih. (Asp)

#DPRD DKI Jakarta #Partai Gerindra
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Buntut Pesta Narkoba di Hotel Surabaya, Gerindra Resmi Pecat 3 Anggota DPRD Jatim!
Tiga anggota DPRD Jatim resmi dipecat Partai Gerindra usai terciduk pesta narkoba di sebuah hotel di Surabaya. Cek kronologi dan fakta lengkapnya di sini!
Angga Yudha Pratama - Selasa, 03 November 2026
Buntut Pesta Narkoba di Hotel Surabaya, Gerindra Resmi Pecat 3 Anggota DPRD Jatim!
Indonesia
Tiket Ancol Diusulkan Gratis untuk Warga Jakarta, DPRD DKI Buka Suara
Tiket masuk Ancol kini diusulkan gratis. DPRD DKI Jakarta pun buka suara perihal usulan tersebut.
Soffi Amira - Selasa, 27 Oktober 2026
Tiket Ancol Diusulkan Gratis untuk Warga Jakarta, DPRD DKI Buka Suara
Indonesia
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Usul tersebut bukan untuk menambah jumlah anggota DPRD dari 106 menjadi 180–220 kursi, melainkan untuk memastikan 106 saat ini tetap dapat dipertahankan.
Dwi Astarini - Sabtu, 03 Oktober 2026
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Indonesia
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Jakarta mengajukan pembentukan dana cadangan daerah untuk memperkuat kapasitas fiskal sekaligus menjamin ketersediaan anggaran pembangunan Ibu Kota.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Oktober 2026
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Indonesia
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
DPRD DKI Jakarta meminta pengelolaan data desil dikembalikan kepada Pemprov DKI setelah perubahan pemeringkatan berdampak pada bansos dan KJP.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
Indonesia
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek akan disesuaikan mulai 1 Januari 2027. DPRD DKI masih mengkaji besaran tarif baru.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Indonesia
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
DPRD DKI menyoroti kesulitan pedagang tradisional Jakarta bersaing dengan e-commerce dan meminta DPPKUKM serta Pasar Jaya berkolaborasi.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 19 September 2026
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Di Kepulauan Seribu sudah ada desalinasi, mengubah air laut jadi air bersih, air tawar.
Dwi Astarini - Kamis, 17 September 2026
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Indonesia
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Kebutuhan pembiayaan pembangunan Jakarta tetap besar sehingga pemerintah daerah perlu mencari alternatif pendanaan.
Dwi Astarini - Kamis, 10 September 2026
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Indonesia
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Bebizie diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi per metrik ton produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur,
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Bagikan