Dedi Mulyadi Dorong Pembatalan Proyek Pengadaan Gorden Rumah Dinas DPR RI

Mula AkmalMula Akmal - Rabu, 11 Mei 2022
Dedi Mulyadi Dorong Pembatalan Proyek Pengadaan Gorden Rumah Dinas DPR RI

Anggota DPR RI Dedi Mulyadi. ANTARA/dokumentasi pribadi

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Proyek pengadaan gorden rumah dinas DPR RI terus mendapat kritikan dari berbagai pihak karena biaya penggantian gorden yang terlalu mahal, namun proyek tetap dilanjutkan.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Dedi Mulyadi menyarankan, proyek pengadaan gorden rumah dinas DPR RI senilai puluhan miliar rupiah dibatalkan dan anggarannya bisa dialihkan untuk kegiatan lain yang lebih penting.

Baca Juga:

Sekjen DPR Sebut Gorden di Rumah Dinas Anggota Dewan Sudah 12 Tahun tidak Diganti

“Saya kira penggantian gorden untuk rumah dinas DPR batalkan saja. Apalagi proyek itu belum terlalu penting. Malah merugikan nama baik DPR, “ kata Dedi dalam keterangannya di Purwakarta, Jawa Barat, Rabu.

Sejak dibuka tender pada 8 Maret 2022, sebanyak 49 peserta telah mendaftar untuk mengikuti lelang proyek ini. Sekretariat DPR RI, sebelumnya mengeluarkan nilai harga perkiraan sendiri (HPS) senilai Rp 45,7 miliar.

Baca Juga:

KPK Imbau Pengadaan Gorden Rumah Dinas DPR Transparan dan Akuntabel

Terdapat tiga perusahaan yang mengajukan penawaran paling tinggi, yakni PT Sultan Sukses Mandiri, PT Panderman Jaya, dan PT Bertiga Mitra Solusi. Pemenang tender adalah PT Bertiga Mitra Solusi dengan penawaran Rp43,5 miliar. Pemenang tender diumumkan pada Minggu (8/5) melalui laman LPSE DPR RI.

Menurut Dedi Mulyadi, munculnya kritikan dari publik sebaiknya menjadi bahan pertimbangan dari pihak Sekjen DPR RI agar tidak dilanjutkan. Ia menyampaikan, agar alokasi anggarannya bisa dialihkan untuk kegiatan lain lebih penting. (*)

Baca Juga:

MAKI: Proyek Gorden Puluhan Miliar DPR RI Janggal dan Tidak Penting

#Dedi Mulyadi #DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Mula Akmal

Jurnalis, editor, dan periset dengan pengalaman lebih dari satu dekade di bidang politik, hukum, pertahanan, keamanan nasional, dan ruang digital. Menempuh magister Peperangan Asimetris di Universitas Pertahanan RI, dengan fokus pada perang kognitif, keamanan siber, perang narasi, dan konflik nonkonvensional.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Puan Maharani Minta Mitigasi Bencana Diperkuat di Seluruh Indonesia
Menurutnya, seluruh daerah perlu meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana, terutama saat curah hujan tinggi.
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
Puan Maharani Minta Mitigasi Bencana Diperkuat di Seluruh Indonesia
Indonesia
RUU Perampasan Aset masih Dibahas, DPR Serap Masukan Eks Pemimpin KPK
Parlemen masih membuka ruang bagi berbagai pihak untuk memberikan masukan terhadap substansi regulasi tersebut.
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
RUU Perampasan Aset masih Dibahas, DPR Serap Masukan Eks Pemimpin KPK
Indonesia
Puan Soroti Kekuatan APBN soal Wacana Pendidikan Gratis hingga PTN, Minta Dikaji Dulu
Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyoroti wacana pendidikan gratis hingga PTN. Ia meminta untuk dikaji terlebih dahulu.
Soffi Amira - Selasa, 22 September 2026
Puan Soroti Kekuatan APBN soal Wacana Pendidikan Gratis hingga PTN, Minta Dikaji Dulu
Indonesia
DPR Akhirnya Sahkan UU Reforma Agraria, ini Poin-poin yang Diatur
DPR akhirnya mengesahkan UU Reforma Agraria. Ada sejumlah poin yang diatur dalam UU tersebut.
Soffi Amira - Selasa, 22 September 2026
DPR Akhirnya Sahkan UU Reforma Agraria, ini Poin-poin yang Diatur
Dunia
DPR Minta Pemerintah Prioritaskan Keselamatan WNI di Tengah Konflik Houthi-Saudi
Keselamatan WNI harus menjadi prioritas utama pemerintah di tengah situasi keamanan yang terus berkembang di kawasan tersebut.
Dwi Astarini - Senin, 21 September 2026
DPR Minta Pemerintah Prioritaskan Keselamatan WNI di Tengah Konflik Houthi-Saudi
Indonesia
Waka Komisi XII DPR Ungkap Poin Krusial Revisi UU Migas
Draf RUU Migas mengatur BUK Migas bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
Dwi Astarini - Senin, 21 September 2026
Waka Komisi XII DPR Ungkap Poin Krusial Revisi UU Migas
Indonesia
Serangan Drone di Wilayah Mekah, DPR Minta KBRI Perkuat Komunikasi dengan WNI
perwakilan RI di Arab Saudi wajib menjadi rujukan utama guna mencegah kepanikan massal akibat maraknya pesan berantai di media sosial.
Dwi Astarini - Jumat, 18 September 2026
Serangan Drone di Wilayah Mekah, DPR Minta KBRI Perkuat Komunikasi dengan WNI
Indonesia
DPR Minta Penyaluran Anggaran Karhutla Rp 760 Miliar Transparan dan Tepat Sasaran
Anggaran tersebut harus segera diterjemahkan menjadi langkah konkret di lapangan.
Dwi Astarini - Jumat, 18 September 2026
DPR Minta Penyaluran Anggaran Karhutla Rp 760 Miliar Transparan dan Tepat Sasaran
Indonesia
25 Merek Beras Fortifikasi tak Sesuai Standar, DPR: Segera Tarik dari Pasar dan Tindak Tegas Pelaku
Persoalan tersebut tidak boleh dianggap sepele karena menyangkut hak konsumen sekaligus kualitas pangan yang dikonsumsi masyarakat.
Dwi Astarini - Rabu, 16 September 2026
25 Merek Beras Fortifikasi tak Sesuai Standar, DPR: Segera Tarik dari Pasar dan Tindak Tegas Pelaku
Dunia
DPR Minta KNKT Transparan Ungkap Pemicu Kapal 39 Tahun Tenggelam di Laut Jawa
Proses inspeksi kapal penumpang tidak boleh sebatas formalitas administratif di atas kertas.
Dwi Astarini - Rabu, 16 September 2026
DPR Minta KNKT Transparan Ungkap Pemicu Kapal 39 Tahun Tenggelam di Laut Jawa
Bagikan