Dedi Mulyadi Dorong Pembatalan Proyek Pengadaan Gorden Rumah Dinas DPR RI


Anggota DPR RI Dedi Mulyadi. ANTARA/dokumentasi pribadi
MerahPutih.com - Proyek pengadaan gorden rumah dinas DPR RI terus mendapat kritikan dari berbagai pihak karena biaya penggantian gorden yang terlalu mahal, namun proyek tetap dilanjutkan.
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Dedi Mulyadi menyarankan, proyek pengadaan gorden rumah dinas DPR RI senilai puluhan miliar rupiah dibatalkan dan anggarannya bisa dialihkan untuk kegiatan lain yang lebih penting.
Baca Juga:
Sekjen DPR Sebut Gorden di Rumah Dinas Anggota Dewan Sudah 12 Tahun tidak Diganti
“Saya kira penggantian gorden untuk rumah dinas DPR batalkan saja. Apalagi proyek itu belum terlalu penting. Malah merugikan nama baik DPR, “ kata Dedi dalam keterangannya di Purwakarta, Jawa Barat, Rabu.
Sejak dibuka tender pada 8 Maret 2022, sebanyak 49 peserta telah mendaftar untuk mengikuti lelang proyek ini. Sekretariat DPR RI, sebelumnya mengeluarkan nilai harga perkiraan sendiri (HPS) senilai Rp 45,7 miliar.
Baca Juga:
KPK Imbau Pengadaan Gorden Rumah Dinas DPR Transparan dan Akuntabel
Terdapat tiga perusahaan yang mengajukan penawaran paling tinggi, yakni PT Sultan Sukses Mandiri, PT Panderman Jaya, dan PT Bertiga Mitra Solusi. Pemenang tender adalah PT Bertiga Mitra Solusi dengan penawaran Rp43,5 miliar. Pemenang tender diumumkan pada Minggu (8/5) melalui laman LPSE DPR RI.
Menurut Dedi Mulyadi, munculnya kritikan dari publik sebaiknya menjadi bahan pertimbangan dari pihak Sekjen DPR RI agar tidak dilanjutkan. Ia menyampaikan, agar alokasi anggarannya bisa dialihkan untuk kegiatan lain lebih penting. (*)
Baca Juga:
MAKI: Proyek Gorden Puluhan Miliar DPR RI Janggal dan Tidak Penting
Bagikan
Mula Akmal
Berita Terkait
Tanggul Beton Berdiri di Cilincing, DPR Ingatkan Adanya Potensi Nelayan Kecil Kesulitan Melaut

Berhentikan Rahayu dari Jabatan Anggota DPR, Gerindra Harus Minta ‘Persetujuan’ Puluhan Ribu Warga Jakarta

Banjir Bali Ancam Citra Indonesia, DPR: Pemerintah Harus Hadir Nyata di Lapangan

Legislator Sebut Keadilan Restoratif Belum Sepenuhnya Capai Tujuan Pemidanaan Jika Hanya Sebatas Penghentian Kasus

Sekolah Rakyat Diharap Jadi Solusi Utama Pemerintah untuk Memutus Rantai Kemiskinan dan Mengurangi Angka Putus Sekolah

Pekerja Migran Perlu Regulasi dan Pembekalan Pengetahuan Sebelum Dikirim ke Luar Negeri

Puan Maharani Mendorong Pemerintah untuk Fokus pada Pemulihan Ekonomi Masyarakat Kecil di Bali

Fraksi Partai Gerindra DPR RI Nonaktifkan Rahayu Saraswati Buntut Ucapan Sakiti Banyak Pihak

Drainase Diduga Jadi Penyebab Banjir di Bali, DPR: Jika Dibiarkan Bisa Rugikan Masyarakat

[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Meminta Maaf ke Rakyat Karena Tak Bisa Membubarkan DPR
![[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Meminta Maaf ke Rakyat Karena Tak Bisa Membubarkan DPR](https://img.merahputih.com/media/df/92/f7/df92f72b6654ca72e44ade13c4d171f3_182x135.png)