Wisnu Cipto
MerahPutih.com - Materi isu pemberantasan terorisme bakal menjadi bahasan yang menarik untuk dikupas dalam debat capres putaran pertama pada 17 Januari 2019 antara pasangan petahana nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf Amin dengan penantangnya duet Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Apalagi selama empat tahun, Pemerintahan Jokowi tercatat beberapa kali diadang kasus-kasus terorisme yang meresahkan. Sebagai calon presiden petahana, bisa jadi pertanyaan mengenai upaya dan hasil pemberantasan terorisme menjadi ujian tersendiri yang menguntungkan.
Pengamat politik Arif Amarudin menilai Jokowi hampir pasti telah memiliki taktik untuk mengangkat isu terorisme sebagai salah satu keberhasilan dalam pemerintahannya.
"Kasus-kasus terorisme dan penumpasannya di era Jokowi bisa menjadi barang jualan untuk menarik minat calon pemilih," kata alumnus UIN Syarif Hidayatullah itu dilansir dari Antara.
Branding Positif di Mata Dunia
Menurut Arif, Presiden Jokowi memiliki modal untuk mem-"branding" dirinya telah sukses dalam mengatasi kasus terorisme. Apalagi, dunia internasional memuji keberhasilan Indonesia dalam menangani kasus teror bom di Jalan MH Thamrin atau hanya beberapa jengkal saja dari Istana Kepresidenan Jakarta pada 2016 silam.
Kala itu, aparat keamanan bisa dengan cepat menangani situasi dalam aksi teror yang memakan korban mencapai 31 orang, 7 di antaranya tewas termasuk satu orang warga negara asing asal Kanada dalam tidak lebih dari 2 jam. Bahkan, Presiden Jokowi turun langsung ke lokasi teror untuk menunjukkan rakyat Indonesia tidak takut terhadap teroris.
Bahkan, Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya dalam banyak kesempatan sangat mengapresiasi kinerja kepolisian khususnya dalam kasus bom Thamrin karena telah begitu sigap beraksi memberantas pelaku teror sehingga tidak berdampak luas terhadap sektor pariwisata. Sukses ini jelas berdampak langsung terhadap ukuran kinerja Jokowi di mata rakyat, sekaligus menaikkan citra Indonesia di mata dunia internasional.
Revisi UU Anti Terorisme Lahir di Era Jokowi
Tak hanya itu, Jokowi berhasil mendesak DPR mengesahkan revisi Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di era kepemimpinannya, setelah Jokowi mengancam mengeluarkan Perppu jika legislatif tak segera mengesahkan revisi. Kala itu, Jokowi berkeras kondisi kian mendesak mengingat serangan teror berantai yang marak terjadi bermula dengan serangan tiga gereja di Surabaya pada 2018 silam.
Di sisi lain, Jokowi sendiri kerap kali berbagi mengenai caranya mengatasi dan memberantas terorisme di Indonesia dalam berbagai forum internasional. Pesannya jelas, Jokowi ingin menunjukkan pada dunia bahwa dirinya sama sekali tidak takut terhadap ancaman teror dalam bentuk apapun.
Kartu AS Prabowo
Kesigapan dan gerak cepat aparat menangani serta menyidik kasus terorisme yang sudah terjadi di era Jokowi memang tak terbantahkan lagi. Namun, ukuran keberhasilan terletak pada seberapa baik dalam menangani kasus-kasus teror tetapi juga dari faktor pencegahan. Ketika aksi teror bisa terjadi artinya ada celah di jajaran intelijen sehingga terjadi kebobolan.
Kubu Prabowo-Sandiaga dapat memanfaat ruang itu untuk melumpuhkan elektabilitas petahana dalam debat nanti. Apalagi selama Jokowi menjadi Kepala Negara tercatat lebih dari jumlah jari di telapak tangan. Sebut saja kasus besar seperti aksi bom bunuh diri Kampung Melayu Mei 2017, Napi terpidana teroris menguasai Rutan Mako Brimob, teror bom tiga gereja di Surabaya, penyerangan gereja yang melukai pastor di Yogyakarta, ledakan bom di Rumah Susun Wonocolo Sidoarjo dan serangan bom bunuh diri dengan dua sepeda motor di Mapolrestabes Surabaya.
Meski Prabowo Subianto belum memiliki rekam jejak memimpin dan menghadapi langsung kasus terorisme yang mengancam negara, jika dia mampu memaksimalkan solusi mengatasi masih lemahnya intelijen pemerintah saat ini dalam mencegah rencana teror dapat menjadi kartu as dalam debat capres mendatang.
Kebelumterujian Prabowo malah bisa jadi membuka harapan strategi pencegahan aksi terorisme yang lebih baik, sekaligus mendokrak popularitas, terutama di kalangan pemilih yang memandang Jokowi dianggap belum cukup cakap dan memuaskan dalam memerangi terorisme di Tanah Air. (*)
