Daya Beli Rakyat Belum Pulih dan Penghasilannya Pas-pasan, Rencana Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Dianggap Bukan Prioritas !

Frengky AruanFrengky Aruan - Rabu, 27 Agustus 2025
Daya Beli Rakyat Belum Pulih dan Penghasilannya Pas-pasan, Rencana Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Dianggap Bukan Prioritas !

Anggota Komisi XI DPR Muhammad Kholid. (DOk. Media PKS)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Rencana kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kesehatan tak henti-hentinya menuai kritik.

Anggota Komisi XI DPR Muhammad Kholid menilai, ditengah situasi ekonomi yang penuh tantangan, kebijakan ini berpotensi menambah beban masyarakat.

Salah satu yang paling terimbas adalah kelompok berpenghasilan rendah, pekerja informal, dan pelaku usaha mikro dan kecil.

“Kondisi daya beli masyarakat belum sepenuhnya pulih, dan sekecil apa pun tambahan beban iuran akan sangat dirasakan oleh jutaan keluarga,” kata Kholid kepada wartawan di Jakarta dikutip Rabu (27/8).

Anggota DPR RI dari Dapil Kota Depok dan Bekasi itu menegaskan, prioritas utama pemerintah seharusnya adalah peningkatan kualitas layanan kesehatan, bukan menaikkan iuran.

Baca juga:

Anggota PKB di DPR Usul Gerbong Perokok di Kereta, Cak Imin Sebut itu Urusan Pribadi Itu

Ia menyoroti masih banyak persoalan di lapangan, mulai dari antrean panjang, keterbatasan fasilitas, hingga ketidakmerataan standar pelayanan di berbagai daerah.

Dia berujar, rakyat ingin merasakan pelayanan yang cepat, adil, dan merata. Meningkatkan layanan kesehatan akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap BPJS.

“Itulah kebutuhan nyata saat ini, bukan penambahan kewajiban pembayaran,” jelas Kholid yang juga Sekjen PKS itu.

Kholid mendorong Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, dan BPJS Kesehatan untuk melakukan evaluasi menyeluruh atas tata kelola anggaran serta menutup kebocoran yang ada.

Pemerintah harus mencari jalan keluar yang lebih inovatif dan solutif, misalnya melalui efisiensi anggaran, optimalisasi belanja kesehatan, serta perbaikan manajemen BPJS.

“Jalan pintas berupa kenaikan iuran justru akan menimbulkan beban baru bagi rakyat,” kata Kholid.

Sekadar informasi saja, rencana menaikkan iuran BPJS sudah di depan mata.

Keputusan pemerintah yang telah dicantumkan dalam buku Nota Keuangan II Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2026 itu makin menguatkan bahwa kenaikan iuran BPJS kali ini bukan lagi isu.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati beralasan, kenaikan iuran BPJS diperlukan demi keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Terakhir, iuran BPJS naik lima tahun lalu. Dengan tarif iuran baru tahun depan, pemerintah menargetkan peningkatan jumlah penerima bantuan iuran. (Knu)

#BPJS #DPR RI #Daya Beli
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Puan dan Dasco Beri Perhatian Serius soal Pembahasan RUU Perampasan Aset, Ikut Pantau Langsung
Puan Maharani dan Sufmi Dasco Ahmad disebut memberi perhatian serius terhadap pembahasan RUU Perampasan Aset. Hal itu disampaikan DPR.
Soffi Amira - Jumat, 20 November 2026
Puan dan Dasco Beri Perhatian Serius soal Pembahasan RUU Perampasan Aset, Ikut Pantau Langsung
Indonesia
DPR Bantah Pembahasan RUU Perampasan Aset tak Transparan, Ungkap Sudah 87 Kali Rapat
DPR membantah pembahasan RUU Perampasan Aset tidak transparan. DPR mengungkap 87 rapat, kunjungan ke 15 provinsi, dan penyerapan aspirasi masyarakat.
Soffi Amira - Jumat, 20 November 2026
DPR Bantah Pembahasan RUU Perampasan Aset tak Transparan, Ungkap Sudah 87 Kali Rapat
Indonesia
Ketua DPR Pastikan Dukung Siapa pun Sosok Wapres yang Diajukan Prabowo
Puan tidak merekomendasikan nama siapa pun untuk mengisi jabatan RI 2 itu karena yakin tokoh yang nanti dicalonkan Presiden ialah sosok terbaik.
Dwi Astarini - Kamis, 19 November 2026
Ketua DPR Pastikan Dukung Siapa pun Sosok Wapres yang Diajukan Prabowo
Indonesia
UU Perampasan Aset Bisa Sasar Travel Bodong, Harta Pelaku untuk Pulihkan Kerugian Korban
Aturan tersebut mencakup perampasan aset terkait tindak pidana maupun melalui mekanisme non-conviction based atau perampasan aset tanpa pemidanaan.
Dwi Astarini - Kamis, 19 November 2026
UU Perampasan Aset Bisa Sasar Travel Bodong, Harta Pelaku untuk Pulihkan Kerugian Korban
Indonesia
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan, DPR Dorong Pembentukan Badan Pengawas Independen
DPR mendorong pembentukan Badan Pengawas Perampasan Aset dan badan khusus pengelola aset untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 19 November 2026
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan, DPR Dorong Pembentukan Badan Pengawas Independen
Indonesia
DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Negara Bisa Sita Aset Tanpa Pemidanaan
DPR resmi mengesahkan UU Perampasan Aset. Regulasi ini mengatur perampasan aset terkait tindak pidana dan tanpa pemidanaan, dengan proses melalui pengadilan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 19 November 2026
DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Negara Bisa Sita Aset Tanpa Pemidanaan
Indonesia
UU Perampasan Aset Bakal Diawasi Badan Independen, ini Mekanisme yang Disiapkan DPR
DPR menyiapkan badan pengawas independen dalam RUU Perampasan Aset untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Simak mekanisme pengawasan yang dirancang.
Soffi Amira - Kamis, 19 November 2026
UU Perampasan Aset Bakal Diawasi Badan Independen, ini Mekanisme yang Disiapkan DPR
Indonesia
18 Tahun Dinanti, RUU Perampasan Aset Akhirnya Disahkan di Paripurna DPR
RUU Perampasan Aset dijadwalkan dibawa ke rapat paripurna DPR pada 19 November 2026. Habiburokhman menyebut aturan ini telah dinanti selama 18 tahun.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 19 November 2026
18 Tahun Dinanti, RUU Perampasan Aset Akhirnya Disahkan di Paripurna DPR
Indonesia
Tolak Badak Jawa Dipindah ke Banyuwangi, DPR : Ujung Kulon Rumah Terakhirnya
Pemerintah diminta mengutamakan perlindungan habitat asli badak Jawa ketimbang memindahkan satwa langka tersebut ke kawasan lain.
Dwi Astarini - Rabu, 18 November 2026
Tolak Badak Jawa Dipindah ke Banyuwangi, DPR : Ujung Kulon Rumah Terakhirnya
Indonesia
DPR Tolak Rencana Pembangunan Sekolah Rakyat di Hutan Kota UI, Dinilai Berisiko Picu Banjir
Anggota DPR, Muhammad Kholid, menolak rencana pembangunan Sekolah Rakyat di kawasan Hutan Kota UI. Ia meminta pemerintah memprioritaskan kelestarian lingkungan.
Soffi Amira - Rabu, 18 November 2026
DPR Tolak Rencana Pembangunan Sekolah Rakyat di Hutan Kota UI, Dinilai Berisiko Picu Banjir
Bagikan