Data Remaja Lanjut Perguruan Tinggi Rendah

Mula AkmalMula Akmal - Kamis, 02 Februari 2023
Data Remaja Lanjut Perguruan Tinggi Rendah

Anggota Komisi X DPR RI Djohar Arifin Husin. (Foto: DPR RI)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota Komisi X DPR RI Djohar Arifin Husin menyampaikan keprihatinannya terhadap besarnya angka data remaja yang tidak melanjutkan pendidikannya dari sekolah menengah atas ke jenjang perkuliahan.

Menurutnya, hal ini menjadi perhatian serius bagi Komisi X DPR RI dan pemerintah untuk menyediakan pilihan dan jaminan pendidikan yang baik bagi anak bangsa.

Baca Juga:

Mendikbud Dorong Penciptaan Perguruan Tinggi Bereputasi Baik

“Nah, kita tahu bahwa umur di dalam sensus, umur 18-20 tahun itu pemuda remaja kita itu ada 29 juta. Tetapi yang masuk ke kampus hanya sekitar 8 juta. Jadi ada 21 juta yang sebaya kalian ini yang nasibnya ya kita tidak tahu. Itu menjadi keprihatinan kita untuk memikirkan mereka-mereka bagaimana masa depan mereka bisa lebih baik dari kita,” kata Djohar saat Rapat Dengar Pendapat Umum Panja Perguruan Tinggi Komisi X DPR RI dengan Kelompok/Komunitas Mahasiswa Berprestasi di Ruang Rapat Komisi X DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (1/2/2023).

Djohar menilai, salah satu kunci keberhasilan dalam dunia pendidikan di dunia adalah dimasukkannya pendidikan karakter di sekolah. Ia kemudian mengambil contoh perbandingan pola dan suasana pendidikan di luar negeri dengan di dalam negeri, yang dinilainya sangat jauh berbeda.

Baca Juga:

KPK Bakal Bikin Indeks Integritas Perguruan Tinggi

”Anda bisa lihat di Barcelona, bagaimana kehidupan mereka dan juga di Malaysia. Di Malaysia kita lihat bagaimana kelakuan mereka sehari-hari dengan kondisi kita di Indonesia ini sungguh sangat berbeda. Kok mereka bisa begitu? Kok kita nggak bisa begitu? Kenapa? Karena pendidikan karakter ini mereka utamakan. Pendidikan karakter ini mereka utamakan dari mulai sekolah rendah. SR itu mereka Sekolah Rendah, di kita Sekolah Dasar, itu sudah dimulai bagaimana disiplin-disiplinnya,” terangnya.

Djohar kembali menukil sebuah penelitian yang menyebutkan anak kelas 4 SD di Indonesia mata pelajarannya sama dengan kelas 6 SD di Jepang. Hal ini dinilai terlalu berat, dan Djohar juga menegaskan pendidikan karakterlah yang harus menjadi utama ketika sekolah dasar.

”Di Jepang kelas 6, tapi mereka mendahulukan pendidikan karakter. Jadi coba sampaikan kepada Saudara Menteri, coba nanti pergi ke Jepang, ketemu anak-anak TK berkumpul, coba buang tisu pura-pura tak sengaja. Pasti ada anak TK itu yang mengambilnya, membuang ke tempat sampah. Mereka sudah dipelajari. Kita dari mobil mewah, keluar kulit kacang, bungkus rokok, karena tidak pernah dipelajari,” tutupnya. (*)

Baca Juga:

Kabar Gembira! Lulusan Kursus Dapat Lanjutkan Pendidikan ke Perguruan Tinggi

#Perguruan Tinggi #DPR RI #Sensus Penduduk
Bagikan
Ditulis Oleh

Mula Akmal

Jurnalis dan profesional komunikasi dengan pengalaman memimpin redaksi, menggarap strategi konten, dan menjembatani informasi publik lintas sektor. Saat ini menjabat sebagai Managing Editor di Merah Putih Media, dengan rekam jejak kontribusi di The Straits Times, Indozone, dan Koran Sindo, serta pengalaman strategis di Yayasan Konservasi Alam Nusantara dan DPRD DKI Jakarta. Bagi saya, setiap berita adalah peluang untuk menghadirkan akurasi, relevansi, dan dampak nyata bagi pembaca.

Berita Terkait

Indonesia
Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bentukan Prabowo Diharap Jadi Juru Selamat Korban Banjir Sumatra
Legislator dari Fraksi PKB tersebut mendesak agar tim bentukan Presiden nantinya tidak terjebak dalam birokrasi yang lamban
Angga Yudha Pratama - Rabu, 17 Desember 2025
Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bentukan Prabowo Diharap Jadi Juru Selamat Korban Banjir Sumatra
Indonesia
Keadaan Korban Bencana Sumatra Makin Mengkhawatirkan, Komisi V DPR: Pemerintah tak Perlu Malu dan Alergi Terima Bantuan Asing
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus meminta pemerintah tak menolak bantuan asing untuk wilayah terdampak bencana.
Dwi Astarini - Rabu, 17 Desember 2025
Keadaan Korban Bencana Sumatra Makin Mengkhawatirkan, Komisi V DPR: Pemerintah tak Perlu Malu dan Alergi Terima Bantuan Asing
Indonesia
Komisi V DPR Dukung Pembentukan Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra
Dengan adanya Satgas, proses rehabilitasi dan rekonstruksi diharapkan dapat berjalan lebih cepat, terkoordinasi, dan tepat sasaran.
Dwi Astarini - Selasa, 16 Desember 2025
Komisi V DPR Dukung Pembentukan Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra
Indonesia
Kasus Kakek Dipenjara karena Curi 5 Burung Cendet, DPR: Hukum Harus Berkeadilan
Kakek Masir (71) kini menjalani proses hukum karena mencuri lima ekor burung cendet di kawasan Taman Nasional Baluran.
Soffi Amira - Senin, 15 Desember 2025
Kasus Kakek Dipenjara karena Curi 5 Burung Cendet, DPR: Hukum Harus Berkeadilan
Indonesia
Mobil MBG Tabrak Belasan Siswa Dikendarai Sopir Pengganti, DPR Minta SPPG Dievaluasi
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, meminta SPPG dievaluasi setelah mobil MBG menabrak belasan siswa SDN 01 Kalibaru.
Soffi Amira - Jumat, 12 Desember 2025
Mobil MBG Tabrak Belasan Siswa Dikendarai Sopir Pengganti, DPR Minta SPPG Dievaluasi
Indonesia
DPR Desak BMKG Lakukan Pembenahan Total untuk Kirim Peringatan Dini Sampai ke Pelosok
Lasarus juga menyoroti fakta bahwa negara telah mengalokasikan anggaran yang signifikan untuk pemenuhan peralatan dan kebutuhan operasional BMKG
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 Desember 2025
DPR Desak BMKG Lakukan Pembenahan Total untuk Kirim Peringatan Dini Sampai ke Pelosok
Indonesia
Beri Efek Jera, DPR Minta Menhut Ungkap 12 Perusahaan Penyebab Banjir Bandang Sumatra
DPR meminta Menteri Kehutanan, Raja Juli, membuka nama 12 perusahaan yang menjadi penyebab banjir bandang di Sumatra.
Soffi Amira - Rabu, 10 Desember 2025
Beri Efek Jera, DPR Minta Menhut Ungkap 12 Perusahaan Penyebab Banjir Bandang Sumatra
Indonesia
6 RUU Dicabut, ini Daftar 64 RUU yang Masuk Prolegnas Prioritas 2026
Terdapat 64 rancangan undang-undang (RUU) yang siap menjadi fokus pembahasan pada tahun legislatif mendatang. ?
Dwi Astarini - Selasa, 09 Desember 2025
6 RUU Dicabut, ini Daftar 64 RUU yang Masuk Prolegnas Prioritas 2026
Indonesia
DPR Minta Riset Kebencanaan Harus 'Membumi', Kesiapsiagaan Bencana Melalui Pendidikan dan Riset
Indonesia sering disebut sebagai negara dengan istilah supermarket bencana
Angga Yudha Pratama - Selasa, 09 Desember 2025
DPR Minta Riset Kebencanaan Harus 'Membumi', Kesiapsiagaan Bencana Melalui Pendidikan dan Riset
Indonesia
DPR Setujui Prolegnas Prioritas 2026: 6 RUU Jadi Fokus Legislasi
DPR RI resmi mengesahkan Prolegnas Prioritas 2026 dan perubahan kedua Prolegnas 2025–2029, termasuk enam RUU baru seperti KUHAP dan Patriot Bond.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 08 Desember 2025
DPR Setujui Prolegnas Prioritas 2026: 6 RUU Jadi Fokus Legislasi
Bagikan