Dasco Surati Pimpinan Komisi DPR Tunda Rapat Efisiensi Anggaran dengan Kementerian/ Lembaga


Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad. (Foto: DPR)
MerahPutih.com - Seluruh Komisi di DPR RI diminta menunda rapat pembahasan efisiensi anggaran dengan kementerian dan lembaga. Penundaan itu sesuai dengan surat edaran yang ditandatangani oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad pada 7 Februari 2025.
Surat dengan Nomor: B/1972/PW.11.01/2/2025 itu ditujukan kepada Pimpinan Komisi I sampai dengan Komisi XIII DPR. Berikut isi surat yang ditandatangani Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad:
"Sehubungan dengan adanya permohonan penundaan rapat pembahasan efisiensi anggaran dari Kementerian / Lembaga karena akan ada rekonstruksi anggaran dari pemerintah, maka bersama ini diminta kepada Pimpinan Komisi I sampai dengan Komisi XIII DPR untuk menunda pembahasan efisiensi anggaran mitra kerja.
Baca juga:
Efisiensi Anggaran Negara Bisa Bikin 104.000 Orang di Sektor MICE Terkena PHK
Apabila terdapat Komisi yang telah melakukan pembahasan efisiensi anggaran bersama mitra kerja, maka diminta untuk melaksanakan rapat kembali setelah mitra kerja mendapat anggaran rekonstruksi terbaru," begitu isi surat Dasco itu.
Kabar ini dibenarkan oleh Wakil Ketua Komisi XIII DPR Andreas Hugo Pareira. Politisi PDIP itu mengaku sudah memperoleh surat edaran dari pimpinan DPR RI soal seluruh Komisi harus menunda rapat terkait efisiensi anggaran 2025.
"Iya ada pemberitahuan di group komisi,” kata Andreas kepada wartawan, Senin (10/2).
Baca juga:
Raker Komisi V dan Menteri PU Bahas Efisiensi Anggaran Tahun 2025
Tapi Andreas tidak dapat menyebut secara pasti kapan penundaan rapat itu. Andreas menjelaskan rapat soal anggaran 2025 bagi kementerian/lembaga akan dilakukan setelah pihak kementerian/lembaga tuntas merampungkan anggaran 2025.
"Nanti dikonfirmasi lagi dengan mitra (kementerian/lembaga),” ucap Andreas. (Pon)
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Gaji DPR RI 2025 Usai Pemangkasan: Berapa Take Home Pay-nya Sekarang?

Aktivis Sebut Penonaktifan 5 Anggota DPR RI Bodohi Rakyat, Gaji Tetap Diterima

DPR Soroti Ketergantungan Impor Minyak dan Pangan, Pemerintah Diminta Segera Panggil Produsen untuk Pastikan Komitmen Ketersediaan dan Harga yang Terjangkau

Legislator Tekankan Tiga Prioritas Utama dalam Pendidikan Nasional: Kesejahteraan Guru, Akses Merata, dan Sarana Prasarana Memadai

Puan Maharani Kumpulkan Pimpinan Fraksi Partai, Bahas Transformasi DPR

DPR Dorong Pemerintah Libatkan Peternak Kecil dalam Program Sapi Merah Putih

RUU Perampasan Aset Masih Usulan Pemerintah, DPR Pertimbangkan untuk Ambil Alih

DPR Buka Peluang Ambil Alih Inisiatif RUU Perampasan Aset dari Pemerintah

Stok Melimpah Namun Harga Melambung Jadi Pertanda Masalah Serius, Pemerintah Diminta Waspadai Spekulasi dan Kartel Beras

RUU PPRT akan Perkuat Peran P3RT sebagai Penjamin Keamanan dan Keterampilan Pekerja Rumat Tangga
