Dana Reses Dipotong untuk Korban COVID-19, Popularitas DPR Diprediksi Bakal Meningkat

Zulfikar SyZulfikar Sy - Rabu, 25 Maret 2020
Dana Reses Dipotong untuk Korban COVID-19, Popularitas DPR Diprediksi Bakal Meningkat

Ilustrasi - Petugas medis dengan APD bersiap merawat pasien COVID-19 di ruang isolasi RSUD Cibinong, Kabupaten Bogor Jawa Barat. ANTARA/M. Fikri Setiawan

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pengamat politik Karyono Wibowo mendesak anggota DPR bersedia menggunakan dana reses mereka untuk membantu warga di dapilnya yang terkena dampak COVID-19.

Saat ini, baru Fraksi PPP dan Nasdem saja yang mengaku setuju dana reses tersebut dipotong untuk membantu warga yang terdampak COVID-19.

Baca Juga:

Virus Corona Buat Olimpiade Tokyo 2020 Ditunda

Menurut Karyono, dana reses jumlahnya cukup besar sehingga mampu memenuhi kebutuhan warga. Berbeda dengan gaji yang jumlahnya tak cukup untuk menopang beban konstituennya.

"Jika hanya potongan gaji, jumlahnya terlalu kecil. Menggunakan dana reses lebih signifikan," kata Karyono kepada wartawan di Jakarta, Rabu (25/3)

Karyono menambahkan, jika itu dilakukan, setidaknya secara perlahan dapat memulihkan kembali kepercayaan rakyat terhadap lembaga DPR.

Ilustrasi (ANTARA/HO)
Ilustrasi (ANTARA/HO)

Sebab sebelumnya, lembaga tersebut menurut sejumlah hasil survei telah mengalami penurunan tingkat kepercayaan publik.

"Wabah corona bukan hanya menjadi tanggung satu pihak pemerintah tapi tanggung jawab seluruh komponen bangsa termasuk DPR," ujar Direktur Indonesia Public Institute ini.

Karyono menyatakan, kesediaan para wakil rakyat itu menunjukkan komitmen serius para anggota DPR kepada persoalan corona yang tengah dihadapi rakyat Indonesia.

"Saatnya DPR sebagai wakil rakyat menunjukkan komitmennya untuk membantu secara nyata kepada rakyat yang tengah menghadapi serangan COVID-19," tutur dia.

Jika dana reses anggota DPR Rp300 juta setiap masa reses dikalikan empat kali reses setahun, jumlahnya Rp1,2 miliar.

Dikalikan 575 anggota DPR, jumlahnya Rp690 miliar.

"Dana reses memang untuk dapil atau rakyat," ujarnya.

Baca Juga:

Dampak Corona, Pemerintah Minta Pemda Relaksasi Keringanan Pajak bagi Pengusaha

Seperti diketahui, jumlah pasien yang terkonfirmasi positif corona di Indonesia terus bertambah.

Juru bicara pemerintah untuk penanganan Corona Achmad Yurianto mengatakan, jumlah kasus positif Covid-19 pada Rabu (25/3) bertambah menjadi 790 orang.

Dari jumlah tersebut, pasien Corona yang meninggal dunia sebanyak 58 orang.

Jumlah pasien sembuh dari infeksi Corona 31 orang. Data ini dikumpulkan dari Selasa 24 Maret hingga pukul 12.00 WIB, Rabu (25/3). (Knu)

Baca Juga:

Sekelompok Warga Nongkrong di Jalanan Dibubarkan Polisi dan Tentara

#Virus Corona #DPR RI
Bagikan
Ditulis Oleh

Zulfikar Sy

Tukang sihir

Berita Terkait

Indonesia
Waka Komisi IX DPR Minta Kepala BGN Baru Benahi Tata Kelola MBG, Utamakan Kualitas Gizi
Persoalan yang muncul dalam pelaksanaan MBG selama ini menunjukkan perlunya pembenahan menyeluruh, terutama dalam aspek pengawasan dan kontrol kualitas.
Frengky Aruan - 2 jam, 4 menit lalu
Waka Komisi IX DPR Minta Kepala BGN Baru Benahi Tata Kelola MBG, Utamakan Kualitas Gizi
Indonesia
Sufmi Dasco Ahmad Garansi Revisi UU Pemilu Komisi II DPR Lebih Kebal Gugatan
DPR RI memetik pelajaran penting dari rentetan kekalahan hukum masa lalu
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Juni 2026
Sufmi Dasco Ahmad Garansi Revisi UU Pemilu Komisi II DPR Lebih Kebal Gugatan
Indonesia
Pimpinan Badan Gizi Nasional Dirombak, DPR Ingatkan Jangan Main-Main dengan Anggaran Jumbo Makan Gratis
Legislator daerah pemilihan Sumatra Selatan II ini menaruh harapan besar pada pundak pimpinan baru BGN
Angga Yudha Pratama - Rabu, 03 Juni 2026
Pimpinan Badan Gizi Nasional Dirombak, DPR Ingatkan Jangan Main-Main dengan Anggaran Jumbo Makan Gratis
Indonesia
Komisi IX DPR Minta Kepemimpinan Baru BGN Perkuat Tata Kelola Program MBG
Nurhadi menyampaikan hal tersebut menanggapi keputusan Presiden Prabowo mengganti Dadan Hindayana, Sony Sonjaya, dan Lodewijk Pusung dari jajaran pimpinan BGN
Angga Yudha Pratama - Rabu, 03 Juni 2026
Komisi IX DPR Minta Kepemimpinan Baru BGN Perkuat Tata Kelola Program MBG
Indonesia
DPR RI Kejar Pengesahan RUU UU Polri, Siap Sasar Pelaku Kriminal di Ruang Siber
RDPU juga membahas struktur organisasi serta formulasi usia pensiun anggota kepolisian
Angga Yudha Pratama - Rabu, 03 Juni 2026
DPR RI Kejar Pengesahan RUU UU Polri, Siap Sasar Pelaku Kriminal di Ruang Siber
Indonesia
Pakar Ingatkan Risiko 'Bottleneck Karier' jika Usia Pensiun Polri Ditambah
Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan angka harapan hidup masyarakat Indonesia pada 2025 mencapai 74,47 tahun.
Dwi Astarini - Selasa, 02 Juni 2026
Pakar Ingatkan Risiko 'Bottleneck Karier' jika Usia Pensiun Polri Ditambah
Olahraga
Jangan Sampai Membebani Sekolah, Komisi X DPR Minta Pemerintah Siapkan Guru Bahasa Prancis
Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menanggapi instruksi Presiden Prabowo Subianto yang ingin bahasa Prancis diajarkan di seluruh jenjang sekolah di Indonesia.
Frengky Aruan - Minggu, 31 Mei 2026
Jangan Sampai Membebani Sekolah, Komisi X DPR Minta Pemerintah Siapkan Guru Bahasa Prancis
Indonesia
Revisi UU Pemilu Belum Dicoret dari Prolegnas, DPR Buka Opsi Fast-Track Lewat Pemerintah
Ketua Komisi II DPR Muhammad Rifqinizamy Karsayuda memastikan revisi Undang-Undang Pemilu belum dicoret dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026
Frengky Aruan - Minggu, 31 Mei 2026
Revisi UU Pemilu Belum Dicoret dari Prolegnas, DPR Buka Opsi Fast-Track Lewat Pemerintah
Indonesia
Tayangan Piala Dunia 2026 Dapat Menjadi Roda Penggerak Sektor UMKM Indonesia
"TVRI akan menyiarkan langsung pertandingan-pertandingan Piala Dunia yang bisa dinikmati masyarakat."
Frengky Aruan - Jumat, 29 Mei 2026
Tayangan Piala Dunia 2026 Dapat Menjadi Roda Penggerak Sektor UMKM Indonesia
Indonesia
Komisi III DPR Minta Woodyrman Pembunuh WN Brunei Segera Dideportasi dan Dicekal Masuk Indonesia
Menurut Sahroni, proses deportasi perlu segera dilakukan agar pelaku dapat diproses hukum di negara asalnya.
Frengky Aruan - Jumat, 29 Mei 2026
Komisi III DPR Minta Woodyrman Pembunuh WN Brunei Segera Dideportasi dan Dicekal Masuk Indonesia
Bagikan