Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Dana Reses Dipotong untuk Korban COVID-19, Popularitas DPR Diprediksi Bakal Meningkat

Zulfikar SyZulfikar Sy - Rabu, 25 Maret 2020
Dana Reses Dipotong untuk Korban COVID-19, Popularitas DPR Diprediksi Bakal Meningkat

Ilustrasi - Petugas medis dengan APD bersiap merawat pasien COVID-19 di ruang isolasi RSUD Cibinong, Kabupaten Bogor Jawa Barat. ANTARA/M. Fikri Setiawan

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pengamat politik Karyono Wibowo mendesak anggota DPR bersedia menggunakan dana reses mereka untuk membantu warga di dapilnya yang terkena dampak COVID-19.

Saat ini, baru Fraksi PPP dan Nasdem saja yang mengaku setuju dana reses tersebut dipotong untuk membantu warga yang terdampak COVID-19.

Baca Juga:

Virus Corona Buat Olimpiade Tokyo 2020 Ditunda

Menurut Karyono, dana reses jumlahnya cukup besar sehingga mampu memenuhi kebutuhan warga. Berbeda dengan gaji yang jumlahnya tak cukup untuk menopang beban konstituennya.

"Jika hanya potongan gaji, jumlahnya terlalu kecil. Menggunakan dana reses lebih signifikan," kata Karyono kepada wartawan di Jakarta, Rabu (25/3)

Karyono menambahkan, jika itu dilakukan, setidaknya secara perlahan dapat memulihkan kembali kepercayaan rakyat terhadap lembaga DPR.

Ilustrasi (ANTARA/HO)
Ilustrasi (ANTARA/HO)

Sebab sebelumnya, lembaga tersebut menurut sejumlah hasil survei telah mengalami penurunan tingkat kepercayaan publik.

"Wabah corona bukan hanya menjadi tanggung satu pihak pemerintah tapi tanggung jawab seluruh komponen bangsa termasuk DPR," ujar Direktur Indonesia Public Institute ini.

Karyono menyatakan, kesediaan para wakil rakyat itu menunjukkan komitmen serius para anggota DPR kepada persoalan corona yang tengah dihadapi rakyat Indonesia.

"Saatnya DPR sebagai wakil rakyat menunjukkan komitmennya untuk membantu secara nyata kepada rakyat yang tengah menghadapi serangan COVID-19," tutur dia.

Jika dana reses anggota DPR Rp300 juta setiap masa reses dikalikan empat kali reses setahun, jumlahnya Rp1,2 miliar.

Dikalikan 575 anggota DPR, jumlahnya Rp690 miliar.

"Dana reses memang untuk dapil atau rakyat," ujarnya.

Baca Juga:

Dampak Corona, Pemerintah Minta Pemda Relaksasi Keringanan Pajak bagi Pengusaha

Seperti diketahui, jumlah pasien yang terkonfirmasi positif corona di Indonesia terus bertambah.

Juru bicara pemerintah untuk penanganan Corona Achmad Yurianto mengatakan, jumlah kasus positif Covid-19 pada Rabu (25/3) bertambah menjadi 790 orang.

Dari jumlah tersebut, pasien Corona yang meninggal dunia sebanyak 58 orang.

Jumlah pasien sembuh dari infeksi Corona 31 orang. Data ini dikumpulkan dari Selasa 24 Maret hingga pukul 12.00 WIB, Rabu (25/3). (Knu)

Baca Juga:

Sekelompok Warga Nongkrong di Jalanan Dibubarkan Polisi dan Tentara

#Virus Corona #DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
DPR Minta Pemerintah Maksimalkan Diplomasi Selamatkan 2 WNI yang Disandera di Myanmar
Kementerian Luar Negeri mengungkap dua WNI berinisial AE dan S diduga disandera di Myanmar dengan tuntutan tebusan Rp 200 juta.
Frengky Aruan - Minggu, 19 Juli 2026
DPR Minta Pemerintah Maksimalkan Diplomasi Selamatkan 2 WNI yang Disandera di Myanmar
Indonesia
DPR Bongkar Modus 'Ambil Jatah' BBM Subsidi, Pelaku Layak Dipidana
Modus tersebut dilakukan dengan menjaga setiap transaksi tetap di bawah batas harian 200 liter guna mengecoh deteksi otomatis.
Dwi Astarini - Jumat, 17 Juli 2026
DPR Bongkar Modus 'Ambil Jatah' BBM Subsidi, Pelaku Layak Dipidana
Indonesia
PKB Minta Akses Aparat ke Data Warga dalam RUU Satu Data Diawasi Ketat, jangan Sampai Ganggu Privasi
Akses terhadap data warga seharusnya hanya dapat dilakukan melalui prosedur hukum yang jelas.
Dwi Astarini - Jumat, 17 Juli 2026
PKB Minta Akses Aparat ke Data Warga dalam RUU Satu Data Diawasi Ketat, jangan Sampai Ganggu Privasi
Indonesia
RUU Daerah Kepulauan, DPR Minta Pembangunan Infrastruktur tak sekadar Kejar Target
Tidak boleh hanya berorientasi pada pemenuhan target fisik di atas kertas, tapi harus terintegrasi langsung dengan ekosistem ekonomi masyarakat nelayan lokal.
Dwi Astarini - Jumat, 17 Juli 2026
RUU Daerah Kepulauan, DPR Minta Pembangunan Infrastruktur tak sekadar Kejar Target
Indonesia
DPR Dorong Penguatan Mitigasi Hadapi Ancaman El Nino
Sistem peringatan dini pertanian (SIPERDITAN) harus diperkuat agar tidak mengganggu target produksi pangan nasional. 

Dwi Astarini - Kamis, 16 Juli 2026
DPR Dorong Penguatan Mitigasi Hadapi Ancaman El Nino
Indonesia
Buruh Ingatkan Revisi UU Ketenagakerjaan tak Boleh Kurangi Perlindungan Pekerja
Suara buruh perlu menjadi bagian penting dalam proses penyusunan beleid tersebut.
Dwi Astarini - Kamis, 16 Juli 2026
Buruh Ingatkan Revisi UU Ketenagakerjaan tak Boleh Kurangi Perlindungan Pekerja
Indonesia
RUU ASN Bakal Atur KPI Ketat, Ketua Komisi II: yang Kinerjanya enggak Bagus Bisa Out
Dengan begitu, kepala daerah tidak lagi kesulitan ketika harus mengevaluasi pegawai yang dinilai tidak memenuhi target kerja.
Dwi Astarini - Kamis, 16 Juli 2026
RUU ASN Bakal Atur KPI Ketat, Ketua Komisi II: yang Kinerjanya enggak Bagus Bisa Out
Indonesia
JPPR Peringatkan Pemilu 2029 Berpotensi Inkonstitusional jika UU tak Segera Direvisi
JPPR meminta agar DPR segera merevisi UU Pemilu. Sebab, Pemilu 2029 bisa berjalan inkonstitusional.
Soffi Amira - Kamis, 16 Juli 2026
JPPR Peringatkan Pemilu 2029 Berpotensi Inkonstitusional jika UU tak Segera Direvisi
Indonesia
Marak Pelecehan Seksual di Kampus, DPR Desak Pelaku Disanksi Pidana
Kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan sepanjang 2025 atau meningkat 14,07 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Dwi Astarini - Rabu, 15 Juli 2026
Marak Pelecehan Seksual di Kampus, DPR Desak Pelaku Disanksi Pidana
Indonesia
Tarif 20 Persen Trump untuk Kargo Selat Hormuz, Komisi I DPR Minta Pemerintah Tenang
Indonesia perlu bersikap tenang sambil mengkaji dampak kebijakan tersebut terhadap kepentingan nasional.
Dwi Astarini - Rabu, 15 Juli 2026
Tarif 20 Persen Trump untuk Kargo Selat Hormuz, Komisi I DPR Minta Pemerintah Tenang
Bagikan