Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - United States Agency for International Development (USAID) memaparkan dalam 5-10 tahun terakhir terjadi stagnasi dalam perkembangan demokrasi di Indonesia secara nasional. Namun, upaya-upaya yang dilakukan oleh USAID MADANI telah menunjukkan perkembangan demokrasi di skala lokal.
"Ada kemajuan di tingkat kabupaten dan kota. Ini yang kita jarang dengar karena lebih sering berbicara di national space," kata Chief of Party United States Agency for International Development (USAID) Hans Antlov di Jakarta, Selasa (24/8).
Baca Juga:
Impian Demokrasi ala Hatta: Negara Hadir Tanpa Batasi Hak Rakyat Berekspresi
Ia mengatakan, kemajuan demokrasi yang dihasilkan dari keberhasilan program USAID MADANI adalah meningkatnya partisipasi organisasi masyarakat sipil (OMS) dalam pemerintahan lokal. Melalui presentasinya, Hans menampilkan sebanyak 28 mitra USAID MADANI telah diundang untuk bertemu dengan pemerintah atau DPRD.
"Banyak mitra MADANI yang diundang ke DPR untuk merancang RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah), dan lain sebagainya,” kata Hans.
Dengan demikian, bagi Hans, demokrasi di Indonesia sudah lebih baik, yang mulai membangun akar ke bawah dan ada impact ke atas.
Hans menambahkan yang saat ini menjadi isu penting adalah akuntabilitas perwakilan politik, khususnya mengenai bagaimana cara melestarikan program-program positif, dalam hal ini USAID MADANI agar tidak berhenti begitu saja setelah masa program berakhir atau bila terjadi perubahan dalam skala lokal.
"Yang penting sekarang adalah melihat kepada akuntabilitas perwakilan politik. Itu yang harus kita dorong," kata Hans.
USAID MADANI merupakan program yang diselenggarakan selama lima tahun oleh Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (United States Agency for International Development / USAID). Program ini dirancang untuk memperkuat akuntabilitas pemerintah dan mendorong keberagaman sosial di Indonesia.
USAID MADANI mendorong agar organisasi masyarakat sipil (OMS) lokal bisa menjadi mitra atau membangun kemitraan dengan pemerintah daerah, swasta, masyarakat, media, dan lapisan masyarakat lainnya. (*)
Baca Juga:
Jokowi Sebut Kritik Mahasiswa UI Bentuk Ekspresi di Negara Demokrasi
