Cuma 16,2 Juta dari 83,8 Juta Hektare Hutan Alam Indonesia Dilindungi Hukum

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Januari 2024
Cuma 16,2 Juta dari 83,8 Juta Hektare Hutan Alam Indonesia Dilindungi Hukum

Lanskap tutupan hutan hujan tropis yang berada di Taman Nasional Kerinci Seblat di Jambi, Indonesia. ANTARA/HO-Kementerian LHK

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Tiga negara, yakni Indonesia, Brasil, dan Kongo, jadi pemilik hutan hujan tropis terbesar di dunia yakni mencapai 52 persen.

Berdasarkan data World Resources Institute, Brasil memiliki hutan hujan tropis seluas 315,4 juta hektare sekitar 80 persen berada di di wilayah Amazon, Kongo memiliki 98,8 juta hektare, dan Indonesia memiliki 83,8 juta hektare.

Baca Juga:

Taman Hutan Kota Way Halim Bandarlampung Raib

Namun, sejak tahun 2000, ketiga negara ini, kehilangan hingga jutaan hektare hutan setiap tahun dan penebangan pohon sebagai penghasil komoditas yang menjadi alasan utama selama ini.

"Lahan hutan primer Indonesia tercatat berkurang 270 ribu hektare pada 2020, lebih rendah dari tahun sebelumnya yang mencapai 323,6 ribu hektare," kata Direktur Eksekutif Auriga Nusantara Timer Manurung.

Berdasarkan analisis Auriga Nusantara, dari 83,8 juta hektare hutan alam di Indonesia saat ini hanya 16,2 juta hektare (19,4 persen) yang dilindungi secara hukum dan berada dalam kawasan konservasi.

Dia menyatakan, hampir 23 juta hektare hutan diberikan untuk konsesi ekstraktif, termasuk 7,3 juta hektare (8,7 persen) untuk konsesi konversi hutan (perkebunan kayu, kelapa sawit dan pertambangan) dan 15,6 juta hektare (18,6 persen) untuk konsesi penebangan pohon yang menurunkan kualitas hutan hutan. Sebagian besar hutan alam (44,7 juta hektare atau 53,4 persen) merupakan hutan alam rentan untuk diberikan konsesi ekstraktif oleh pemerintah.

Timer menambahkan, hampir setengah dari konsesi nikel (untuk kendaraan listrik) di Indonesia tumpang tindih dengan hutan alam.

Pada 2021, Indonesia, Brasil, dan Kongo mulai menjalin kerja sama trilateral, antara lain tentang pengurangan deforestasi, manajemen pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla), perhutanan sosial dan pengelolaan hutan berbasis masyarakat, pengelolaan dana iklim, administrasi pertanahan berkelanjutan, keanekaragaman hayati dan bioprospeksi, serta rehabilitasi dan konservasi mangrove.

Ketiga negara itu membentuk aliansi Forest Power for Climate Action yang akan memimpin negara-negara tropis lain di regional mereka - Indonesia untuk Asia Tenggara - dalam mempengaruhi negosiasi iklim.

Indonesia, Brasil, dan Kongo bisa jadi poros dunia menghadapi ancaman emisi gas rumah kaca yang berujung pada pemanasan global dan perubahan iklim ekstrem bagi seluruh bumi.

"Indonesia, Brasil, dan Kongo bersama-sama bisa mengontrol dan mengatur harga karbon di pasar karbon dunia,” kata Timer Manurung dalam keteranganya, Jumat (19/1). (*)

Baca Juga:

Polisi Hutan Diklaim Berhasil Amankan 26 Juta Hektare Kawasan Hutan

#Hutan #Deforestasi
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Tolak Usul Patungan Beli Hutan Indonesia, Sebut Rimba bukan untuk Dijual
Apabila masyarakat ingin berkontribusi terhadap kelestarian lingkungan, langkah yang benar yakni melalui penanaman kembali atau reboisasi.
Dwi Astarini - Rabu, 10 Desember 2025
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Tolak Usul Patungan Beli Hutan Indonesia, Sebut Rimba bukan untuk Dijual
Indonesia
DPR Serukan 'Taubat Ekologi' ke Menhut Raja Juli Sebagai Refleksi Kerusakan Lingkungan
Slamet menekankan bahwa penyelesaian masalah kerusakan hutan tidak cukup hanya melalui regulasi dan kebijakan teknis semata
Angga Yudha Pratama - Jumat, 05 Desember 2025
DPR Serukan 'Taubat Ekologi' ke Menhut Raja Juli Sebagai Refleksi Kerusakan Lingkungan
Indonesia
20 Izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Dearah Bencana Sumatera Akan Dicabut
Terkait dengan banyaknya gelondongan kayu yang terseret banjir dan longsor di wilayah Sumatera, Menhut menyebut akan melakukan investigasi dan evaluasi terkait kejadian tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 05 Desember 2025
20 Izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Dearah Bencana Sumatera Akan Dicabut
Indonesia
DPR Blak-Blakan Soal Lemahnya Pencegahan Longsor dan Banjir, Desak Prabowo Segera 'Sikat Habis' Mafia Penebangan Liar
Negara juga perlu mengembangkan ekonomi berbasis hutan yang berkelanjutan
Angga Yudha Pratama - Selasa, 02 Desember 2025
DPR Blak-Blakan Soal Lemahnya Pencegahan Longsor dan Banjir, Desak Prabowo Segera 'Sikat Habis' Mafia Penebangan Liar
Indonesia
Kayu Gelondongan Terbawa Banjir, Kemenhut Sinyalir Modus Pembalakan Liar
Kemenhut menduga kayu gelondongan yang terbawa banjir di Sumut berasal dari PHAT di APL. Gakkum tengah menyelidiki potensi illegal logging di wilayah terdampak.
Ananda Dimas Prasetya - Minggu, 30 November 2025
Kayu Gelondongan Terbawa Banjir, Kemenhut Sinyalir Modus Pembalakan Liar
Indonesia
Video Kayu Gelondongan di Arus Banjir Sumut Ramai di Medsos, DPR: Perlu Investigasi dan Tindakan Tegas
Viral video kayu gelondongan terbawa banjir di Sumut. DPR meminta pemerintah membentuk tim investigasi untuk memastikan dugaan deforestasi dan illegal logging.
Ananda Dimas Prasetya - Minggu, 30 November 2025
Video Kayu Gelondongan di Arus Banjir Sumut Ramai di Medsos, DPR: Perlu Investigasi dan Tindakan Tegas
Indonesia
Gerak Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan Bikin Penerimaan Pajak Tambah Rp 1,75 Triliun
DJP pun masih terus bergerak aktif menagih tunggakan pajak inkrah kepada total 201 wajib pajak dengan bersinergi bersama lintas kementerian/lembaga
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 24 November 2025
Gerak Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan Bikin Penerimaan Pajak Tambah Rp 1,75 Triliun
Indonesia
Presiden Prabowo Gelar Rapat Kabinet di Hambalang, Bahas Penertiban Tambang dan Kawasan Hutan
Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat di Hambalang bersama sejumlah pejabat tinggi membahas progres Satgas Penertiban Kawasan Hutan dan penegakan hukum di sektor SDA.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 24 November 2025
Presiden Prabowo Gelar Rapat Kabinet di Hambalang, Bahas Penertiban Tambang dan Kawasan Hutan
Indonesia
Ratusan Lubang Tambang Ilegal Bikin Taman Nasional Halimun Salak Bolong-Bolong
Operasi itu kelanjutan dari operasi yang telah dilakukan pada 29 Oktober-7 November di TNGHS.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 20 November 2025
Ratusan Lubang Tambang Ilegal Bikin Taman Nasional Halimun Salak Bolong-Bolong
Indonesia
Ribuan Desa Masuk Kawasan Hutan dan Berkonflik, DPR Sebut Dosa Negara
Di Kabupaten Bogor saja masih terdapat 70 desa yang masuk kawasan hutan, dan sebagian mengalami kondisi infrastruktur yang lebih buruk dari Pinogu.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 November 2025
Ribuan Desa Masuk Kawasan Hutan dan Berkonflik, DPR Sebut Dosa Negara
Bagikan