Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Wacana penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024, yang beberapa waktu lalu diusulkan sejumlah ketua umum partai politik, pengusaha mulai meredup dan kehilangan pamor.
"Publik menolak, peta politik di Senayan berubah total. Salah satu cara itu adalah mengamandemen konstitusi," kata Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes di Jakarta Barat, Minggu (13/3).
Baca Juga:
Ketua DPD Patahkan Klaim Netizen Setuju Tunda Pemilu Versi Big Data Luhut
Berdasarkan hasil survei opini publik dari lembaga survei yang kredibel, publik memiliki kecenderungan untuk menolak usulan perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan Pemilu Serentak 2024.
"Survei opini publik hasilnya sudah jelas. Kalau dari lembaga-lembaga big data kredibel, banyak orang yang nggak setuju," tambahnya.
Situasi perpolitikan antarpartai, kata ia, menunjukkan mayoritas partai politik yang berada di Kompleks Parlemen juga telah menyatakan sikap berupa penolakan terhadap usulan penundaan Pemilu Serentak 2024.
"Karena sekarang mayoritas fraksi di DPR itu juga menolak secara tegas gagasan untuk menunda Pemilu 2024," katanya.
Menurutnya, tidak ada alasan politik cukup kuat untuk menunda agenda Pemilu Serentak 2024, apalagi kondisi politik Indonesia saat ini sedang mengalami kompleksitas tinggi di tingkat internasional maupun domestik.
Di tingkat internasional, lanjut ia, Indonesia sedang mengemban tugas Presidensi G20 di 2022 dan sebagai Ketua ASEAN di 2023.
"Di domestik, beberapa kepala daerah akan berganti menjadi Plt. (pelaksana tugasnya). Tantangan kami juga menghadapi situasi pandemi, harus melakukan proses pemulihan ekonomi yang total. Harusnya, tidak ada alasan bagi Pemerintah untuk mendorong isu penundaan Pemilu," katanya.
Dengan kondisi urgensi tersebut, dia mengatakan, Pemerintah seharusnya tidak membawa kembali isu penundaan Pemilu Serentak 2024. Karena, stabilitas Pemerintah tergantung legitimasi publik dan politik.
"Nggak ada alasan moral untuk mendorong penundaan Pemilu," ujarnya.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim tercatat lebih dari 100 juta percakapan orang di media sosial menginginkan pemilu ditunda berdasarkan big data yang dimilikinya.
"Kita kan punya big data, kita ingin lihat, dari big data itu 110 juta itu macam-macam, dari Facebook dan segala macam, karena orang main Twitter, kira-kira 110 juta-lah" kata dia, dalam wawancara di kanal YouTube Deddy Corbuzier, dikutip Sabtu (12/3). (Knu)
Baca Juga:
Ingatkan Luhut, Senior PDIP Ungkit Kisah Harmoko Setahun Sebelum Suharto Lengser
