COVID-19 Dinilai Jadi Pertaruhan Kemandirian Negara

Merahputih.com - Pandemi COVID-19 yang sudah lebih dari satu tahun terjadi perlu dijadikan sebagai pijakan untuk membangun dan memperkuat kemandirian nasional di berbagai sektor. Sehingga, saat ini perlu mengerahkan semua potensi nasional untuk menuju kemandirian. Salah satunya, pemerintah perlu serius mewujudkan industri alat kesehatan dan obat dalam negeri.

Contohnya, penemuan alat pendeteksi virus corona bernama GeNose yang dibuat oleh para ahli dari Universitas Gadjah Mada (UGM), ini harus didorong serius oleh pemerintah secara lebih kongkrit. GeNose bahkan lebih cepat, akurat, dan harganya lebih murah. Jika diproduksi secara masal maka harganya akan lebih murah.

Baca Juga

Pendeteksi COVID-19 GeNose C19 Diberlakukan di Stasiun Gambir

"Dengan demikian target menurunkan angka penularan dengan 3T bisa lebih maksimal,” ujar Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo, Rabu (17/2).

Ia mengatakan, bahwa pandemi ini mengajarkan seluruh pihak untuk memiliki ketahanan. Baik dalam konteks keuangan negara maupun ketahanan sosial dan soal keamanan. Sementara itu, Tenaga Ahli Madya Kantor Staf Presiden, Yenny Sucipto menjelaskan tentang tiga prioritas program pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19.

Yakni di bidang kesehatan sebagai upaya pengendalian COVID-19, social safety net, serta insentif ekonomi bagi pelaku usaha dan UMKM. Sepanjang 2020, pemerintah melakukan perubahan kebijakan alokasi keuangan negara dengan fokus pada anggaran penanganan pandemi dengan nilai anggaran hingga Rp695,20 triliun setelah reclustering Anggaran.

Jumlah ini kemudian dialokasikan untuk sektor Kesehatan Rp96,17 triliun, Perlindungan Sosial Rp230,70 triliun, dan Sektoral Kementerian/Lembaga dan Pemda Rp70,68 triliun. Di tahun 2021 ini, fokus APBN diarahkan pada empat hal. Pertama Penanganan Kesehatan dengan fokus vaksinasi, penguatan sarana dan prasarana kesehatan, laboratorium penelitian dan pengembangan.

Kedua, perlindungan sosial bagi kelompok kurang mampu dan rentan; Ketiga perlindungan ekonomi dengan memberi dukungan pada UMKM dan dunia usaha; serta keempat reformasi struktural bidang kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial dan sebagainya.

“Adapun untuk anggaran 2021, Belanja Negara yang sebesar Rp2.750,0 triliun akan lebih difokuskan pada pemulihan ekonomi,” paparnya

Pengamat Intelijen dan Keamanan Stanislaus Riyanta memaparkan sejumlah kerawanan terkait pandemi COVID-19, yakni daya tampung Rumah Sakit yang kurang, melemahnya ketahanan ekonomi terutama untuk sektor informal, masalah ketersedian pangan, serta beredarnya hoaks yang kian meresahkan.

Bagi Stanislaus, pemerintah harus mewaspadai ancaman-ancaman yang terjadi, seperti pasien yang tidak tertampung, gangguan sektor ekonomi, kemudian terorisme, konflik massa dan kriminalitas lainnya, termasuk adanya ketidakpercayaan kepada pemerintah.

“Angka kriminalitas di masa pandemi juga meningkat, dan kelompok oposisi memanfaatkan isu pandemi COVID-19 untuk mendelegitimasi pemerintah,” jelasnya.

Baca Juga

GeNose Mulai Digunakan di Rumah Sakit

Pada saat bersamaan, lanjut Stanislaus, pemerintah harus bekerja keras mengatasi implikasi dan dampak dari pandemi, seperti tersendatnya perputaran ekonomi, kegiatan belajar mengajar terganggu, pembangunan tertunda.

Juga terjadi sentimen kepada pemerintah dan meningkatnya ketergantungan pada pihak lain. Terakhir, Stanislaus memberikan sejumlah saran untuk dilakukan. Mulai dari pentingnya melakukan pengujian dan penyempurnaan terhadap sistem tanggap darurat. Kemudian negara harus punya instrument untuk menggerakkan non state actor, termasuk swasta dan generasi muda. (Knu)