Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengkritik Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) karena ditindak operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK dugaan penerimaan hadiah terkait penetapan anggota DPR terpilih 2019-2023, di Jakarta, pada Kamis (9/1) kemarin.
Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo mengatakan, fenomena penangkapan pejabat negara karena praktik suap atau tindakan koruptif lainnya membuat upaya pemulihan citra lembaga atau komisi negara yang cenderung turun di mata masyarakat menjadi semakin sulit.
Baca Juga:
Kasus OTT Wahyu Setiawan, Bakal Ada Anggota KPU yang 'Diangkut'?
“Seharusnya sikap antikorupsi terus dikedepankan agar dukungan dan kepercayaan masyarakat dapat tumbuh,” ujar Hasto Atmojo Suroyo kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (11/1).
Hasto juga mengimbau agar kasus ini tidak ditarik-tarik ke dalam urusan politik. Ia juga yakin KPK akan menangani kasus ini dengan transparan dan profesi.
LPSK menyatakan siap untuk memberikan perlindungan sesuai dengan aturan yang berlaku.
"Kami berharap kalau dari hasil penyelidikan KPK mengarah pada munculnya JC (justice collaborator), silakan memberikan rekomendasi pada LPSK, kami akan tindaklanjuti," ujar Hasto.
LPSK sendiri memilih sikap bersabar menunggu sambil memantau perkembangan kasus ini.
Namun Hasto mengatakan, bila dipandang perlu, ia akan menghubungi komisioner KPK terkait kemungkinan munculnya JC dalam kasus suap ini.
Baca Juga:
Penangkapan Wahyu Setiawan Penting untuk Bongkar "Dosa" Tak Terlihat KPU
Sebagai informasi, Saksi Pelaku atau JC diatur dalam UU 31 Tahun 2014. Dalam pasal 10A disebutkan Saksi Pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan dapat diberikan penghargaan atas kesaksian yang diberikan.
Salah satu penghargaan yang didapat oleh Saksi Pelaku adalah berupa keringanan penjatuhan pidana atau berupa pembebasan bersyarat, remisi tambahan dan lain-lain.
Untuk mengajukan diri menjadi JC, terdapat syarat yang harus dipenuhi, yaitu tindak pidana yang akan diungkap merupakan tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan Keputusan LPSK, Sifat penting keterangan yang diberikan, bukan sebagai pelaku utama dalam tindak pidana yang diungkapnya, kesediaan mengembalikan asset yang diperoleh dari tindak pidana yang dilakukan dan dinyatakan dalam pernyataan tertulis, dan adanya ancaman yang nyata. (Knu)
Baca Juga:
Puan Pastikan PDIP Tetap Solid meski Terus Dikaitkan dengan Kasus Komisioner KPU
