Cinta Mega Tanggapi Penggeledahan KPK di Ruang Kerjanya

Zulfikar SyZulfikar Sy - Kamis, 19 Januari 2023
Cinta Mega Tanggapi Penggeledahan KPK di Ruang Kerjanya

DPRD DKI Jakarta. (Foto: MP/Dicke Prasetia)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di gedung DPRD DKI Jakarta terkait penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur tahun 2018-2019.

Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDIP Cinta Mega mengaku sedih namanya disebut pasca-penggeledahan KPK tersebut.

"Aku tuh khawatir ya, ini masalahnya nama baik aku, kan orang-orang enggak tahu salah atau enggak, kebenarannya seperti apa (ketika namanya disebut)," ujar Cinta Mega saat dikonfirmasi awak media, yang dikutip Kamis (19/1).

Baca Juga:

PDIP Sebut KPK Geledah Ruangan Cinta Mega

Cinta Mega mengungkapkan, awalnya tak mempermasalahkan tim KPK menggeledah ruangannya di lantai 8 gedung DPRD DKI Jakarta. Namun setelah namanya menyeruak di media, langsung lemas karena menyangkut nama baik.

"Saya juga shock. Ditelepon sama staf bilang ruangannya digeledah, pas ditelepon, ya gak apa-apa geledah saja. Tapi begitu keluar nama saya, aduh, ini kan juga enggak bagus ya buat keluarga saya, aku jadi sedih," paparnya.

Cinta Mega menerangkan bahwa tidak ada satu pun dokumen yang dibawa tim KPK dari ruang kerjanya. Tujuan KPK itu, kata dia, untuk mengumpulkan barang bukti kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Kelurahan Pulogebang.

Pasalnya, sudah ada beberapa orang yang sudah menjadi terdakwa, untuk pengembangan dari pengungkapan kasus, maka KPK mencari bukti lainnya yang menguatkan.

"Lalu, kalau (penggeledahan) di tempat saya, ya karena saya anggota Komisi C waktu itu salah satu pimpinan. Jadi saya juga kena dampak pemeriksaannya. Saya sudah baca BAP-nya. Tidak ada yang dibawa atau disita, dan tidak terbukti ada dokumen yang berkaitan. Saya berani bertaruh," paparnya.

Baca Juga:

Pasca Digeledah KPK, Pengamanan Gedung DPRD DKI Diperketat

Selain menggeledah di ruangan Cinta Mega dan Anggota DPRD Fraksi Gerindra M Taufik, tim KPK juga menggeledah ruang Komisi C.

Kata Cinta, dalam penggeledahan Komisi C KPK membawa sejumlah berkas yang berkaitan dengan kasus korupsi lahan Pulogebang.

"Tapi di ruang Komisi C, semua data yang berkaitan dengan tahun 2018, seperti notulen pembahasan, absen kehadiran, itu dibawa," ungkapnya. (Asp)

Baca Juga:

KPK Sebut Hercules Bakal Hadiri Pemeriksaan Besok

#DPRD DKI Jakarta #KPK #Kasus Korupsi
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
KPK Bongkar Dugaan Anak Buah Silmy Karim Beli Rumah Pakai Kepingan Emas
Saat kasus itu mulai ditangani KPK, sejumlah pihak diduga berupaya menyelamatkan aset dengan menarik uang dari rekening-rekening nominee yang digunakan untuk menampung dana.
Dwi Astarini - 8 menit lalu
KPK Bongkar Dugaan Anak Buah Silmy Karim Beli Rumah Pakai Kepingan Emas
Indonesia
DPR Sebut Korupsi Wamen Imipas Silmy Karim Ancaman terhadap Kedaulatan Negara
Imigrasi merupakan instrumen negara untuk mengendalikan lalu lintas orang yang masuk, keluar, dan berada di wilayah Indonesia.
Dwi Astarini - 1 jam, 8 menit lalu
DPR Sebut Korupsi Wamen Imipas Silmy Karim Ancaman terhadap Kedaulatan Negara
Indonesia
KPK Usut Dugaan Korupsi Pengadaan Notifikasi Perbankan di BRI dan Telkom, Kerugian Negara Hampir Rp 2 Triliun
KPK mulai menyidik dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan di BRI dan Telkom. Kerugian negara sementara ditaksir hampir Rp 2 triliun.
Ananda Dimas Prasetya - 1 jam, 52 menit lalu
KPK Usut Dugaan Korupsi Pengadaan Notifikasi Perbankan di BRI dan Telkom, Kerugian Negara Hampir Rp 2 Triliun
Indonesia
Kasus Dadan dan Silmy Karim, Presiden Prabowo Nyatakan Perang terhadap Korupsi
Pemerintah menegaskan komitmen memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan berbagai program strategis nasional guna memastikan seluruh kebijakan dapat berjalan secara akuntabel dan bebas dari praktik korupsi.
Dwi Astarini - 2 jam, 38 menit lalu
Kasus Dadan dan Silmy Karim, Presiden Prabowo Nyatakan Perang terhadap Korupsi
Indonesia
KPK Dalami Aliran Dana Kasus Izin Tinggal WNA, Usut Dugaan Keterlibatan Pejabat Lain
KPK menelusuri aliran dana, aset, dan kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam kasus korupsi pengurusan izin tinggal WNA. Pasal TPPU berpotensi diterapkan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 05 Juni 2026
KPK Dalami Aliran Dana Kasus Izin Tinggal WNA, Usut Dugaan Keterlibatan Pejabat Lain
Indonesia
KPK Geledah Rumah Eks Wamen Imipas Silmy Karim Terkait Kasus Dugaan Pemerasan Izin Tinggal WNA
KPK menggeledah rumah mantan Wakil Menteri Imipas Silmy Karim, terkait kasus dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal WNA.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 05 Juni 2026
KPK Geledah Rumah Eks Wamen Imipas Silmy Karim Terkait Kasus Dugaan Pemerasan Izin Tinggal WNA
Indonesia
Sony Sanjaya Siap Jadi Justice Collaborator, Klaim akan Bongkar Nama Besar yang Terlibat dalam Kasus MBG
Tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola program MBG, Sony Sanjaya, siap menjadi justice collaborator dan membuka fakta terkait pihak-pihak yang diduga terlibat.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 05 Juni 2026
Sony Sanjaya Siap Jadi Justice Collaborator, Klaim akan Bongkar Nama Besar yang Terlibat dalam Kasus MBG
Indonesia
KPK Pelajari Vonis 4 Tahun 6 Bulan Penjara Eks Wamenaker Noel Ebenezer
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan apresiasi terhadap putusan majelis hakim yang menyatakan Noel terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi.
Frengky Aruan - Jumat, 05 Juni 2026
KPK Pelajari Vonis 4 Tahun 6 Bulan Penjara Eks Wamenaker Noel Ebenezer
Indonesia
Kasus Pemerasan Izin Tinggal WNA, Pakai Kode 'Malaikat' untuk Samarkan Pembagian Duit
Dalam perkara ini, penyidik menemukan penggunaan sejumlah kode khusus untuk menyamarkan pembagian uang hasil pemerasan. 

Dwi Astarini - Kamis, 04 Juni 2026
Kasus Pemerasan Izin Tinggal WNA, Pakai Kode 'Malaikat' untuk Samarkan Pembagian Duit
Indonesia
Pejabat Terima Gratifikasi dan Suap, Menteri Agama: Dosanya Sangat Besar
Dalam Islam, hadiah yang diterima karena jabatan dapat berubah status menjadi gratifikasi yang dilarang.
Dwi Astarini - Kamis, 04 Juni 2026
Pejabat Terima Gratifikasi dan Suap, Menteri Agama: Dosanya Sangat Besar
Bagikan