Cegah Kasus First Travel dan Pandawa Terulang, OJK Minta Waspadai Investasi Bodong

MerahPutih.Com - Maraknya investasi bodong yang belakangan ini ramai di sejumlah daerah mendaat perhatian serius dari Otoritas Jasa Keuangan. Apalagi kasus investasi bodong selalu makan korban masyarakat kebanyakan. Seperti First Travel dan Pandawa.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso meminta masyarakat waspada terhadap metode penghimpunan dana yang memberikan keuntungan atau hasil investasi yang berlebihan.

"Masyarakat harus bisa menghitung, sebelum setor dana diukur dulu kira-kira risikonya besar atau tidak," kata Wimboh di Jakarta, Selasa (22/8).

Wimboh Santoso mengatakan OJK siap memberikan edukasi kepada konsumen agar kasus dugaan penipuan yang melibatkan PT First Anugerah Karya Wisata atau First Travel tidak terulang kembali.

"Kami ingin menggunakan teknik edukasi yang baik, agar masyarakat bisa paham benar, kami akan bekerja sama dengan lembaga terkait soal edukasi ini," katanya.

Terkait kasus yang telah melibatkan puluhan ribu calon peserta umrah First Travel, Wimboh memastikan OJK telah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk menyelesaikan persoalan ini.

"Saat ini OJK terlibat dalam pemeriksaan berdasarkan permintaan dari pihak kepolisian. Semuanya masih proses pemeriksaan," kata Wimboh.

Ia mengatakan kasus First Travel seharusnya bisa menjadi pelajaran berharga bagi lembaga yang selama ini memberikan perizinan kepada agen perjalanan umrah.

"Jadi yang memberikan izin harus belajar kalau mengizinkan produk seperti itu. Karena ini adalah jasa travel umrah, jadi (perizinan) tidak di OJK," ujar Wimboh.

Sebelumnya, Ketua Satuan Tugas Waspada Investasi Tongam L Tobing menduga model penghimpunan dan penggunaan dana ala First Travel ini merupakan kasus penipuan.

"First Travel itu lebih kepada dugaan tindak pidana penipuan. Untuk memperkaya diri sendiri," kata Tongam.

Untuk mengatasi persoalan ini, Satgas Waspada Investasi akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum maupun Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi (PPATK) untuk penelusuran aliran dana. (*)