Cak Imin Ungkap Peningkatan Dana Desa Mampu Percepat Pembangunan

Mula AkmalMula Akmal - Minggu, 21 Mei 2023
Cak Imin Ungkap Peningkatan Dana Desa Mampu Percepat Pembangunan

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Muhaimin Iskandar. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Muhaimin Iskandar menilai dengan adanya peningkatan dana desa mampu memberi percepatan pembangunan kawasan desa di wilayah Indonesia.

Dalam kunjungan kerja di Kota Malang, Jawa Timur, Minggu, Muhaimin mengatakan bahwa untuk saat ini rata-rata yang disalurkan berkisar Rp1 miliar tiap desa, berharap ada peningkatan hingga lima kali lipat pada 2024.

Baca Juga:

Rp 5,8 Triliun Dana Desa Telah Dialokasikan Buat Modal BUMDes

"Saya mengusulkan pada 2024, minimal naik lima kali lipat dana desa, sekarang kan rata-rata Rp 1 miliar. Kita berani berkomitmen bahwa dengan Rp 5 miliar (per desa) akan menggeliatkan percepatan pembangunan desa secara masif," kata Muhaimin.

Muhaimin menjelaskan, jika nantinya usulan terkait peningkatan dana desa tersebut disetujui dan terealisasi pada 2024, dinilai akan mampu memberikan dampak yang sangat besar, salah satunya adalah menjaga pertumbuhan perekonomian Indonesia.

Selain itu, lanjutnya, peningkatan dana desa juga akan mampu mengurangi jumlah kemiskinan dalam waktu yang relatif singkat. Penggunaan Dana Desa sendiri juga merupakan upaya pembangunan yang dimulai dari tingkatan bawah.

"Ini merupakan suatu keberhasilan Indonesia. Pak Jokowi merombak strategi pembangunan dari bawah," katanya.

Dalam upaya untuk melanjutkan pembangunan desa tersebut, lanjutnya, kepala desa harus mampu konsisten dalam menjaga kepercayaan masyarakat khususnya saat mengelola dana desa. Kemudian, masyarakat juga harus turut serta dalam penyusunan rencana kerja.

Ia menilai, dengan data yang dimiliki oleh masing-masing kepala desa, penggunaan dana desa akan lebih tepat sasaran, mengingat kepala desa tersebut berinteraksi secara langsung setiap harinya dengan masyarakat setempat.

"Kepala desa harus konsisten menjaga kepercayaan rakyat untuk mengelola dana desa dengan sebaik-baiknya. Kemudian partisipasi keterlibatan masyarakat dalam rencana kerja pembangunan desa harus ditingkatkan lagi," katanya.

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Dana BLT BBM Adalah Dana Desa yang Direalokasi

Ia menambahkan, dalam kurun waktu enam tahun terakhir pembangunan kawasan desa yang memanfaatkan dana desa dinilai berhasil. Pembangunan wilayah desa menggunakan dana desa tersebut mampu menggeliatkan desa-desa yang ada di Indonesia.

"Pembangunan desa menggeliat hanya dalam waktu enam tahun. Ini artinya strategi pembangunan dari bawah itu terbukti nyata manfaatnya," katanya.

Pada 2023, berdasarkan data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi anggaran dana desa mencapai Rp 70 triliun yang akan diberikan kepada 74.954 desa yang tersebar di 434 kabupaten kota di Indonesia.

Dana desa tersebut diprioritaskan untuk pemulihan ekonomi, penanganan kemiskinan ekstrem dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan non-alam. Pemerintah juga telah menyiapkan sejumlah upaya untuk prioritas tersebut.

Beberapa diantaranya adalah, meningkatkan kapasitas pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), meningkatkan ketahanan pangan nabati dan hewani, mengembangkan usaha ekonomi produktif dan mencegah serta menurunkan angka stunting. (*)

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Dana BLT BBM adalah Dana Desa yang Direlokasi

#Dana Desa #Muhaimin Iskandar #DPR RI
Bagikan
Ditulis Oleh

Mula Akmal

Jurnalis dan profesional komunikasi dengan pengalaman memimpin redaksi, menggarap strategi konten, dan menjembatani informasi publik lintas sektor. Saat ini menjabat sebagai Managing Editor di Merah Putih Media, dengan rekam jejak kontribusi di The Straits Times, Indozone, dan Koran Sindo, serta pengalaman strategis di Yayasan Konservasi Alam Nusantara dan DPRD DKI Jakarta. Bagi saya, setiap berita adalah peluang untuk menghadirkan akurasi, relevansi, dan dampak nyata bagi pembaca.

Berita Terkait

Indonesia
DPR Sentil Kemenhut Soal Loyonya Penegakan Hukum Kehutanan, Taubat Ekologi Bisa Jadi Solusi
Komisi IV siap memberikan dukungan politik agar persoalan ini dapat diselesaikan melalui aksi nyata
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 06 Desember 2025
DPR Sentil Kemenhut Soal Loyonya Penegakan Hukum Kehutanan, Taubat Ekologi Bisa Jadi Solusi
Indonesia
Pemerintah Didesak Bentuk BRR Ad Hoc untuk Pemulihan Cepat Pasca Bencana Sumatera
Keterlibatan masyarakat dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi juga menjadi perhatian utama
Angga Yudha Pratama - Jumat, 05 Desember 2025
Pemerintah Didesak Bentuk BRR Ad Hoc untuk Pemulihan Cepat Pasca Bencana Sumatera
Indonesia
DPR Serukan 'Taubat Ekologi' ke Menhut Raja Juli Sebagai Refleksi Kerusakan Lingkungan
Slamet menekankan bahwa penyelesaian masalah kerusakan hutan tidak cukup hanya melalui regulasi dan kebijakan teknis semata
Angga Yudha Pratama - Jumat, 05 Desember 2025
DPR Serukan 'Taubat Ekologi' ke Menhut Raja Juli Sebagai Refleksi Kerusakan Lingkungan
Indonesia
DPR Minta Bapeten Berada Langsung di Bawah KLH untuk Perkuat Pengawasan Bahan Radioaktif
Aqib mengusulkan agar Menteri Lingkungan Hidup dan Bapeten mengadakan rapat koordinasi khusus
Angga Yudha Pratama - Jumat, 05 Desember 2025
DPR Minta Bapeten Berada Langsung di Bawah KLH untuk Perkuat Pengawasan Bahan Radioaktif
Indonesia
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia Tegaskan hanya Presiden Prabowo yang Bisa Memerintah Dirinya, Malah Minta Cak Imin dan Menteri Lain Ikut Bertobat
Menurut Bahlil, seharusnya Cak Imin juga melakukan tobat.
Dwi Astarini - Kamis, 04 Desember 2025
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia Tegaskan hanya Presiden Prabowo yang Bisa Memerintah Dirinya, Malah Minta Cak Imin dan Menteri Lain Ikut Bertobat
Indonesia
Pemulihan Infrastruktur Dasar Jadi Penentu Keselamatan Warga Terdampak Bencana Sumatra
Upaya pemulihan ini dianggap mendesak untuk mengurangi jumlah korban
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Desember 2025
Pemulihan Infrastruktur Dasar Jadi Penentu Keselamatan Warga Terdampak Bencana Sumatra
Indonesia
Dana 'On Call' Rp 4 Triliun untuk Bencana di Sumatra Sudah Menanti, DPR Desak Pemerintah Gunakan Anggaran Darurat
Ia menyoroti pentingnya segera menyuplai kebutuhan darurat secara masif
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Desember 2025
Dana 'On Call' Rp 4 Triliun untuk Bencana di Sumatra Sudah Menanti, DPR Desak Pemerintah Gunakan Anggaran Darurat
Indonesia
Gas Elpiji Langka Hingga Dapur Umum Bencana 'Mati Suri' di Aceh, Pertamina Diminta 'Gercep' Lewat Udara
UMKM tidak bisa berproduksi, dan distribusi bantuan menjadi tersendat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 03 Desember 2025
Gas Elpiji Langka Hingga Dapur Umum Bencana 'Mati Suri' di Aceh, Pertamina Diminta 'Gercep' Lewat Udara
Indonesia
Dokumen Hilang Saat Bencana Aceh-Sumut, Imigrasi Diminta Bebaskan Syarat dan Biaya Penerbitan Kembali Paspor
Komisi XIII mendorong agar renovasi total segera dilakukan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 03 Desember 2025
Dokumen Hilang Saat Bencana Aceh-Sumut, Imigrasi Diminta Bebaskan Syarat dan Biaya Penerbitan Kembali Paspor
Indonesia
Setop Narasi Cuaca Ekstrem! DPR Tegaskan Bencana di Sumatera Buntut Kasus Perusakan Hutan Massif
Ia mendesak penindakan hukum bagi perusak hutan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 03 Desember 2025
Setop Narasi Cuaca Ekstrem! DPR Tegaskan Bencana di Sumatera Buntut Kasus Perusakan Hutan Massif
Bagikan