Butuh Kajian Mendalam Soal Wacana Penerapan Cukai pada BBM

Mula AkmalMula Akmal - Sabtu, 18 Juni 2022
Butuh Kajian Mendalam Soal Wacana Penerapan Cukai pada BBM

SPBU. (Foto: Antara).

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pertamina hingga saat ini belum melakukan pembahasan terkait pengenaan cukai pada BBM. Mengingat wacana itu dianggap masih sebagai kajian internal Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Senada dengan hal itu, anggota komisi VII DPR RI, Yulian Gunhar mengatakan, bahwa pihaknya belum mendapatkan informasi perihal kebijakan cukai bagi BBM, sehingga belum berencana melakukan pembahasan.

Baca Juga:

DPR RI Minta Kominfo Sosialisasikan Migrasi TV Analog ke Digital Secara Masif

"Saat ini komisi VII belum mendapatkan informasi rencana pengenaan cukai untuk BBM. Jika sudah mendapat informasi, maka Komisi VII akan melakukan pembahasan bersama kementerian dan lembaga terkait" kata Gunhar dalam keterangan tertulis, Jumat (17/6).

Gunhar meminta pemerintah, dalam hal ini Pertamina dan Kemenkeu segera mengkaji bersama kemungkinan penerapan kebijakan cukai bagi BBM.

"Lebih baik Pertamina segera merespon kajian Kemenkeu itu, karena pengenaan cukai bagi BBM kemungkinan bisa meningkatkan harga jualnya,” ujarnya.

Gunhar juga meminta pihak pertamina dan Kemenkeu untuk duduk bersama membahas kemungkinan penerapan kebijakan cukai bagi BBM.

Baca Juga:

Dedi Mulyadi Dorong Pembatalan Proyek Pengadaan Gorden Rumah Dinas DPR RI

Menurut politisi PDI Perjuangan itu, pemerintah sebaiknya tidak hanya berpatokan pada upaya peningkatan penerimaan negara dari sisi kebapeanan dan cukai, tanpa memikirkan kondisi ekonomi masyarakat.

“Jika penerapan cukai pada akhirnya menaikan harga BBM, maka perlu dipertimbangkan lagi mengenai waktunya, karena kondisi daya beli yang belum sepenuhnya pulih. Ditakutkan justru akan menambah beban masyarakat,” katanya.

Diberitakan, saat ini Kemenkeu sedang mengkaji rencana pengenaan cukai untuk beberapa produk, seperti BBM, ban karet dan detergen dalam rangka mengurangi tingkat konsumsi masyarakat. (Pon)

Baca Juga:

MAKI: Proyek Gorden Puluhan Miliar DPR RI Janggal dan Tidak Penting

#BBM #Pertamina #Pemerintahan #Kemenkeu #DPR RI
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
DPR Tegaskan Literasi Keuangan yang Rendah Bikin Rakyat Jadi 'Mangsa Empuk' Rentenir dan Pinjaman Jahat
Komisi XI DPR RI menilai rendahnya literasi keuangan memicu jebakan pinjaman online ilegal dan rentenir.
Angga Yudha Pratama - Minggu, 09 November 2025
DPR Tegaskan Literasi Keuangan yang Rendah Bikin Rakyat Jadi 'Mangsa Empuk' Rentenir dan Pinjaman Jahat
Indonesia
BBM Baru BOBIBOS Viral di Medsos, DPR Desak ESDM Lakukan Uji Laboratorium
ESDM untuk menerbitkan imbauan sementara agar masyarakat tidak menggunakan produk BBM yang belum memiliki izin edar.
Wisnu Cipto - Minggu, 09 November 2025
BBM Baru BOBIBOS Viral di Medsos, DPR Desak ESDM Lakukan Uji Laboratorium
Indonesia
Alasan Komisi X DPR Ngotot Pakai Metode Kodifikasi untuk Satukan Aturan Pendidikan Nasional, Omnibus Law Dicampakkan?
Komisi X DPR RI memilih pendekatan kodifikasi untuk RUU Sisdiknas, melebur UU Pendidikan Tinggi dan Sisdiknas 2003 menjadi satu payung hukum sistematis
Angga Yudha Pratama - Minggu, 09 November 2025
Alasan Komisi X DPR Ngotot Pakai Metode Kodifikasi untuk Satukan Aturan Pendidikan Nasional, Omnibus Law Dicampakkan?
Indonesia
DPR Singgung Bahaya Edukasi Minim Tentang Konten Media Sosial
Dasco soroti dugaan pengaruh media sosial dan bullying di balik ledakan bom molotov SMAN 72 Jakarta yang melukai 54 siswa.
Angga Yudha Pratama - Minggu, 09 November 2025
DPR Singgung Bahaya Edukasi Minim Tentang Konten Media Sosial
Indonesia
Purbaya Jaga Daya Beli Warga, Pertumbuhan Ekonomi Harus Ciptakan Lapangan Kerja
Penguatan aktivitas industri domestik, peningkatan permintaan negara mitra dagang utama, dan kuatnya daya saing produk ekspor Indonesia menjadi faktor pendorong.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 07 November 2025
Purbaya Jaga Daya Beli Warga, Pertumbuhan Ekonomi Harus Ciptakan Lapangan Kerja
Indonesia
Sarifuddin Sudding Sebut Kasus Korupsi Sengaja Diulur-ulur untuk Dijadikan 'ATM Berjalan', RKUHAP Wajib Batasi Waktu Penyidikan
Sudding singgung perlunya due process of law dan persoalan UU Tipikor terkait DPA
Angga Yudha Pratama - Jumat, 07 November 2025
Sarifuddin Sudding Sebut Kasus Korupsi Sengaja Diulur-ulur untuk Dijadikan 'ATM Berjalan', RKUHAP Wajib Batasi Waktu Penyidikan
Indonesia
DPR Desak Polisi Usut Tuntas Kebakaran Rumah Hakim Kasus Korupsi PUPR Sumut
Komisi III DPR mendesak polisi untuk mengusut tuntas kebakaran rumah hakim kasus korupsi PUPR Sumut.
Soffi Amira - Jumat, 07 November 2025
DPR Desak Polisi Usut Tuntas Kebakaran Rumah Hakim Kasus Korupsi PUPR Sumut
Indonesia
Pelarangan Produk Impor untuk MBG, Komisi VII : bakal Untungkan Produsen Lokal
Kebijakan tersebut dinilai sebagai bentuk keberpihakan pemerintah terhadap produk lokal dan pelaku usaha kecil di dalam negeri.
Dwi Astarini - Kamis, 06 November 2025
Pelarangan Produk Impor untuk MBG, Komisi VII : bakal Untungkan Produsen Lokal
Indonesia
Satgasus OPN Bongkar Modus Baru Penghindaran Ekspor Produk Turunan Sawit, Potensi Kerugian Negara Mencapai Rp 140 Miliar
Satgasus OPN Polri bersama DJBC dan DJP Kemenkeu mengungkap modus baru penghindaran kewajiban ekspor produk turunan sawit oleh PT MMS. Potensi kerugian negara mencapai Rp 140 miliar.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 06 November 2025
Satgasus OPN Bongkar Modus Baru Penghindaran Ekspor Produk Turunan Sawit, Potensi Kerugian Negara Mencapai Rp 140 Miliar
Indonesia
Paripurna DPR Bakal Umumkan 'Comeback' Uya Kuya dan Adies Kadir, Ahmad Sahroni Cs Minggir Dulu
Adies Kadir dan Uya Kuya aktif kembali setelah MKD menyatakan mereka tidak melanggar kode etik. Simak sanksi nonaktif yang dijatuhkan pada Sahroni, Eko Patrio, dan Nafa Urbach
Angga Yudha Pratama - Kamis, 06 November 2025
Paripurna DPR Bakal Umumkan 'Comeback' Uya Kuya dan Adies Kadir, Ahmad Sahroni Cs Minggir Dulu
Bagikan