Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Butuh Kajian Mendalam Soal Wacana Penerapan Cukai pada BBM

Mula AkmalMula Akmal - Sabtu, 18 Juni 2022
Butuh Kajian Mendalam Soal Wacana Penerapan Cukai pada BBM

SPBU. (Foto: Antara).

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pertamina hingga saat ini belum melakukan pembahasan terkait pengenaan cukai pada BBM. Mengingat wacana itu dianggap masih sebagai kajian internal Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Senada dengan hal itu, anggota komisi VII DPR RI, Yulian Gunhar mengatakan, bahwa pihaknya belum mendapatkan informasi perihal kebijakan cukai bagi BBM, sehingga belum berencana melakukan pembahasan.

Baca Juga:

DPR RI Minta Kominfo Sosialisasikan Migrasi TV Analog ke Digital Secara Masif

"Saat ini komisi VII belum mendapatkan informasi rencana pengenaan cukai untuk BBM. Jika sudah mendapat informasi, maka Komisi VII akan melakukan pembahasan bersama kementerian dan lembaga terkait" kata Gunhar dalam keterangan tertulis, Jumat (17/6).

Gunhar meminta pemerintah, dalam hal ini Pertamina dan Kemenkeu segera mengkaji bersama kemungkinan penerapan kebijakan cukai bagi BBM.

"Lebih baik Pertamina segera merespon kajian Kemenkeu itu, karena pengenaan cukai bagi BBM kemungkinan bisa meningkatkan harga jualnya,” ujarnya.

Gunhar juga meminta pihak pertamina dan Kemenkeu untuk duduk bersama membahas kemungkinan penerapan kebijakan cukai bagi BBM.

Baca Juga:

Dedi Mulyadi Dorong Pembatalan Proyek Pengadaan Gorden Rumah Dinas DPR RI

Menurut politisi PDI Perjuangan itu, pemerintah sebaiknya tidak hanya berpatokan pada upaya peningkatan penerimaan negara dari sisi kebapeanan dan cukai, tanpa memikirkan kondisi ekonomi masyarakat.

“Jika penerapan cukai pada akhirnya menaikan harga BBM, maka perlu dipertimbangkan lagi mengenai waktunya, karena kondisi daya beli yang belum sepenuhnya pulih. Ditakutkan justru akan menambah beban masyarakat,” katanya.

Diberitakan, saat ini Kemenkeu sedang mengkaji rencana pengenaan cukai untuk beberapa produk, seperti BBM, ban karet dan detergen dalam rangka mengurangi tingkat konsumsi masyarakat. (Pon)

Baca Juga:

MAKI: Proyek Gorden Puluhan Miliar DPR RI Janggal dan Tidak Penting

#BBM #Pertamina #Pemerintahan #Kemenkeu #DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Minta Jangan Benturkan Anggaran Pendidikan dengan Program Makan Bergizi Gratis
Menurut Wakil Ketua Komisi X DPR RI Kurniasih Mufidayati, pendidikan dan pemenuhan gizi anak merupakan dua kebijakan yang harus berjalan beriringan.
Frengky Aruan - Minggu, 02 Agustus 2026
DPR Minta Jangan Benturkan Anggaran Pendidikan dengan Program Makan Bergizi Gratis
Indonesia
BP Turunkan Harga BBM 92 Rp 540 Per Liter
Di sisi lain, PT Pertamina (Persero) mengumumkan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi jenis solar, seperti Pertamina Dex dan Dexlite, tidak mengalami perubahan.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 01 Agustus 2026
BP Turunkan Harga BBM 92 Rp 540 Per Liter
Indonesia
Pertamina Turunkan Harga BBM Pertamax Jadi Rp 15.950 Per liter
Penyesuaian ini juga karena tren harga rata-rata harga minyak dunia serta mempertimbangkan nilai tukar rupiah sesuai ketentuan yang berlaku.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 01 Agustus 2026
Pertamina Turunkan Harga BBM Pertamax Jadi Rp 15.950 Per liter
Indonesia
DPR Desak Putusan MK yang Larang Sentuh Anggaran Pendidikan Harus Dijalankan, Program MBG jangan Sampai Terganggu
Pemerintah perlu menyiapkan langkah antisipatif agar perubahan skema pendanaan tidak menghambat keberlangsungan program yang menyasar jutaan penerima manfaat.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Juli 2026
DPR Desak Putusan MK yang Larang Sentuh Anggaran Pendidikan Harus Dijalankan, Program MBG jangan Sampai Terganggu
Indonesia
6 Dokter Intership Meninggal, DPR Minta Evaluasi Total
Langkah darurat ini dinilai sebagai keputusan krusial untuk mencegah berulangnya tragedi serta melindungi keselamatan jiwa dokter maupun pasien.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Juli 2026
6 Dokter Intership Meninggal, DPR Minta Evaluasi Total
Indonesia
MBG tak Boleh lagi dari Dana Pendidikan, DPR Usul Pemerintah Terbitkan Perpres Tata Kelola Pemenuhan Gizi Nasional
Perpres tersebut perlu menempatkan Program MBG sebagai bagian dari kebijakan pemenuhan gizi nasional yang lebih komprehensif dengan pendekatan siklus kehidupan.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Juli 2026
MBG tak Boleh lagi dari Dana Pendidikan, DPR Usul Pemerintah Terbitkan Perpres Tata Kelola Pemenuhan Gizi Nasional
Indonesia
Qodari Tanggapi Survei Kepuasan Publik terhadap Prabowo, Minta Indikator Lebih Detail
Kepala Bakom RI Muhammad Qodari menanggapi survei SMRC terkait kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 31 Juli 2026
Qodari Tanggapi Survei Kepuasan Publik terhadap Prabowo, Minta Indikator Lebih Detail
Indonesia
Menkeu Purbaya Pastikan Alokasi Anggaran MBG Bakal Ikutin Perintah MK
Purbaya menjelaskan anggaran yang berjalan pada tahun ini tidak mengalami perubahan karena telah dibahas dan saat ini tinggal memasuki tahap finalisasi.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 31 Juli 2026
Menkeu Purbaya Pastikan Alokasi Anggaran MBG Bakal Ikutin Perintah MK
Indonesia
Pertamina Usung Ekosistem Digital dan Konsep Energi Masa Depan di GIIAS 2026
Masyarakat bisa melihat langsung ekosistem energi terintegrasi
Angga Yudha Pratama - Rabu, 29 Juli 2026
Pertamina Usung Ekosistem Digital dan Konsep Energi Masa Depan di GIIAS 2026
Indonesia
DPR Nilai Penggunaan Gawai Anak sudah Lampaui Batas, Minta Sekolah Punya Aturan Jelas
Penggunaan perangkat digital yang berlebihan dapat mengurangi interaksi sosial hingga memengaruhi kesehatan mental peserta didik.
Dwi Astarini - Rabu, 29 Juli 2026
DPR Nilai Penggunaan Gawai Anak sudah Lampaui Batas, Minta Sekolah Punya Aturan Jelas
Bagikan