Butuh Kajian Mendalam Soal Wacana Penerapan Cukai pada BBM

Mula AkmalMula Akmal - Sabtu, 18 Juni 2022
Butuh Kajian Mendalam Soal Wacana Penerapan Cukai pada BBM

SPBU. (Foto: Antara).

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pertamina hingga saat ini belum melakukan pembahasan terkait pengenaan cukai pada BBM. Mengingat wacana itu dianggap masih sebagai kajian internal Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Senada dengan hal itu, anggota komisi VII DPR RI, Yulian Gunhar mengatakan, bahwa pihaknya belum mendapatkan informasi perihal kebijakan cukai bagi BBM, sehingga belum berencana melakukan pembahasan.

Baca Juga:

DPR RI Minta Kominfo Sosialisasikan Migrasi TV Analog ke Digital Secara Masif

"Saat ini komisi VII belum mendapatkan informasi rencana pengenaan cukai untuk BBM. Jika sudah mendapat informasi, maka Komisi VII akan melakukan pembahasan bersama kementerian dan lembaga terkait" kata Gunhar dalam keterangan tertulis, Jumat (17/6).

Gunhar meminta pemerintah, dalam hal ini Pertamina dan Kemenkeu segera mengkaji bersama kemungkinan penerapan kebijakan cukai bagi BBM.

"Lebih baik Pertamina segera merespon kajian Kemenkeu itu, karena pengenaan cukai bagi BBM kemungkinan bisa meningkatkan harga jualnya,” ujarnya.

Gunhar juga meminta pihak pertamina dan Kemenkeu untuk duduk bersama membahas kemungkinan penerapan kebijakan cukai bagi BBM.

Baca Juga:

Dedi Mulyadi Dorong Pembatalan Proyek Pengadaan Gorden Rumah Dinas DPR RI

Menurut politisi PDI Perjuangan itu, pemerintah sebaiknya tidak hanya berpatokan pada upaya peningkatan penerimaan negara dari sisi kebapeanan dan cukai, tanpa memikirkan kondisi ekonomi masyarakat.

“Jika penerapan cukai pada akhirnya menaikan harga BBM, maka perlu dipertimbangkan lagi mengenai waktunya, karena kondisi daya beli yang belum sepenuhnya pulih. Ditakutkan justru akan menambah beban masyarakat,” katanya.

Diberitakan, saat ini Kemenkeu sedang mengkaji rencana pengenaan cukai untuk beberapa produk, seperti BBM, ban karet dan detergen dalam rangka mengurangi tingkat konsumsi masyarakat. (Pon)

Baca Juga:

MAKI: Proyek Gorden Puluhan Miliar DPR RI Janggal dan Tidak Penting

#BBM #Pertamina #Pemerintahan #Kemenkeu #DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Polresta Klaten Bongkar Penyalahgunaan BBM Bersubsidi, Rugikan Negara Rp 1,3 Miliar
Pengungkapan kasus barang bersubsidi pemerintah dan pertambangan minerba tersebut selama kurun waktu satu bulan.
Dwi Astarini - Minggu, 15 November 2026
Polresta Klaten Bongkar Penyalahgunaan BBM Bersubsidi, Rugikan Negara Rp 1,3 Miliar
Indonesia
Rupiah Melemah dan Harga Minyak Melonjak, Airlangga Yakinkan Subsidi Minyak Aman Sampai Akhir Tahun
Airlangga mengatakan pemerintah masih terus memantau perkembangan rupiah, baik di tengah dinamika politik domestik maupun geopolitik dunia.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 13 November 2026
Rupiah Melemah dan Harga Minyak Melonjak, Airlangga Yakinkan Subsidi Minyak Aman Sampai Akhir Tahun
Berita
Gibran Dikabarkan Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR Besok
Kabar Gibran akan menyerahkan surat pengunduran diri ke MPR beredar jelang rapat paripurna DPR. Sidang pembahasan usulan HMP dijadwalkan pukul 14.00 WIB.
ImanK - Rabu, 11 November 2026
Gibran Dikabarkan Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR Besok
Indonesia
Gibran Disebut Minta Mundur, ini Deretan Pemimpin Dunia yang Pernah Mengundurkan Diri
Gibran disebut berniat mundur dari wakil presiden. Berikut 11 pemimpin dunia yang pernah mengundurkan diri, mulai dari Justin Trudeau hingga Sheikh Hasina.
Soffi Amira - Rabu, 11 November 2026
Gibran Disebut Minta Mundur, ini Deretan Pemimpin Dunia yang Pernah Mengundurkan Diri
Indonesia
DPR Jadwalkan Pembahasan Usulan HMP Pemakzulan Gibran di Rapat Paripurna
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyebut usulan HMP dari 120 anggota DPR terkait pemakzulan Gibran akan dibawa ke rapat paripurna pada 12 November 2026.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
DPR Jadwalkan Pembahasan Usulan HMP Pemakzulan Gibran di Rapat Paripurna
Indonesia
Pimpinan DPR Terima Usulan HMP terhadap Gibran, 120 Anggota dari 8 Fraksi Teken Dukungan
Pimpinan DPR menerima usulan Hak Menyatakan Pendapat terhadap Gibran dari 120 anggota delapan fraksi. Saan Mustopa ungkap rincian dukungannya.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Pimpinan DPR Terima Usulan HMP terhadap Gibran, 120 Anggota dari 8 Fraksi Teken Dukungan
Indonesia
Ahmad Heryawan Tegaskan Pemakzulan Gibran Harus Lewati Proses Konstitusional, DPR Tak Bisa Langsung Bertindak
Ahmad Heryawan menegaskan pemakzulan Gibran harus melalui DPR, MK, hingga MPR. BAM DPR juga akan menampung dan mendalami aspirasi masyarakat.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Ahmad Heryawan Tegaskan Pemakzulan Gibran Harus Lewati Proses Konstitusional, DPR Tak Bisa Langsung Bertindak
Indonesia
Dukungan Anggota Parlemen Terus Bertambah, DPR Siapkan Pengajuan HMP terkait Polemik Ijazah Gibran
Mardani Ali Sera menyebut dukungan anggota DPR untuk Hak Menyatakan Pendapat terkait polemik ijazah Gibran terus bertambah. Surat dijadwalkan diserahkan hari ini.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Dukungan Anggota Parlemen Terus Bertambah, DPR Siapkan Pengajuan HMP terkait Polemik Ijazah Gibran
Indonesia
Kuota Pertalite 2026 Resmi Ditambah, Airlangga: Anggaran Subsidi BBM Aman
Mencari info terbaru apakah kuota Pertalite ditambah usai harga Pertamax naik? Pemerintah pastikan anggaran subsidi BBM aman untuk memenuhi lonjakan konsumsi
Angga Yudha Pratama - Rabu, 11 November 2026
Kuota Pertalite 2026 Resmi Ditambah, Airlangga: Anggaran Subsidi BBM Aman
Indonesia
Puluhan Anggota DPR Bergerak soal Gibran, Hak Menyatakan Pendapat Mulai Bergulir
Mardani Ali Sera menyebut sekitar 50 anggota DPR telah menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait Gibran. Surat disebut sudah diserahkan ke pimpinan DPR.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 10 November 2026
Puluhan Anggota DPR Bergerak soal Gibran, Hak Menyatakan Pendapat Mulai Bergulir
Bagikan