Buntut Pernyataan Diskriminatif, Legislator Gerindra Nuroji Dijatuhi Sanksi oleh MKD

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Selasa, 03 Desember 2024
Buntut Pernyataan Diskriminatif, Legislator Gerindra Nuroji Dijatuhi Sanksi oleh MKD

Ketua MKD DPR, Nazaruddin Dek Gam saat memberikan keterangan terkait anggota DPR Fraksi Gerindra, Nuroji (MP/Ponco)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pernyataan anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Nuroji, yang mengandung unsur diskriminatif terhadap ras dan etnis dalam rapat kerja bersama Kemenpora di gedung parlemen, beberapa waktu lalu, berbuntut panjang.

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR menjatuhkan sanksi teguran tertulis kepada Nuroji imbas pernyataannya terkait dengan naturalisasi pemain Timnas sepak bola Indonesia.

Menurut Ketua MKD DPR, Nazaruddin Dek Gam, Nuroji dilaporkan oleh seorang pelajar dan mahasiswa, Yayan Setiadi. Yayan menilai pernyataan Nuroji mengandung unsur pelanggaran etika anggota DPR.

"Teradu yang terhormat Insinyur Haji Nuroji, nomor anggota A-98 dari Fraksi Partai Gerindra, terbukti melanggar kode etik DPR RI dan diberikan sanksi ringan, berupa teguran tertulis, sanksinya teguran tertulis," ujar Nasaruddin di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/11).

Baca juga:

PSSI: Dulu Ada Naturalisasi, Tapi Masyarakat Tidak Tahu Kualitas

Sementara itu, Wakil Ketua MKD DPR, Agung Widyantoro menyatakan, Nuroji mengakui kesalahannya dalam penggunaan diksi yang tidak bijak.

"Penggunaan diksi dan narasi di mana di dalam konten video itu merasa tidak terlalu bangga dengan kemenangan timnas kita, yang notabene di situ banyak sekali naturalisasi," ungkapnya.

Dijelaskannya, Nuroji membuat diferensiasi yang tidak bijak antara pemain naturalisasi dan pemain asli Indonesia.

"Jadi mencoba untuk membuat diferensiasi ya, perbedaan antara anak kampung sendiri dan juga yang sudah dinaturalisasi," tutur Agung.

Padahal, menurut Agung, naturalisasi merupakan keputusan pemerintah untuk bersama-sama meningkatkan prestasi sepak bola Indonesia.

Baca juga:

Pemain Naturalisasi Vietnam Rafaelson Siap Menjadi Ancaman bagi Lawan di Piala AFF

Selanjutnya, DPR ikut memberikan semangat dan dukungan kepada Timnas agar terus mengharumkan nama bangsa.

"Mestinya bisa menggunakan diksi dan narasi yang lebih bijak, yang tidak justru menjatuhkan atau apa istilahnya karena mereka lagi senang, lagi semangat, jangan menurunkan semangat itu," pungkasnya. (Pon)

#Naturalisasi #DPR RI #Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD)
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Olahraga
PSSI tak Lagi Prioritaskan Belanda, 4 Pemain Keturunan ini Terancam Gagal Bela Timnas Indonesia
Empat pemain keturunan Indonesia ini terancam gagal dinaturalisasi. Hal itu dikarenakan PSSI tak lagi memprioritaskan Belanda.
Soffi Amira - Senin, 02 November 2026
PSSI tak Lagi Prioritaskan Belanda, 4 Pemain Keturunan ini Terancam Gagal Bela Timnas Indonesia
Olahraga
Tinggalkan Belanda! PSSI Mulai Buru Pemain Keturunan Timnas Indonesia di 5 Negara Ini
PSSI mulai mengalihkan pantauan pemain keturunan Timnas Indonesia ke luar Belanda akibat benturan regulasi non-Uni Eropa dan polemik Paspoort Gate. Cek 5 negara incaran baru skuad Garuda di sini!
Angga Yudha Pratama - Senin, 02 November 2026
Tinggalkan Belanda! PSSI Mulai Buru Pemain Keturunan Timnas Indonesia di 5 Negara Ini
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Indonesia
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Mendesak penegakan hukum dilakukan hingga tuntas dengan menjatuhkan hukuman maksimal kepada pihak yang terbukti bersalah.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Indonesia
Gatot Subroto Macet Parah, Imbas Tabrakan Tronton Depan Gedung DPR
Tabrakan truk tronton vs truk ringan patah as di depan DPR/MPR picu kemacetan panjang di Jalan Gatot Subroto arah Slipi. Cekkronologi resminya!
Wisnu Cipto - Kamis, 29 Oktober 2026
Gatot Subroto Macet Parah, Imbas Tabrakan Tronton Depan Gedung DPR
Indonesia
DPR Khawatir Nilai Aset Rampasan Turun, Minta Pengelolaannya Dimaksimalkan
Pengelolaannya juga perlu diperhatikan agar nilai ekonominya tidak menyusut dan potensi penerimaan negara dapat dimaksimalkan.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
DPR Khawatir Nilai Aset Rampasan Turun, Minta Pengelolaannya Dimaksimalkan
Indonesia
DPR Wanti-Wanti Kepentingan Asing Menyusup dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Pembahasan regulasi tersebut harus tetap berorientasi pada kepentingan nasional, terutama dalam memperbaiki penegakan hukum di Indonesia.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
DPR Wanti-Wanti Kepentingan Asing Menyusup dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Indonesia
Komisi III DPR Sebut RUU Perampasan Aset Berpotensi Disahkan sebelum 15 Desember
Salah satu langkah yang ditempuh yakni memajukan jadwal rapat dengar pendapat umum (RDPU) untuk menyerap masukan dari masyarakat.
Dwi Astarini - Senin, 26 Oktober 2026
Komisi III DPR Sebut RUU Perampasan Aset Berpotensi Disahkan sebelum 15 Desember
Indonesia
Demo Jakarta 20 Oktober 2026, ini Daftar Jalan Alternatif dan Titik Aksi
Demo Jakarta 20 Oktober 2026 akan dimulai pukul 10.00 WIB. Ada sejumlah jalan alternatif yang bisa dilalui.
Soffi Amira - Selasa, 20 Oktober 2026
Demo Jakarta 20 Oktober 2026, ini Daftar Jalan Alternatif dan Titik Aksi
Indonesia
Karhutla Berbulan-bulan, DPR Desak Pemerintah Pertimbangkan Bantuan Singapura
Penerimaan bantuan luar negeri bukan berarti Indonesia tidak memiliki kemampuan.
Yusuf Abdillah - Sabtu, 17 Oktober 2026
Karhutla Berbulan-bulan, DPR Desak Pemerintah Pertimbangkan Bantuan Singapura
Bagikan