Buka Sidang Sengketa Hasil Pilpres, Ketua MK Tegaskan Tidak Ada Interupsi
Angga Yudha Pratama - Senin, 22 April 2024
Ilustrasi - Suasana sidang lanjutan sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (4/4/2024). ANTARA/Hafidz Mubarak A
MerahPutih.com - Sidang pembacaan putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden 2024 resmi dibuka.
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo mengingatkan kepada semua pihak di persidangan tak melakukan interupsi.
Baca juga:
"Kami ingatkan kepada semua mohon pengucapan putusan dihormati dengan tidak menyampaikan interupsi, selama persidangan ini," kata Suhartoyo di Gedung MK, Jakarta, Senin (22/4).
Suhartoyo menjelaskan teknis pembacaan putusan sidang sengketa hasil Pilpres 2024. Majelis hakim, kata dia, hanya akan membacakan putusan pada bagian pokok-pokoknya saja.
"Selebihnya dianggap diucapkan dan hal yang tidak diucapkan maupun tidak dibacakan dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan yang dibacakan ini," ujar Suhartoyo.
Baca juga:
Sidang Putusan MK Hari Ini, Jokowi Resmikan Proyek Jalan hingga Bandara di Gorontalo
Majelis hakim MK akan membacakan terlebih dahulu putusan yang diajukan oleh pasangan capres dan cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.
Setelah itu, majelis hakim MK akan membcakan putusan ya g diajukan oleh pasangan capres dan cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. (Pon)
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
MK Tolak Rakyat Berhentikan Anggota DPR yang Nyeleneh, PAW Tetap Jadi Monopoli Partai Politik
HGU 190 Tahun Dibatalkan, Basuki Hadimuljono Tegaskan Putusan MK tak Ganggu Kepastian Investasi di IKN
Iwakum Nilai Kesaksian Pemerintah Justru Ungkap Kelemahan Pasal 8 UU Pers
MK Batalkan HGU 190 Tahun, Nusron Wahid: Kita Ikuti Keputusan Hukum
Masa HGU di IKN Dipangkas, Komisi II DPR Dorong Kajian Regulasi Tanpa Ganggu Investasi
Mahasiswa Uji Materi UU MD3, Ketua Baleg DPR: Bagian dari Dinamika Demokrasi
Patuhi Putusan MK, Polri Tarik Irjen Argo Yuwono Dari Kementerian UMKM
Kemenaker Tunda Pengumuman Upah Minimum 2026, Aturan Baru Masih Dibahas
PDIP Ingatkan Risiko Konflik Horizontal jika Wewenang Pemecatan Anggota DPR Diberikan kepada Publik