Wisnu Cipto
MerahPutih.com - Budayawan sekaligus tokoh Nahdlatul Ulama (NU), Zastrow al Ngatawi, menilai kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan 2024 yang menjerat mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut) menyisakan banyak pertanyaan.
Menurutnya, kasus yang menjerat Gus Yaqut ini sarat dengan unsur politik dan berpotensi kriminalisasi. Dia menyoroti framing kerugian negara sebesar Rp 1 triliun yang sejak awal disampaikan KPK.
“Mana kerugian negaranya? Aspek memperkaya diri tidak terlihat, tapi kenapa ini dipaksakan tersangka? Ini pasti kriminalisasi. Ada apa dengan KPK? Ini persoalan keadilan, orang awam sekarang bicaranya kok lebih banyak unsur politiknya,” katanya, usai acara buka bersama di Menteng, Jakarta, Minggu (22/2).
Baca juga:
KPK Perpanjang Masa Pencegahan Gus Yaqut ke Luar Negeri hingga Agustus 2026
Ibarat Kasus Gus Dur Jilid 2
Zastrow mengibaratkan kasus ini seperti orang masuk toilet umum yang langsung diasumsikan buang hajat, padahal bisa saja melakukan hal lain.
“Dulu ya seperti ini kasusnya Gus Dur. Jadi ini adalah Gus Dur Jilid 2. KPK seperti nggege mongso, terburu-buru menetapkan tersangka,” tegasnya.
Palu Godam Politik
Cendekiawan NU, Islah Bahrawi, juga mengingatkan KPK agar tidak menjadi “palu godam politik”. Ia mengaku telah melakukan investigasi dengan meminta informasi ke PPATK dan pejabat terkait.
“Saya tanya ke Kepala PPATK, saya ngobrol sama Pak Ivan, dan memang tidak ada aliran dana itu. KPK juga sudah meminta ke PPATK, dan sudah diberikan laporan digital tidak ada aliran dana,” ungkap Islah.
Baca juga:
KPK Beberkan Alasan belum Tahan Gus Yaqut di Kasus Kuota Haji
Menurutnya, KPK harus tetap menjadi lembaga hukum yang dipercaya publik, bukan alat politik. “KPK tidak boleh bermain di ruang politik," tuturnya
"Dalam kasus ini saya yakin ini upaya kriminalisasi, karena tidak ada pembuktian hukum kerugian negara untuk menersangkakan Gus Yaqut,” tandas Cak Islah, sapaan akrabnya. (*)
