Dwi Astarini
MERAHPUTIH.COM - MASSA asosiasi ojek online dan kurir se-Jabodetabek yang berunjuk rasa di Patung Kuda, Jakarta Pusat, membubarkan diri, Kamis (29/8) sore. Mereka bubar secara teratur dan perlahan. Jalanan Medan Merdeka Barat mulai lengang.
Pembubaran diri mereka salah satunya disebabkan perwakilan massa sempat bertemu dengan pemerintah untuk membahas sejumlah tuntutan mereka. Dari hasil pertemuan itu, disepakati bahwa aplikator, pemerintah, dan mitra driver diberi waktu dua pekan untuk membereskan segala persoalan yang ada.
Namun, beberapa driver ojol memilih untuk mengakhiri aksi mereka karena harus melayani pesanan. Hal itu mengingat jam pulang kantor sudah tiba, banyak pekerja yang membutuhkan jasa mereka untuk antar-jemput.
Jam pulang kantor merupakan waktu terbaik untuk mendapatkan penumpang karena banyak pekerja yang melakukan mobilitas. Selain itu, pada malam hari juga banyak konsumen yang melakukan pesan-antar sehingga jasa para ojol ini sangat diperlukan.
Baca juga:
Jelang Demo Ojol, Gojek Ngaku Terbuka Atas Aspirasi Terkait Tarif
“Iya ini mesti antar penumpang karena memang sudah jam pulang kantor. Kami realistis juga karena memang butuh untuk pemasukan hari ini,” kata Haerudin, 26, salah seorang driver ojek online seraya berjalan kembali ke motornya.
Ribuan pengemudi ojol turut berpartisipasi di dalam demo ini. Para pengemudi ojol yang tidak ikutan berdemo bahkan turut mematikan aplikasi mereka. Hal itu membuat masyarakat di Jakarta dan sekitarnya kesulitan melakukan pesanan baik untuk perjalanan pulang kerja dan hal lainnya.
Sebagian warga di Jabodetabek tampak menyuarakan kegelisahan mereka di media sosial terlebih saat jam pulang kantor. Banyak yang butuh ojol untuk pulang kerja.
Demo kali ini menyampaikan sejumlah tuntutan, salah satunya terkait dengan kesejahteraan driver ojol dan kurir paket. Aksi ini digelar untuk menyampaikan aspirasi ojol dan kurir yang merasa tertekan dengan kebijakan perusahaan dan pemerintah.
Dalam unjuk rasa tersebut, driver ojol mengusung dua tuntutan utama. Pertama, persoalan tarif dengan potongan yang dibebankan kepada mitra driver mencapai 20-30 persen. Kedua, pemerintah diminta melegalkan pekerjaan driver ojek online dalam undang-undang.(knu)
Baca juga:
