Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Pengemudi ojek online (ojol) yang tergabung dalam Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia (GARDA) akan menggelar aksi di Istana Negara, dan DPR RI. Aksi ini digelar bertepatan dengan Hari Perhubungan Nasional.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung tak mempermasalahkan aksi unjuk rasa yang digelar oleh pengemudi ojek online (ojol) di Ibu Kota tepatnya di DPR dan Istana pada Rabu (17/9).
Pramono memastikan Pemerintah DKI sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk mengantisipasi potensi gangguan.
Demonstrasi merupakan bagian dari hak demokrasi warga negara. Karena itu, Pemprov DKI tidak akan menghalangi aksi penyampaian aspirasi yang dilakukan masyarakat, termasuk para pengemudi ojol.
Baca juga:
6.118 Aparat Gabungan Jaga Demo Ojol Hari Ini, Kapolres Jakpus Klaim tak ada Senjata Api
“Demonstrasi ini kan bagian dari hak demokrasi kita. Sehingga dengan demikian kami memberikan keleluasaan siapapun untuk bisa menyampaikan aspirasi dan pendapatnya," kata Pramono di Jakarta, Rabu (17/9).
Ia menekankan, pentingnya menjaga ketertiban agar tidak muncul kericuhan seperti yang pernah terjadi dalam aksi-aksi sebelumnya. Menurutnya, Pemprov DKI bersama kepolisian sudah menyiapkan pengamanan.
"Tetapi tentunya kami berjaga-jaga jangan sampai apa yang kemarin terjadi itu terulang kembali," ujarnya.
Keyakinan Pramono bahwa aksi ojol hari ini akan berjalan kondusif didasarkan pada pola koordinasi para pengemudi. Aksi ini tidak dilakukan secara sporadis, melainkan terorganisasi dengan baik.
"Tetapi saya meyakini karena hari ini yang demonstrasi dikoordinasikan oleh Ojol, maka saya yakin pasti akan baik-baik saja," pungkasnya.
Ketua Umum Asosiasi GARDA, Igun Wicaksono, menegaskan aksi di peringatan perhubungan, karena mencerminkan kemunduran sektor transportasi sejak Menteri Perhubungan Dudy Purwaghandi menjabat.
GARDA menilai Menhub lebih berpihak kepada perusahaan aplikasi transportasi ketimbang kepada pengemudi. Igun menyebut Dudy justru berperan layaknya juru bicara perusahaan, bukan pejabat negara yang seharusnya melayani rakyat.
"Bahkan pada ekosistem transportasi online, Menteri Perhubungan berlaku layaknya pengusaha bukan sebagai menteri yang menjadi pembantu Presiden untuk melayani rakyat Indonesia pada bidang perhubungan," ujarnya. (Asp)
