Bang Doel Ingatkan Demo Ojol Jangan Rusak Fasilitas Umum yang Dibangun Pakai Uang Pajak

MerahPutih.com - Wakil Gubernur (Wagub) Jakarta, Rano Karno mengingatkan para pengemudi ojek online (ojol) yang menggelar unjuk rasa di Jakarta hari ini jangan sampai merusak fasilitas umum.

"Hari ini teman-teman ojol akan mengadukan nasib. Silahkan. Sampaikan apa yang memang harus diperbaiki. Namun, mari kita jaga Jakarta rumah kita," kata Bang Doel, sapaan akrab wagub, kepada media, di Jakarta International Convention Center (JCC), Rabu (17/9).

Menurut Wagub, jika unjuk rasa sampai merusak fasilitas umum sama saja tidak menghargai jerih payah upaya pembangunan yang ada di Jakarta selama ini.

Baca juga:

6.118 Aparat Gabungan Jaga Demo Ojol Hari Ini, Kapolres Jakpus Klaim tak ada Senjata Api

Bang Doel menegaskan aksi perusakan fasilitas umum bentuk pengkhianatan terhadap proses pembangunan yang dibayar menggunakan uang rakyat dari hasil pajak.

"Pak Gubernur bersama saya mencoba menjaga apa yang harus kita jaga. Karena apa yang telah kita bangun dengan susah payah, dengan pajak kita semua. Karena itu menandakan bahwa Jakarta terus terjaga oleh masyarakatnya," tandas politikus PDIP itu.

Hari ini, massa ojol akan mengadakan kegiatan unjuk rasa di sejumlah titik yakni gedung Kementerian Perhubungan, DPR/MPR RI, dan Istana Merdeka.

Baca juga:

5.000 Ojol Siap Berhenti ‘Narik’ Hari ini, Ikut Demo Tuntut Pemerintah hingga DPR

Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono mengatakan aksi dimulai dari markas Garda di kawasan Cempaka Mas, Jakarta Pusat pukul 10.00 WIB, kemudian berlanjut ke Istana dan berakhir di gedung DPR/MPR.

"Kami mulai dari markas Garda di Cempaka Mas Jakarta Pusat jam 10, lanjut ke Istana Presiden dan Kemenhub, terakhir di DPR RI jam 12-13," kata dia, dikutip Antara.

Para pengemudi ojol itu membawa sekitar tujuh tuntutan salah satunya agar RUU Transportasi Online masuk pada Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025-2026.

Baca juga:

Demo Ojol 17 September 2025 di Istana dan DPR, Massa Tuntut Pencopotan Menteri Perhubungan

Antara lain terkait potongan aplikator 10 persen, regulasi tarif antarbarang dan makanan, audit investigasi potongan lima persen yang telah diambil oleh aplikator serta meminta Kapolri usut tuntas tragedi 28 Agustus 2025. (*)