BPOM Mentahkan Klaim Izin Edar 'Obat Herbal COVID-19' Hadi Pranoto

MerahPutih.com - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) angkat suara soal maraknya isu di berbagai kanal media sosial tentang produk herbal yang diklaim dapat menyembuhkan pasien COVID-19 oleh sosok Hadi Pranoto.

Badan POM RI memastikan tidak pernah memberikan persetujuan klaim khasiat obat herbal yang dapat menyembuhkan pasien COVID-19. Dari data produk yang terdaftar di Badan POM, produk herbal yang dinyatakan dalam informasi tersebut adalah Produk Obat Tradisional yang memiliki merek dagang Bio Nuswa dengan klaim yang disetujui yaitu membantu memelihara daya tahan tubuh.

Baca Juga:

Buntut Video Viral Anji, Masyarakat Diminta Tak Asal Percaya Obat COVID-19

Produk Bio Nuswa tersebut didaftarkan oleh PT. Saraka Mandiri dengan Nomor Izin Edar POM TR 203 636 031 berlaku mulai 14 April 2020 hingga 14 April 2025. "Namun sampai saat ini PT. Saraka Mandiri belum pernah memproduksi produk Bio Nuswa," tulis BPOM dalam keterangan resminya, Kamis (5/8).

Badan POM menegaskan kepada pelaku usaha termasuk produsen agar selalu menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, dan pangan harus memenuhi peraturan untuk jaminan aspek keamanan, khasiat (efikasi), dan mutunya.

Baca Juga:

Polisi Ungkap Lokasi Wawancara Anji dengan Hadi Pranoto

Termasuk peraturan terkait izin edar, iklan, dan label, antara lain klaim yang harus sesuai dengan izin yang diberikan pada saat pendaftaran. "Produk ilegal melanggar Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan atau Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan," jelas BPOM.

Badan POM mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati, menggunakan produk herbal secara aman dan tepat. Yakni, tidak mempercayai pernyataan seseorang yang menyatakan bahwa obat herbal ampuh mengobati COVID-19, kecuali sudah tervalidasi dengan uji klinik pada manusia.

"Lakukan Cek KLIK. Pastikan Kemasan dalam kondisi baik, baca seluruh informasi pada Labelnya, pastikan ada Izin edar dari Badan POM, dan pastikan tidak melewati masa Kedaluwarsa," tulis BPOM.

Badan POM menegaskan jika ditemukan produk yang mencantumkan klaim berlebihan dan/atau tidak sesuai dengan persetujuan yang diberikan pada saat produk didaftarkan akan menindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan. "Untuk sanksi administrasi dan sanksi pidana," tutup pernyataan tertulis BPOM.

Sebelumnya, praktisi kesehatan Hadi Pranoto, pengklaim obat COVID-19 mengaku bahwa ramuan herbal buatannya telah mendapat izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). (Knu)

Baca Juga:

Sederet Pasal yang Bisa Digunakan Polisi Jerat Anji dan Hadi Pranoto