BPK Temukan 147 Aset Senilai Rp 3,32 Triliun Dicaplok, Komisi VI DPR Bakal Panggil Bos ID Food
Gedung kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di kawasan Slipi, Jakarta. FOTO ANTARA/Andika Wahyu
MerahPutih.com - Temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) soal dicaploknya 147 aset milik ID Food senilai Rp 3,32 triliun hingga dikuasai oleh pihak lain, mendapat sorotan dari Legislator Senayan.
Anggota Komisi VI DPR RI Firnando Ganinduto memastikan pihaknya akan memanggil Direktur Utama ID Food, Sis Apik Wijayanto terkait, dengan temuan BPK tersebut.
“Saya akan merekomendasikan ke pimpinan Komisi VI untuk segera memannggil dirut ID Food dan pastikan ID Food dapat menjelaskan dengan gamblang kepada Komisi VI apa yang terjadi selama ini dengan aset tersebut,” kata Firnando kepada wartawan, Senin,(6/1).
Baca juga:
Firnando juga mendorong aparat penegak hukum untuk mengusut temuan BPK, soal dicaploknya 147 aset ID Food dengan nilai Rp 3,32 triliun yang dikuasai pihak lain tersebut.
“Ini wajib di tindak tegas dan harus dilaporkan ke pihak berwenang,” tegasnya.
Baca juga:
BUMN ID FOOD Cari Pinjaman Buat Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah
Menurut politikus Golkar ini, temuan BPK tersebut merupakan hal yang sangat serius. Apalagi, kata dia, total aset yang telah dicaplok dan dikuasai pihak lain itu bernilai triliunan rupiah.
“Temuan BPK ini bukan main-main ini merupakan temuan yang sangat serius karna aset itu adalah aset negara. 147 aset senilai Rp 3,32 Trilliun ini bukan angka yang kecil dan ini berpotensi kehilangan hak penggunaan aset tersebut,” pungkasnya. (Pon)
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
MK Putuskan Wartawan Tak Bisa Langsung Dipidana, DPR Soroti Penguatan Perlindungan Pers
Gedung Sekolah Hancur Diterjang Bencana, DPR Semprot Pemerintah: Jangan Biarkan Anak-anak Putus Sekolah
100 Ribu Orang Terdampak Banjir Jawa, DPR Desak Pemerintah Serius Tangani Perubahan Iklim
Ini nih Isi RUU Perampasan Aset yang Terdiri dari 8 Bab 62 Pasal
Gaji Hakim Ad Hoc Mau Disulap Setara Hakim Karier, DPR: Tunjangan Harus Naik, Kalau Perlu Seribu Persen
DPR Mulai Kejar Harta Haram Koruptor Lewat RUU Perampasan Aset
166 Sekolah Rakyat Sudah Berdiri, Legislator Ingatkan Prabowo Sumbawa Jangan Dianaktirikan
Baleg DPR Dorong Konsideran UU Pemerintahan Aceh tak Dihapus dalam Revisi
Baleg DPR Sepakat Masukkan MoU Helsinki dalam Konsideran Revisi UU Pemerintahan Aceh
DPR Ingatkan Kebijakan Strategis Pangan Hingga Industri Pemerintah Tak Boleh Tereduksi Kepentingan Kelompok