Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

BKSAP DPR Kecam Serangan Israel, Sebut Dewan Keamanan PBB seperti Macan Ompong

Frengky AruanFrengky Aruan - Senin, 30 September 2024
BKSAP DPR Kecam Serangan Israel, Sebut Dewan Keamanan PBB seperti Macan Ompong

Serangan udara Israel di Lebanon. ANTARA/Xinhua

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Serangan Israel ke wilayah Lebanon hingga saat ini (30/9) telah menewaskan 1640 orang dan melukai 8.408 orang, sebagaimana dilansir dari Kementerian Kesehatan Lebanon.

Serangan Israel ke wilayah selatan Lebanon juga telah memaksa lebih dari 1 juta orang mengungsi.

Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Perlemen (BKSAP) DPR RI Sukamta menyatakan keprihatinan yang mendalam atas kondisi yang dialami oleh rakyat Lebanon.

"Serangan Israel selama ini selalu menargetkan sasaran sipil, bangunan permukiman, sekolah dan fasilitas umum lainnya," dalam keterangannya, Senin (30/9).

Sukamta mengatakan, Israel juga telah menghancurkan lebih dari 80 persen bangunan dan menyebabkan jutaan warga Gaza tidak punya lagi tempat berlindung.

Baca juga:

Israel Gencarkan Serangan Udara ke Beirut

"Saat ini Israel melakukan hal yang sama ke wilayah Lebanon. Ini tindakan yang sangat biadab dan jelas-jelas melanggar hukum internasional," ujarnya.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menyesalkan Dewan Keamanan PBB hingga detik ini gagal menjalankan mandat untuk menciptakan perdamaian.

"Sebagai organ Internasional yang dianggap paling kuat, DK PBB seperti macan ompong di hadapan Israel," tuturnya.

"Tentu ini tidak bisa lepas dari peran Amerika Serikat yang masih terus menyokong Israel dengan memberikan pembelaan secara politik serta menggelontorkan bantuan ekonomi dan militer," sambungnya.

Menghadapi meluasnya konflik dan situasi yang semakin rumit di Timur Tengah, ia berpendapat ada 3 level yang perlu bergerak secara bersamaan untuk memberikan tekanan yang lebih kuat kepada Israel.

Baca juga:

Serangan Israel ke Lebanon Tewaskan 105 Orang, Beirut Sudah Tidak Aman

Pertama, di wilayah regional timur tengah. Negara-negara di timur tengah harus bersatu dalam memberikan dukungan kepada Palestina dan Lebanon.

"Sikap ini salah satunya diwujudkan dengan segera memutus hubungan diplomatik dengan Israel," kata dia.

Kedua, lanjut Sukamta, di lingkup organisasi dan lembaga internasional, secara khusus PBB dan DK PBB perlu segera mengesahkan keanggotaan penuh Palestina. Oleh sebab itu perluasan pengakuan negara-negara dunia atas kedaulatan Palestina perlu diintesifkan.

"Dan ketiga, di level masyarakat dunia terus dilakukan perluasan gerakan boikot, divestasi dan sanksi (BDS) produk, perusahaan dan lembaga terafilisasi Israel juga gerakan mengecam genosida yang dilakukan Israel, sehingga tidak ada lagi tempat bagi Israel di seluruh dunia," pungkasnya. (Pon)

#Serangan Israel #Lebanon #DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
PKB Minta Akses Aparat ke Data Warga dalam RUU Satu Data Diawasi Ketat, jangan Sampai Ganggu Privasi
Akses terhadap data warga seharusnya hanya dapat dilakukan melalui prosedur hukum yang jelas.
Dwi Astarini - Jumat, 17 Juli 2026
PKB Minta Akses Aparat ke Data Warga dalam RUU Satu Data Diawasi Ketat, jangan Sampai Ganggu Privasi
Indonesia
RUU Daerah Kepulauan, DPR Minta Pembangunan Infrastruktur tak sekadar Kejar Target
Tidak boleh hanya berorientasi pada pemenuhan target fisik di atas kertas, tapi harus terintegrasi langsung dengan ekosistem ekonomi masyarakat nelayan lokal.
Dwi Astarini - Jumat, 17 Juli 2026
RUU Daerah Kepulauan, DPR Minta Pembangunan Infrastruktur tak sekadar Kejar Target
Indonesia
DPR Dorong Penguatan Mitigasi Hadapi Ancaman El Nino
Sistem peringatan dini pertanian (SIPERDITAN) harus diperkuat agar tidak mengganggu target produksi pangan nasional. 

Dwi Astarini - Kamis, 16 Juli 2026
DPR Dorong Penguatan Mitigasi Hadapi Ancaman El Nino
Indonesia
Buruh Ingatkan Revisi UU Ketenagakerjaan tak Boleh Kurangi Perlindungan Pekerja
Suara buruh perlu menjadi bagian penting dalam proses penyusunan beleid tersebut.
Dwi Astarini - Kamis, 16 Juli 2026
Buruh Ingatkan Revisi UU Ketenagakerjaan tak Boleh Kurangi Perlindungan Pekerja
Indonesia
RUU ASN Bakal Atur KPI Ketat, Ketua Komisi II: yang Kinerjanya enggak Bagus Bisa Out
Dengan begitu, kepala daerah tidak lagi kesulitan ketika harus mengevaluasi pegawai yang dinilai tidak memenuhi target kerja.
Dwi Astarini - Kamis, 16 Juli 2026
RUU ASN Bakal Atur KPI Ketat, Ketua Komisi II: yang Kinerjanya enggak Bagus Bisa Out
Indonesia
JPPR Peringatkan Pemilu 2029 Berpotensi Inkonstitusional jika UU tak Segera Direvisi
JPPR meminta agar DPR segera merevisi UU Pemilu. Sebab, Pemilu 2029 bisa berjalan inkonstitusional.
Soffi Amira - Kamis, 16 Juli 2026
JPPR Peringatkan Pemilu 2029 Berpotensi Inkonstitusional jika UU tak Segera Direvisi
Indonesia
Marak Pelecehan Seksual di Kampus, DPR Desak Pelaku Disanksi Pidana
Kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan sepanjang 2025 atau meningkat 14,07 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Dwi Astarini - Rabu, 15 Juli 2026
Marak Pelecehan Seksual di Kampus, DPR Desak Pelaku Disanksi Pidana
Indonesia
Tarif 20 Persen Trump untuk Kargo Selat Hormuz, Komisi I DPR Minta Pemerintah Tenang
Indonesia perlu bersikap tenang sambil mengkaji dampak kebijakan tersebut terhadap kepentingan nasional.
Dwi Astarini - Rabu, 15 Juli 2026
Tarif 20 Persen Trump untuk Kargo Selat Hormuz, Komisi I DPR Minta Pemerintah Tenang
Indonesia
Pengembangan Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual, DPR Desak Standardisasi Aset
Skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) berbasis KI harus segera memiliki peta jalan nasional agar dapat diakses pelaku usaha kreatif di seluruh penjuru Indonesia.
Dwi Astarini - Rabu, 15 Juli 2026
Pengembangan Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual, DPR Desak Standardisasi Aset
Indonesia
DPR Minta Pemerintah Cermati Tarif Trump untuk Kargo di Selat Hormuz
Pemerintah perlu melakukan antisipasi potensi dampak ekonomi, terutama terhadap pasokan energi, biaya logistik, dan aktivitas perdagangan nasional.
Frengky Aruan - Rabu, 15 Juli 2026
DPR Minta Pemerintah Cermati Tarif Trump untuk Kargo di Selat Hormuz
Bagikan