BKSAP DPR Kecam Serangan Israel, Sebut Dewan Keamanan PBB seperti Macan Ompong

Frengky AruanFrengky Aruan - Senin, 30 September 2024
BKSAP DPR Kecam Serangan Israel, Sebut Dewan Keamanan PBB seperti Macan Ompong

Serangan udara Israel di Lebanon. ANTARA/Xinhua

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Serangan Israel ke wilayah Lebanon hingga saat ini (30/9) telah menewaskan 1640 orang dan melukai 8.408 orang, sebagaimana dilansir dari Kementerian Kesehatan Lebanon.

Serangan Israel ke wilayah selatan Lebanon juga telah memaksa lebih dari 1 juta orang mengungsi.

Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Perlemen (BKSAP) DPR RI Sukamta menyatakan keprihatinan yang mendalam atas kondisi yang dialami oleh rakyat Lebanon.

"Serangan Israel selama ini selalu menargetkan sasaran sipil, bangunan permukiman, sekolah dan fasilitas umum lainnya," dalam keterangannya, Senin (30/9).

Sukamta mengatakan, Israel juga telah menghancurkan lebih dari 80 persen bangunan dan menyebabkan jutaan warga Gaza tidak punya lagi tempat berlindung.

Baca juga:

Israel Gencarkan Serangan Udara ke Beirut

"Saat ini Israel melakukan hal yang sama ke wilayah Lebanon. Ini tindakan yang sangat biadab dan jelas-jelas melanggar hukum internasional," ujarnya.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menyesalkan Dewan Keamanan PBB hingga detik ini gagal menjalankan mandat untuk menciptakan perdamaian.

"Sebagai organ Internasional yang dianggap paling kuat, DK PBB seperti macan ompong di hadapan Israel," tuturnya.

"Tentu ini tidak bisa lepas dari peran Amerika Serikat yang masih terus menyokong Israel dengan memberikan pembelaan secara politik serta menggelontorkan bantuan ekonomi dan militer," sambungnya.

Menghadapi meluasnya konflik dan situasi yang semakin rumit di Timur Tengah, ia berpendapat ada 3 level yang perlu bergerak secara bersamaan untuk memberikan tekanan yang lebih kuat kepada Israel.

Baca juga:

Serangan Israel ke Lebanon Tewaskan 105 Orang, Beirut Sudah Tidak Aman

Pertama, di wilayah regional timur tengah. Negara-negara di timur tengah harus bersatu dalam memberikan dukungan kepada Palestina dan Lebanon.

"Sikap ini salah satunya diwujudkan dengan segera memutus hubungan diplomatik dengan Israel," kata dia.

Kedua, lanjut Sukamta, di lingkup organisasi dan lembaga internasional, secara khusus PBB dan DK PBB perlu segera mengesahkan keanggotaan penuh Palestina. Oleh sebab itu perluasan pengakuan negara-negara dunia atas kedaulatan Palestina perlu diintesifkan.

"Dan ketiga, di level masyarakat dunia terus dilakukan perluasan gerakan boikot, divestasi dan sanksi (BDS) produk, perusahaan dan lembaga terafilisasi Israel juga gerakan mengecam genosida yang dilakukan Israel, sehingga tidak ada lagi tempat bagi Israel di seluruh dunia," pungkasnya. (Pon)

#Serangan Israel #Lebanon #DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Demo Jakarta 20 Oktober 2026, ini Daftar Jalan Alternatif dan Titik Aksi
Demo Jakarta 20 Oktober 2026 akan dimulai pukul 10.00 WIB. Ada sejumlah jalan alternatif yang bisa dilalui.
Soffi Amira - Selasa, 20 Oktober 2026
Demo Jakarta 20 Oktober 2026, ini Daftar Jalan Alternatif dan Titik Aksi
Indonesia
Karhutla Berbulan-bulan, DPR Desak Pemerintah Pertimbangkan Bantuan Singapura
Penerimaan bantuan luar negeri bukan berarti Indonesia tidak memiliki kemampuan.
Yusuf Abdillah - Sabtu, 17 Oktober 2026
Karhutla Berbulan-bulan, DPR Desak Pemerintah Pertimbangkan Bantuan Singapura
Indonesia
Dewan Keamanan PBB Bahas Rencana Penarikan Pasukan Perdamaian UNIFIL Dari Lebanon
Situasi di Lebanon selatan tetap "kompleks" di tengah berlanjutnya aktivitas militer yang sangat berdampak pada penduduk sipil.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 15 Oktober 2026
Dewan Keamanan PBB Bahas Rencana Penarikan Pasukan Perdamaian UNIFIL Dari Lebanon
Indonesia
Warga Dikepung Asap Karhutla, DPR Ingatkan Pejabat jangan Asal Bicara
Penanganan bencana tidak cukup hanya mengandalkan koordinasi dan pernyataan resmi.
Dwi Astarini - Kamis, 15 Oktober 2026
Warga Dikepung Asap Karhutla, DPR Ingatkan Pejabat jangan Asal Bicara
Indonesia
Baleg DPR dan Pemerintah Targetkan RUU Hak Cipta Rampung Sebelum Akhir Desember 2026
Baleg DPR RI dan pemerintah tetap mengejar target penyelesaian RUU Hak Cipta pada 17 Desember 2026 meski pembahasan DIM disesuaikan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 08 Oktober 2026
Baleg DPR dan Pemerintah Targetkan RUU Hak Cipta Rampung Sebelum Akhir Desember 2026
Indonesia
Cuti Melahirkan hingga Aturan Magang Berubah, Ini Isi UU Pelindungan Ketenagakerjaan
UU Pelindungan Ketenagakerjaan disahkan. Regulasi ini mengatur larangan menahan ijazah, pesangon, JKP, cuti pekerja perempuan, magang, disabilitas, dan sanksi.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 06 Oktober 2026
Cuti Melahirkan hingga Aturan Magang Berubah, Ini Isi UU Pelindungan Ketenagakerjaan
Indonesia
DPR Resmi Sahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan dalam Rapat Paripurna, Terdiri dari 23 Bab dan 313 Pasal
DPR RI mengesahkan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna, Selasa (6/10). UU ini terdiri dari 23 bab dan 313 pasal.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 06 Oktober 2026
DPR Resmi Sahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan dalam Rapat Paripurna, Terdiri dari 23 Bab dan 313 Pasal
Indonesia
Ada Demo 6-8 Oktober 2026 di Gedung MPR/DPR, Pengendara Diminta Hindari Jalan Gatot Subroto
Demo di Gedung MPR/DPR akan berlangsung 6-8 Oktober 2026. Polisi pun menyiapkan sejumlah jalan alternatif.
Soffi Amira - Selasa, 06 Oktober 2026
Ada Demo 6-8 Oktober 2026 di Gedung MPR/DPR, Pengendara Diminta Hindari Jalan Gatot Subroto
Indonesia
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Usul tersebut bukan untuk menambah jumlah anggota DPRD dari 106 menjadi 180–220 kursi, melainkan untuk memastikan 106 saat ini tetap dapat dipertahankan.
Dwi Astarini - Sabtu, 03 Oktober 2026
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Indonesia
DPR Harap Diplomasi RI makin Kuat, Soroti Rekam Jejak Menlu Arrmanatha Nasir sebagai Diplomat di PBB
Pengalaman panjang Tata, termasuk kiprahnya di PBB, menjadi modal penting untuk memimpin Kemenlu di tengah dinamika internasional yang semakin kompleks.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Oktober 2026
DPR Harap Diplomasi RI makin Kuat, Soroti Rekam Jejak Menlu Arrmanatha Nasir sebagai Diplomat di PBB
Bagikan