Besok, Komisioner KPU dan Bawaslu Disahkan Paripurna DPR
KPU. (Foto: MP/Dicke Prasetia)
MerahPutih.com - Komisi II DPR RI telah menetapkan 7 Komisioner KPU dan 5 Komisioner Bawaslu RI, pada Kamis (17/2) dini hari. Selanjutnya, DPR akan mengesahkan mereka dalam rapat paripurna yang akan digelar pada Jumat (18/2).
Wakil Ketua Komisi II, Saat Mustopa mengatakan, setelah disahkan dalam rapat paripurna, 12 Komisioner KPU-Bawaslu akan dilantik oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Baca Juga:
DPR Bantah Ada Calon Pesanan di Seleksi KPU dan Bawaslu
"Nanti paripurna besok, setelah itu dilantik Presiden," kata Saat Mustopa kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/2).
Politikus Partai Nasdem ini menyinggung masa jabatan Komisioner KPU periode sebelumnya yang baru berakhir pada April 2022.
Komisi II, kata Saan, akan berkonsultasi dengan DKPP agar tidak bertentangan dengan Peraturan KPU (PKPU) dan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu).
"Karena kita ingin PKPU maupun Perbawaslu itu cepat kita setujui, agar tahapan baik persiapan dan mulai tahapan itu bisa kita lakukan. Disimulasikan apa yang diminta pemerintah dan DPR. Mensimulasikan tahapan yang diminta untuk diefisiensi, lebih diefektifkan," sambung Saan.
Sebelumnya Komisi II, telah menetapkan calon anggota KPU dan Bawaslu tanpa mekanisme voting, pada Kamis (17/2) dini hari.
Tujuh anggota KPU terpilih yakni Betty Epsilon Idroos, Hasyim Asy'ari, Mochammad Afifuddin, Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Idham Holik dan August Mellaz.
Sementara untuk lima anggota Bawaslu RI adalah Lolly Suhenty, Puadi, Rahmat Bagja, Totok Haryono dan Herwyn Jefler Hielsa Malonda. (Pon)
Baca Juga:
Anggota KPU-Bawaslu Terpilih Sama dengan Pesan Berantai, Pengamat: Fit and Proper Test Formalitas
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
[HOAKS atau FAKTA]: Ketua Harian PSI Usulkan Duet Gibran-Jokowi di Pilpres 2029
Ketua Komisi II DPR Kritik KPU: Kalau Bisa Pakai Pesawat Biasa, Kenapa Harus Private Jet?
KPK Pelajari Putusan DKPP Usut Pengadaan Pesawat Jet Pribadi KPU RI
KPU Sewa Jet Pribadi Rp 90 M Saat Pemilu 2024, Komisi II DPR RI Naik Pitam dan Ancam Bongkar Semua Rincian Penggunaan APBN
KPU DKI Sebut Kursi DPRD Bisa Berkurang Jadi 100, Imbas UU DKJ Baru
Ogah Buka Dokumen Capres-Cawapres, KPU Jadi Tidak Transparan
KPU Minta Maaf Bikin Gaduh soal Dokumen Capres-Cawapres, Apresiasi Masukan Masyarakat
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Ijazah Capres/Cawapres tak Ditampilkan ke Publik, Roy Suryo: ini Seperti Beli Kucing dalam Karung
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung