Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

DPR Bantah Ada Calon Pesanan di Seleksi KPU dan Bawaslu

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 17 Februari 2022
DPR Bantah Ada Calon Pesanan di Seleksi KPU dan Bawaslu

Anggota Komisi II DPR RI Anwar Hafid. Foto: Runi/Rni}

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Penetapan tujuh anggota KPU RI dan lima anggota Bawaslu RI periode 2022-2027 oleh Komisi II DPR RI menjadi sorotan publik. Hal itu lantaran ama-nama yang terpilih sama persis dengan daftar nama calon yang beredar melalui pesan berantai sejak 2 hari lalu.

Menanggapi sorotan itu, Anggota Komisi II Anwar Hafid membantah nama yang beredar sama dengan yang akhirnya terpilih. Ia mengklaim urutan anggota KPU dan Bawaslu yang terpilih berbeda dengan daftar yang sudah beredar lebih dulu.

Baca Juga

Anggota KPU-Bawaslu Terpilih Sama dengan Pesan Berantai, Pengamat: Fit and Proper Test Formalitas

"Kalau yang beredar itukan berbeda dengan urutan yang tadi malam," kata Anwar Hafid di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (17/2).

Politikus Partai Demokrat ini menjelaskan, nama-nama yang terpilih berdasarkan voting tertutup di Komisi II. Setiap fraksi yang diwakili Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) memberi suara kepada calon-calon yang ada.

Anwar menyebut, calon yang suaranya tinggi diurutkan dari nomor satu. Misalnya nama Betty Epsilon Idroos berada di urutan satu calon anggota KPU karena banyak mendapat dukungan fraksi.

"Contoh ibu Betty. Ibu Betty hampir semua fraksi mendukung dia. Sehingga namanya nomor satu," ujar Anwar. Sehingga itu bukti bahwa sebenarnya yang beredar itu tidak sama dengan hasil keputusan kita," ujarnya.

Ia melanjutkan, nama-nama cadangan calon anggota KPU dan Bawaslu juga diurutkan berdasarkan hasil voting. Hal ini, kata Anwar juga membuktikan terdapat dinamika dalam voting yang dilakukan internal Komisi II.

"Nah itu menunjukkan bahwa dinamika proses pemilihan itu benar-benar terjadi dan itu ada skor-skor suara masing-masing," ujarnya.

Komisi II telah menetapkan calon anggota KPU dan Bawaslu tanpa mekanisme voting, pada Kamis (17/2) dini hari.

Tujuh anggota KPU terpilih yakni Betty Epsilon Idroos, Hasyim Asy'ari, Mochammad Afifuddin, Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Idham Holik dan August Mellaz.

Sementara untuk lima anggota Bawaslu RI adalah Lolly Suhenty, Puadi, Rahmat Bagja, Totok Haryono dan Herwyn Jefler Hielsa Malonda.

Sebelumnya beredar pesan berantai yang menyebutkan nama anggota KPU dan Bawaslu yang telah disepakati partai koalisi. Tertulis nama organisasi dan partai yang mendukungnya.

Baca Juga

Wakil Ketua DPR: Calon Anggota KPU-Bawaslu Terpilih Diparipurnakan Besok

Berikut isi pesan tersebut:

Kesepakatan di partai koalisi per tadi malam:

KPU:

1. Parsadaan Harahap (HMI/Golkar)

2. Idham Holik (HMI/Nasdem)

3. Betty Epsilon Idroos (HMI/Nasdem)

4. August Mellaz (Non muslim/PDIP)

5. Yulianto Sudrajat (GMNI/PDIP)

6. Mochammad Afifuddin (PMII/PKB)

7. Hasyim Asy'ari (Ansor/Gerindra)


Bawaslu:


1. Rahmat bagja (HMI/Golkar)

2. Puadi (HMI/Gerindra)

3. Totok ( GMNI/PDIP)

4. Herwyn Jefler Hielsa Malonda (Non Muslim/Nasdem)

5. Lolly Suhenty (PMII/PKB). (Pon)

Baca Juga

DPR Beberkan 2 Mekanisme Pemilihan Anggota KPU-Bawaslu

#Komisi Pemilihan Umum #DPR RI #Komisi II DPR #Partai Politik #Pemilu #Pilpres
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Minta Jangan Benturkan Anggaran Pendidikan dengan Program Makan Bergizi Gratis
Menurut Wakil Ketua Komisi X DPR RI Kurniasih Mufidayati, pendidikan dan pemenuhan gizi anak merupakan dua kebijakan yang harus berjalan beriringan.
Frengky Aruan - Minggu, 02 Agustus 2026
DPR Minta Jangan Benturkan Anggaran Pendidikan dengan Program Makan Bergizi Gratis
Indonesia
DPR Desak Putusan MK yang Larang Sentuh Anggaran Pendidikan Harus Dijalankan, Program MBG jangan Sampai Terganggu
Pemerintah perlu menyiapkan langkah antisipatif agar perubahan skema pendanaan tidak menghambat keberlangsungan program yang menyasar jutaan penerima manfaat.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Juli 2026
DPR Desak Putusan MK yang Larang Sentuh Anggaran Pendidikan Harus Dijalankan, Program MBG jangan Sampai Terganggu
Indonesia
6 Dokter Intership Meninggal, DPR Minta Evaluasi Total
Langkah darurat ini dinilai sebagai keputusan krusial untuk mencegah berulangnya tragedi serta melindungi keselamatan jiwa dokter maupun pasien.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Juli 2026
6 Dokter Intership Meninggal, DPR Minta Evaluasi Total
Indonesia
MBG tak Boleh lagi dari Dana Pendidikan, DPR Usul Pemerintah Terbitkan Perpres Tata Kelola Pemenuhan Gizi Nasional
Perpres tersebut perlu menempatkan Program MBG sebagai bagian dari kebijakan pemenuhan gizi nasional yang lebih komprehensif dengan pendekatan siklus kehidupan.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Juli 2026
MBG tak Boleh lagi dari Dana Pendidikan, DPR Usul Pemerintah Terbitkan Perpres Tata Kelola Pemenuhan Gizi Nasional
Indonesia
DPR Nilai Penggunaan Gawai Anak sudah Lampaui Batas, Minta Sekolah Punya Aturan Jelas
Penggunaan perangkat digital yang berlebihan dapat mengurangi interaksi sosial hingga memengaruhi kesehatan mental peserta didik.
Dwi Astarini - Rabu, 29 Juli 2026
DPR Nilai Penggunaan Gawai Anak sudah Lampaui Batas, Minta Sekolah Punya Aturan Jelas
Indonesia
DPR Desak Polisi Usut Tuntas Kematian Dokter Zahra, Evaluasi Total Program Magang
Pengungkapan fakta secara utuh sangat penting agar tidak muncul spekulasi di tengah masyarakat sekaligus memberikan keadilan bagi keluarga korban.
Dwi Astarini - Rabu, 29 Juli 2026
DPR Desak Polisi Usut Tuntas Kematian Dokter Zahra, Evaluasi Total Program Magang
Indonesia
DPR Minta Pemerintah Gerak Cepat Sikapi Pengunduran Diri Gubernur BI
Ketidakpastian kepemimpinan bank sentral dinilai berpotensi memperbesar tekanan terhadap pasar keuangan.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
DPR Minta Pemerintah Gerak Cepat Sikapi Pengunduran Diri Gubernur BI
Indonesia
Cegah Konflik Horizontal, DPR Minta Pemerintah Libatkan Ormas
Jatuhnya korban jiwa dalam konflik horisontal yang terjadi menjadi indikator bahwa mekanisme resolusi konflik di tingkat masyarakat masih perlu diperkuat.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
Cegah Konflik Horizontal, DPR Minta Pemerintah Libatkan Ormas
Indonesia
DPR Minta Penyelidikan Kematian Sutrimo Diusut Tuntas
Jika ada indikasi tindak pidana, seret pelakunya ke proses hukum tanpa kompromi.
Dwi Astarini - Senin, 27 Juli 2026
DPR Minta Penyelidikan Kematian Sutrimo Diusut Tuntas
Indonesia
Kaesang Maju di Pileg Solo 2029, Ganjar: itu Hak Politik Setiap Warga Negara
Ganjar Pranowo merespons rencana Kaesang Pangarep yang maju di Pileg Solo 2029. Ia mengatakan, siapa pun boleh maju.
Soffi Amira - Senin, 27 Juli 2026
Kaesang Maju di Pileg Solo 2029, Ganjar: itu Hak Politik Setiap Warga Negara
Bagikan