Noer Ardiansjah
MerahPutih, Keuangan - Pemerintah akhirnya menggelontorkan suntikan dana negara kepada 42 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi nasional dalam beberapa tahun mendatang.
Dari Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) Tahun Anggaran 2015, yang diserahkan Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro kepada pimpinan DPR-RI pada 9 Januari 2015 lalu, pemerintah mencantumkan anggaran penambahan modal kepada 42 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN).
Seperti dilansir dari setkab.go.id, dalam draf RAPBN-P 2015 itu disebutkan, alokasi anggaran yang diajukan pemerintah untuk memperkuat ke-42 BUMN itu totalnya adalah sebesar Rp72,974 triliun, yang merupakan peningkatan sebesar Rp67,873 triliun dibandingkan dengan anggaran yang dialokasi pada APBN 2015.
“Peningkatan PMN pada BUMN digunakan untuk mendukung agenda prioritas nasional melalui beberapa program prioritas pembangunan,” kata MenkeuBambang Brodjonegoro dalam buku draf RAPBN-P 2015 itu.
Beberapa program prioritas yang dimaksudkan oleh Menkeu itu adalah meningkatkan kedaulatan pangan; pembangunan infrastruktur dan maritim; mendukung industri kedirgantaraan; membangunan industri pertahanan nasional; dan lainnya.
Dalam kelompok PMN BUMN untuk meningkatkan kedaulatan pangan, termasuk di antaranya adalah Perum Bulog, PT Pertani, PT Sang Hyang Seri, PT Perikanan Nusantara, Perum Perikanan Indonesia, PT Garam, PT Rajawali Nusantara Indonesia, PTPN III, PTPN VII, PTPN IX, PTPN X, PTPN XI, PTPN XII, dan PT PNM.
Kelompok pembangunan infrastruktur dan maritim adalah PT Angkasa Pura II, PT ASDP, PT Pelni, PT Djakarta Lloyd, PT Hutama Karya, Perum Perumnas, PT Waskita Karya Tbk, PT Adhi Karya Tbk, PT Dok dan Perkapalan Surabaya, PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari, PT Industri Kapal Indonesia, PT Pelindo IV, PT KAI, PT Bank Mandiri, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia, PT Sarana Multi Infrastruktur, dan PT Pengembangan Pariwisata Indonesia.
Kelompok PMN BUMN untuk mendukung industri kedirgantaraan dialokasikan kepada PT Dirgantara Indonesia. Kelompok untuk membangun industri pertahanan nasional dialokasikan kepada PT Pindad, dan Kelompok lainnya adalah PT Krakatau Steel, PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, PT Aneka Tambang, dan PT Perusahaan Pengelola Aset.
Adapun, Menkeu menjelaskan, PMN kepada BUMN untuk mendukung program kedaulatan pangan, ditujukan antara lain untuk mendukung program swasembada pangan, pengadaan benih serta peningkatan produksi ikan nasional.
Sedangkan PMN kepada BUMN untuk mendukung program infrastruktur dan maritim antara lain ditujukan untuk pengembangan bandara dan pelabuhan, pengadaaan kapal, dan penyelesaian pembangunan jalan tol trans Sumatra. Adapun PMN BUMN untuk mendukung program pemerintah lainnya ditujuka untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK, restrukturisasi utang perusahaan dan revitalisasi dan restrukturisasi BUMN.
BUMN yang paling besar mendapatkan suntikan PMN adalah PT Sarana Multi Infrastruktur sebesar Rp20,356 triliun atau jauh meningkat dibanding alokasi APBN 2014 sebesar Rp2 triliun. Selain itu, juga ada Perum Bulog Rp3,150 triliun; Perum Perikanan sebesar Rp3 triliun; PT Angkasa Pura II Rp3 triliun; PT Hutama Karya (Persero) Rp3,6 triliun; PT Bank Mandiri Rp5,6 triliun; Waskita Karya Rp3,5 triliun; dan PT Aneka Tambang (Antam) sebesar Rp7 triliun.
Kucuran dana jumbo dari anggaran rakyat ini dikritik sejumlah kalangan aktivis karena dinilai selama ini BUMN tidak bisa memberikan kontribusi sebesar dana yang diberikan oleh negara. Kinerja sejumlah BUMN dinilai masih jauh dari memuaskan dalam memberikan kontribusi buat perekonomian rakyat. Satu hal, ketika pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla justru lebih mengalokasikan buat BUMN daripada menambahkan alokasi subsidi buat orang miskin. Dana buat pembangunan perdesaan pun tidak lebih dari Rp11 triliun. (Bro)
