Berikan Kesempatan Presiden Jokowi Gunakan Hak Prerogatif Pilih Menteri

Andika PratamaAndika Pratama - Senin, 12 Agustus 2019
Berikan Kesempatan Presiden Jokowi Gunakan Hak Prerogatif Pilih Menteri

Bambang Soesatyo. (MP/Kanu)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan agar partai-partai politik memberikan kesempatan kepada Presiden terpilih Joko Widodo untuk menggunakan hak prerogatifnya dalam penyusunan menteri kabinet.

"Setelah pemilu presiden selesai dan dimenangkan pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin, saat ini partai-partai pengusung saling tarik-menarik kepentingan siapa mendapat apa, dan siapa mendapat berapa kursi di kabinet," kata Bambang Soesatyo melalui pernyataan tertulisnya, di Jakarta, Minggu (11/8).

Baca Juga: Ma'ruf Amin Sudah Bisiki Jokowi Nama Calon Menteri

Menurut Bamsoet, di satu sisi, wajar saja jika partai-partai koalisi pengusung pasangan Jokowi-Amin, yang telah bekerja keras bersama-sama memenangkan presiden petahana tersebut menuntut agar kursi kabinet adalah diberikan kepada partai pemenang.

Namun, disisi lain, kata Bamsoet, ada kepentingan bangsa yang lebih besar yang harus didahulukan oleh Presiden terpilih Joko Widodo, yakni terjaganya situasi politik nasional yang kondusif, agar rencana pembangunan pemerintahan Presiden Jokowi periode kedua dapat dituntaskan dengan baik.

Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo. (Istimewa)
Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo. (Istimewa)

"Pilihan rekonsilasi atau tidak, harus diletakkan pada kepentingan bangsa," ujarnya dilansir Antara.

Politisi Partai Golkar ini mengingatkan, partai-partai politik pengusung pasangan Jokowi-Amin, agar memberikan kesempatan penuh kepada Presiden terpilih menggunakan hak prerogatifnya dalam menentukan menteri kabinet.

"Kesempatan itu termasuk memberikan kesempatan kepada Presiden terpilih untuk memutuskan, rekonsiliasi terbatas atau tidak. Sebaiknya, partai-partai politik termasuk Partai Gerindra dan lain-lainnya siap mengawal dan bekerja dalam kabinet pemerintahan Presiden Jokowi hingga 2024," tuturnya.

Baca Juga: Jokowi Pastikan Perolehan Suara Partai Tentukan Jatah Menteri

Menurut Bamsoet, seperti diketahui bahwa sinyal Partai Gerindra akan bergabung ke koalisi Presiden Jokowi dianggap menguat setelah Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menghadiri pembukaan Kongres V PDI Perjuangan di Bali, pada 8 Agustus 2019.

Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto seakan menjadi bintang di acara tersebut dengan berkali-kali disapa oleh Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

Dalam sambutannya, Megawati bahkan menyapa secara khusus mantan calon wakil presidennya pada pemilihan presiden tahun 2009.

Prabowo Subianto pun sebelumnya menyatakan akan menyusun gagasan di bidang ketahanan pangan dan energi untuk diajukan kepada pemerintahan Presiden Jokowi.

Baca Juga: Jatah Menteri dari Golkar akan Dikurangi, PSI dan Demokrat Dapat Satu

Sejumlah sumber juga menyebut Partai Gerindra akan mengincar kursi Menteri Pertanian, tapi anggota Badan Komunikasi Partai Gerindra Andre Rosiade mengklaim partainya belum bicara ihwal menteri kabinet. (*)

#Bambang Soesatyo
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Investasi di Era Prabowo Tembus Rp 3.923 Triliun, Bamsoet Ingatkan agar Rakyat Ikut Sejahtera
Besarnya nilai investasi tidak serta-merta menjamin masyarakat memperoleh pekerjaan layak dan pendapatan yang memadai.
Dwi Astarini - Kamis, 22 Oktober 2026
Investasi di Era Prabowo Tembus Rp 3.923 Triliun, Bamsoet Ingatkan agar Rakyat Ikut Sejahtera
Indonesia
Erick Thohir hingga Bamsoet Puji Sosok Jerry Hermawan Lo yang Peduli Sesama di Peluncuran Buku “The Art of Simple Leadership”
Founder JHL Group Jerry Hermawan Lo itu bukan lahir dari kemewahan ataupun jalan pintas menuju puncak bisnis
Frengky Aruan - Sabtu, 09 Mei 2026
Erick Thohir hingga Bamsoet Puji Sosok Jerry Hermawan Lo yang Peduli Sesama di Peluncuran Buku “The Art of Simple Leadership”
Indonesia
Fenomena 'No Viral No Justice, saat Keadilan Baru Muncul setelah Viral, Hukum Bekerja hanya demi Popularitas
Fenomena no viral no justice menjadi tanda adanya persoalan mendasar dalam sistem penegakan hukum nasional.
Dwi Astarini - Senin, 09 Maret 2026
Fenomena 'No Viral No Justice, saat Keadilan Baru Muncul setelah Viral, Hukum Bekerja hanya demi Popularitas
Indonesia
Bamsoet Nilai Pilkada lewat DPRD Berpotensi Kurangi Biaya dan Politik Uang
Bamsoet mengatakan sistem pemilihan kepala daerah oleh DPRD bukan hal baru dalam praktik demokrasi.
Dwi Astarini - Rabu, 24 Desember 2025
Bamsoet Nilai Pilkada lewat DPRD Berpotensi Kurangi Biaya dan Politik Uang
Indonesia
Elit Saling Adu Opini soal Bencana Alam Sumatra, Bamsoet: Stop Saling Menyalahkan, Fokus pada Penanganan
Bamsoet meminta elite politik berhenti saling menyalahkan, tekanan perlunya aksi cepat, satu komando, dan gotong royong nasional untuk Sumatra.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 05 Desember 2025
Elit Saling Adu Opini soal Bencana Alam Sumatra, Bamsoet: Stop Saling Menyalahkan, Fokus pada Penanganan
Indonesia
Bye-Bye Macet! Lihat Penampakan Taksi Terbang Tanpa Pilot yang Bakal Mengudara di IKN, Tarifnya Bikin Kaget!
Sekali isi daya, dia kan pakai baterai, kurang lebih Rp500 ribu
Angga Yudha Pratama - Rabu, 25 Juni 2025
Bye-Bye Macet! Lihat Penampakan Taksi Terbang Tanpa Pilot yang Bakal Mengudara di IKN, Tarifnya Bikin Kaget!
Indonesia
Bamsoet Tegaskan Komunikasi Intensif Pemerintah dan Partai Politik Kunci Pengesahan RUU Perampasan Aset
RUU ini sedang dalam pembahasan antar kementerian dan lembaga
Angga Yudha Pratama - Kamis, 17 April 2025
Bamsoet Tegaskan Komunikasi Intensif Pemerintah dan Partai Politik Kunci Pengesahan RUU Perampasan Aset
Indonesia
Tak Ada Presidential Threshold di Pemilu, Bamsoet: Capres Berkualitas Rendah Diprediksi bakal Muncul
Bamsoet menilai dihapusnya Presidential Threshold akan membawa implikasi komplek bagi politik Indonesia.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 10 Januari 2025
Tak Ada Presidential Threshold di Pemilu, Bamsoet: Capres Berkualitas Rendah Diprediksi bakal Muncul
Indonesia
Nama Soeharto Dicabut dari TAP MPR soal KKN
MPR adalah rumah kebangsaan bersama dan penjelmaan seluruh rakyat Indonesia
Angga Yudha Pratama - Rabu, 25 September 2024
Nama Soeharto Dicabut dari TAP MPR soal KKN
Indonesia
Pantun Bamsoet Buka Paripurna Terakhir MPR Singgung Beringin di Persimpangan Jalan
Pantun yang dilantunkan Bamsoet menyinggung 'Pohon Beringin' yang identik dengan Partai Golkar.
Wisnu Cipto - Rabu, 25 September 2024
Pantun Bamsoet Buka Paripurna Terakhir MPR Singgung Beringin di Persimpangan Jalan
Bagikan