Jokowi Pastikan Perolehan Suara Partai Tentukan Jatah Menteri

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Kamis, 13 Juni 2019
Jokowi Pastikan Perolehan Suara Partai Tentukan Jatah Menteri

Presiden Jokowi di Pasar Beringharjo. ANTARA FOTO/Koko

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa sejak awal pembentukan kabinetnya hingga saat ini tidak ada istilah bagi-bagi kursi menteri untuk partai politik pendukungnya.

“Dalam politik bukan masalah, tanya saja ke partai-partai apa pernah kita bicara masalah menteri? Atau menteri apa? Enggak pernah,” ujar Presiden Jokowi di Istana Merdeka Jakarta, Rabu (13/6).

Menurut Jokowi, semua partai pendukungnya sudah mengerti bahwa penyusunan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden.

BACA JUGA: Jokowi Ungkap Rahasia Kompaknya Koalisi Indonesia Hebat

Jokowi menilai ada kewajaran jika partai-partai tertentu dengan persentase perolehan suara yang besar mendapatkan porsi kursi menteri yang lebih banyak.

“Kalau beliau-beliau tahu itu hak prerogatif presiden, ya logis persentase gede masa diberi menteri satu, yang persentase kecil diberi menteri empat, ya enggak gitu, bukan penjatahan, normal saja,” jelas dia.

Hal itu dianggapnya bukan sebagai penjatahan, namun merupakan sesuatu yang wajar terjadi dalam dunia politik dan pemerintahan.

Presiden Joko Widodo melayani swafoto dengan warga seusai berbelanja batik di Pasar Beringharjo, Kota Yogyakarta, Sabtu. (FOTO ANTARA/Luqman Hakim)
Presiden Joko Widodo melayani swafoto dengan warga seusai berbelanja batik di Pasar Beringharjo, Kota Yogyakarta, Sabtu. (FOTO ANTARA/Luqman Hakim)

Dengan caranya seperti itu, Jokowi mengaku tetap bisa mempertahankan kekompakan koalisi pendukungnya selama ini.

Jokowi menyatakan, lima tahun pemerintahannya tidak ada masalah dengan menteri-menteri yang ada. Semua menjalin komunikasi dengan baik termasuk dengan ketua umum partai dan para sekjen-sekjen.

"Semua bisa dibicarakan saya kira dari pengalaman tidak ada masalah,” katanya.

BACA JUGA: Apakah Kaesang dan Gibran akan Terjun ke Dunia Politik? Begini Jawaban Presiden Jokowi

Terkait dengan partai politik atau pihak manapun yang menyatakan ingin bergabung dengan koalisinya, Jokowi menyatakan selalu terbuka.

“Ya gabung saja, saya kan selalu terbuka, siapapun yang mau bersama-sama membangun negara ini, memajukan negara ini ayo kita ini kan tidak kenal oposisi murni tidak ada, jadi ya kita yang paling penting komunikasi,” katanya. (*)

#Presiden Jokowi #Kabinet Kerja #Reshuffle Kabinet
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Angga Yudha Pratama

Seorang jurnalis profesional, reporter senior, editor berita, dan asisten redaktur yang telah berkarya di industri media online nasional selama lebih dari satu dekade. Selalu mengedepankan akurasi, objektivitas, dan kualitas informasi dalam setiap karyanya berbekal dari pengalaman langsung bertahun-tahun melakukan peliputan di lapangan, penulisan berita, penyuntingan artikel, hingga pengelolaan konten digital. Keahlian tersebut membuat pemahaman secara menyeluruh proses produksi konten digital modern, mulai dari pencarian data, wawancara narasumber, verifikasi fakta, penulisan artikel, optimasi SEO, editing naskah, hingga publikasi berita sesuai kode etik jurnalistik. Lebih spesifik, pemahaman mengenai strategi optimasi SEO dan Digital Content untuk mesin pencari juga menjadi fokus saat ini di tengah disrupsi media. Keahlian itu meliputi SEO writing, content writing, copywriting, keyword research, semantic SEO, search intent, on page SEO, optimasi, artikel google, struktur heading SEO, evergreen content, optimasi readability, meta description hingga internal linking.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
51,9 Persen Publik Ingin Prabowo Reshuffle Kabinet, Terutama Menteri Ekonomi dan Hukum
Penurunan tingkat kepuasan tersebut menjadi sinyal bagi pemerintah untuk segera mengevaluasi kinerja kabinet.
Dwi Astarini - Senin, 31 Agustus 2026
51,9 Persen Publik Ingin Prabowo Reshuffle Kabinet, Terutama Menteri Ekonomi dan Hukum
Indonesia
Bantah Sakit Mundur dari Kabinet, Menko Pratikno Lagi Tugas Cek Kebakaran Bromo
Menko PMK Pratikno membantah rumor mundur dari Kabinet Merah Putih karena sakit.
Wisnu Cipto - Selasa, 11 Agustus 2026
Bantah Sakit Mundur dari Kabinet, Menko Pratikno Lagi Tugas Cek Kebakaran Bromo
Indonesia
Isu Reshuffle Kabinet Menguat Jelang HUT RI, DPR Soroti Perlunya Penyegaran
Isu reshuffle kabinet kembali menguat jelang HUT RI ke-81. Komisi II DPR mengatakan, bahwa hal itu merupakan hak Presiden RI, Prabowo Subianto.
Soffi Amira - Selasa, 11 Agustus 2026
Isu Reshuffle Kabinet Menguat Jelang HUT RI, DPR Soroti Perlunya Penyegaran
Indonesia
Demokrat Tegaskan Reshuffle Kabinet Hak Prerogatif Presiden, yang Penting Menteri Mampu Jalankan Program
Presiden bebas menentukan figur yang dinilai mampu menjalankan tugas pemerintahan.
Dwi Astarini - Senin, 10 Agustus 2026
Demokrat Tegaskan Reshuffle Kabinet Hak Prerogatif Presiden, yang Penting Menteri Mampu Jalankan Program
Indonesia
Tepis Isu Reshuffle, Mensesneg: Evaluasi Tidak Selalu Berujung Perombakan Kabinet
Fokus pemerintah hanya mengisi jabatan kosong di Kabinet seperti Wamenimipas dan Wamentan.
Wisnu Cipto - Senin, 10 Agustus 2026
Tepis Isu Reshuffle, Mensesneg: Evaluasi Tidak Selalu Berujung Perombakan Kabinet
Indonesia
PKB Sebut Reshuffle Kabinet Prabowo Bersifat Terbatas, hanya Mengisi Jabatan yang Kosong
Presiden memiliki kewenangan penuh untuk menentukan siapa saja yang dinilai tepat mengisi posisi menteri, termasuk apabila terdapat jabatan yang kosong.
Dwi Astarini - Senin, 10 Agustus 2026
PKB Sebut Reshuffle Kabinet Prabowo Bersifat Terbatas, hanya Mengisi Jabatan yang Kosong
Indonesia
Prabowo Panggil Semua Menteri, Gelar Sidang Kabinet Paripurna
Sidang tersebut dihadiri para menteri Kabinet Merah Putih, wakil menteri, utusan khusus Presiden, serta kepala lembaga.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 20 Juli 2026
Prabowo Panggil Semua Menteri, Gelar Sidang Kabinet Paripurna
Indonesia
DPR Tanggapi Positif Perombakan Kabinet, Sebut Presiden Prabowo Tahu Orang yang Punya Kapabilitas
Reshuffle menjadi hak prerogatif Presiden untuk menempatkan orang sesuai dengan kapabilitas orang dan tujuan penugasan di lembaga yang dipimpin
Dwi Astarini - Selasa, 28 April 2026
DPR Tanggapi Positif Perombakan Kabinet, Sebut Presiden Prabowo Tahu Orang yang Punya Kapabilitas
Indonesia
Hasan Nasbi Sebut Tantangan Penasihat Khusus Presiden Meluruskan Berita Keliru Tentang Pemerintah
Hasan menyampaikan perannya sebagai pembantu Presiden akan difokuskan pada sinergi lintas lembaga, termasuk dengan Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI) serta Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).
Dwi Astarini - Senin, 27 April 2026
Hasan Nasbi Sebut Tantangan Penasihat Khusus Presiden Meluruskan Berita Keliru Tentang Pemerintah
Indonesia
Dilantik Jadi Kepala Badan Karantina, Abdul Kadir Karding Punya Harta Rp16,19 M
Karding terakhir menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) pada 31 Desember 2024.
Dwi Astarini - Senin, 27 April 2026
Dilantik Jadi Kepala Badan Karantina, Abdul Kadir Karding Punya Harta Rp16,19 M
Bagikan