Soffi Amira
MerahPutih.com - Presiden RI, Prabowo Subianto, melantik Hasan Nasbi sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (27/4).
Pelantikan ini menandai peran baru mantan Kepala Kantor Komunikasi Presiden (PCO) tersebut dalam memperkuat strategi komunikasi pemerintah.
Setelah pelantikan, Hasan menyampaikan bahwa dirinya akan fokus membantu Presiden dalam merumuskan strategi komunikasi yang lebih efektif agar pesan pemerintah dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
“Kami baru saja selesai menjalani pelantikan oleh Bapak Presiden. Saya ditugaskan sebagai penasihat khusus bidang komunikasi dan media,” ujar Hasan kepada awak media.
Baca juga:
Profil Hasan Nasbi: Pendiri Lembaga Survei yang Kini Kembali Masuk Kabinet Merah Putih
Ia menjelaskan, posisinya bukan sebagai utusan khusus, melainkan penasihat yang bertugas memberikan masukan strategis.
Menurutnya, peran ini akan dijalankan dengan menjalin kerja sama erat dengan berbagai pihak, termasuk Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) yang baru serta Kementerian Komunikasi dan Digital.
Hasan menekankan pentingnya koordinasi lintas lembaga untuk memperkuat penyampaian informasi publik. Ia menyebut, tantangan komunikasi pemerintah saat ini tidak hanya terkait penyampaian pesan, tetapi juga bagaimana memastikan informasi tersebut dapat dipahami masyarakat secara utuh.
“Pemerintah harus mampu meluruskan informasi yang tidak benar, sekaligus memastikan pesan yang disampaikan bisa diterima dengan baik,” katanya.
Baca juga:
Profil Jumhur Hidayat, dari Aktivis Buruh hingga Menteri Lingkungan Hidup
Melalui perannya, Hasan akan lebih berfokus pada aspek strategi dan substansi komunikasi, sementara pelaksanaan teknis tetap berada di bawah lembaga terkait seperti Bakom dan Kementerian Komunikasi dan Digital.
Saat ditanya kemungkinan kembali menjadi juru bicara pemerintah, Hasan menyatakan kesiapannya jika sewaktu-waktu diminta oleh Presiden.
“Kalau diperintahkan, saya siap,” ujarnya.
Penunjukan Hasan diharapkan dapat memperkuat koordinasi komunikasi pemerintah di tengah dinamika informasi yang semakin kompleks, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah. (Pon)
