MerahPutih.com - Presiden Prabowo Subianto melantik Muhammad Qodari sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Kabakom) di Istana Merdeka, Senin (27/4).
Usai pelantikan, Qodari mengakui bahwa tanggung jawab barunya tidak ringan. Ia menyebut penugasan ini sebagai pelantikan ketiganya di bawah pemerintahan Presiden Prabowo.
“Saya mendapatkan tugas sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah. Tanggung jawabnya semakin meningkat dan ini pekerjaan yang berat,” ujar Qodari kepada awak media.
Menurutnya, tantangan utama terletak pada banyaknya program pemerintah yang harus dikomunikasikan secara jelas kepada publik. Ia menilai berbagai kebijakan yang dijalankan Presiden Prabowo memiliki cakupan luas dan bersifat fundamental, sehingga membutuhkan strategi komunikasi yang tepat.
“Program-program yang dijalankan sangat banyak dan harus dijelaskan latar belakang serta tujuannya kepada masyarakat,” katanya.
Baca juga:
Dilantik Jadi Penasihat Khusus Presiden, Hasan Nasbi Siap Perkuat Komunikasi Pemerintah
Qodari menambahkan, komunikasi pemerintah tidak hanya bertujuan menyampaikan informasi, tetapi juga menjelaskan arah pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945.
Untuk itu, ia menekankan pentingnya kerja sama lintas kementerian dan lembaga, serta keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, termasuk media massa.
Sebagai sosok yang lama berkecimpung di dunia komunikasi dan survei politik, Qodari mengaku memiliki kedekatan dengan kalangan media. Ia berharap hubungan tersebut dapat membantu memperkuat penyampaian informasi pemerintah.
Baca juga:
Profil Jumhur Hidayat, dari Aktivis Buruh hingga Menteri Lingkungan Hidup
Di sisi lain, ia menyadari bahwa lanskap komunikasi saat ini telah berubah signifikan. Selain media massa, kehadiran media sosial juga menjadi tantangan tersendiri karena memiliki karakteristik yang berbeda, termasuk dari sisi regulasi.
“Media sosial sekarang berperilaku seperti pers, tetapi regulasinya berbeda. Ini menjadi tantangan yang harus kita pikirkan ke depan,” ujarnya.
Qodari menegaskan, fokus utamanya adalah mengoptimalkan komunikasi pemerintah agar lebih efektif, tanpa terburu-buru, dengan tetap belajar dari pengalaman pejabat sebelumnya serta berkolaborasi dengan seluruh pihak terkait. (Pon)