Beri ‘Lampu Hijau’, DPR Siap Bahas Pembentukan Matra Siber di TNI

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Jumat, 13 September 2024
Beri ‘Lampu Hijau’, DPR Siap Bahas Pembentukan Matra Siber di TNI

Anggota Komisi I DPR Rizki Natakusumah. (Foto: dok. media DPR)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Wacana pembentukan matra Siber di Tentara Nasional Indonesia (TNI) tengah dalam pembahasan. Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pun siap membahas hal tersebut lebih lanjut.

“Karena kalau kita lihat di beberapa negara lain sudah ada yang mempunyai matra siber,” kata anggota Komisi I DPR Rizki Natakusumah di Jakarta dikutip, Jumat (13/9).

Meski demikian, menurutnya pembahasan itu perlu proses yang sangat panjang. Terlebih, pemerintah juga perlu melihat kesanggupan anggaran yang ada.

“Kami di Komisi I tentu siap mendengar masukan dan juga proposal lebih lanjut dari pemerintahan mendatang,” ungkap politisi Fraksi Partai Demokrat

Baca juga:

KSAU Tidak Masalahkan Angkatan Siber Diisi Latar Belakang Sipil

Rizki berharap, apabila wacana pembentukan matra siber TNI berjalan, hal ini tidak mempengaruhi kesejahteraan prajurit yang selama ini sedang diupayakan untuk ditingkatkan.

“Saya yakin ini bukan sesuatu yang akan digodok secara cepat, tapi akan melalui pembahasan-pembahasan,” jelas Rizki.

Dia juga yakin pertimbangan-pertimbangan sudah dipikirkan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto ke depan.

“Saya beruntung mempunyai Presiden ke depan yang memiliki pemahaman dan prinsip yang luar biasa terutama terkait dengan pertahanan,” tutur Rizki.

Baca juga:

Jokowi Serahkan Pembentukan Angkatan Siber ke Prabowo

Nantinya, matra Siber ini bisa menangani langsung persoalan yang ada di Indonesia. Salah satunya soal keamanan data yang riskan dibobol Hacker. Menurutnya, isu ini sudah sering digaungkan masyarakat dan bukan pertama kalinya.

“Jadi ke depan, (pembangunan) pusat data nasional harus bisa berkaca kepada pengalaman kemarin. Harus bisa lebih serius dalam menjaga data pribadi masyarakat,” ujar Rizki.

Baca juga:

TNI-Polri Diminta Jaga Stabilitas Politik Jelang Peralihan Kekuasaan

Ia mengungkapkan bahwa pemerintah melalui Kemenkominfo Harus bisa serius dalam juga mem-back up data yang dimiliki oleh setiap pusat data. Sehingga tidak terulang kembali kejadian pembobolan data.

“Harus bisa serius dalam juga mem-back up data yang dimiliki oleh setiap pusat data yang ke depan biar tidak terjadi lagi seperti ini,” tutup putra calon Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah ini. (Knu)

#TNI #Satuan Siber #DPR RI
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Gelar Rapat dengan BI dan Pemerintah, Fokus Jaga Stabilitas Ekonomi Nasional
DPR RI menggelar rapat bersama BI dan Pemerintah. Pertemuan itu membahas perkembangan kondisi ekonomi Indonesia saat ini.
Soffi Amira - Minggu, 07 Juni 2026
DPR Gelar Rapat dengan BI dan Pemerintah, Fokus Jaga Stabilitas Ekonomi Nasional
Indonesia
DPR Dukung Imunisasi Syarat SPMB, tetapi Hak Pendidikan Anak Harus Tetap Dijamin
Anggota Komisi X DPR RI Andi Muawiyah Ramly (Amure) menanggapi kebijakan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang mewajibkan calon peserta didik melampirkan sertifikasi imunisasi lengkap dalam proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 untuk jenjang PAUD dan SD.
Frengky Aruan - Sabtu, 06 Juni 2026
DPR Dukung Imunisasi Syarat SPMB, tetapi Hak Pendidikan Anak Harus Tetap Dijamin
Indonesia
Harga MinyaKita bakal Naik, DPR Ingatkan Sanksi Tegas bagi Penimbun dan Permainan Distribusi
Penaikan HET harus diikuti langkah pengawasan yang ketat agar tidak dimanfaatkan oknum untuk menimbun barang atau memainkan distribusi demi meraup keuntungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 06 Juni 2026
Harga MinyaKita bakal Naik, DPR Ingatkan Sanksi Tegas bagi Penimbun dan Permainan Distribusi
Indonesia
2 Batalyon Komcad Bakal Dibangun di 514 Kabupaten
Pembangunan Batalyon Komcad itu dilakukan agar personel TNI di daerah mudah mendapatkan bantuan tambahan personel dalam melaksanakan tugas-tugas pertahanan.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 05 Juni 2026
2 Batalyon Komcad Bakal Dibangun di 514 Kabupaten
Indonesia
2.300 ASN Ikut Latihan Jadi Komponen Cadangan Gelombang II di Agustus
Donny membuka kemungkinan tempat pelatihan Komcad ASN gelombang II akan berbeda dari gelombang I.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 05 Juni 2026
2.300 ASN Ikut Latihan Jadi Komponen Cadangan Gelombang II di Agustus
Indonesia
Pemerintah Diminta Maksimalkan UU P2SK Guna Tahan Kejatuhan Nilai Tukar Rupiah
Cucun menegaskan otoritas keuangan wajib menyikapi pergerakan nilai tukar mata uang secara tepat dan cepat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Juni 2026
Pemerintah Diminta Maksimalkan UU P2SK Guna Tahan Kejatuhan Nilai Tukar Rupiah
Indonesia
Harga Obat Terancam Melambung Tingg Buntut Rupiah Melemah, Pemerintah Diminta Bersikap
Pemerintah perlu memperkuat produksi bahan baku obat domestik melalui dukungan riset, insentif industri, dan kolaborasi lintas kementerian
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Juni 2026
Harga Obat Terancam Melambung Tingg Buntut Rupiah Melemah, Pemerintah Diminta Bersikap
Indonesia
Mardani Ali Sera Tuntut Pemerintah Jemput Bola ke Pengungsian Kemayoran Buntut Kebakaran Pasar Jiung
Penanganan korban kebakaran Kemayoran wajib mencakup pemulihan fisik serta mental secara terintegrasi melalui posko pelayanan satu pintu
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Juni 2026
Mardani Ali Sera Tuntut Pemerintah Jemput Bola ke Pengungsian Kemayoran Buntut Kebakaran Pasar Jiung
Indonesia
Waka Komisi IX DPR Minta Kepala BGN Baru Benahi Tata Kelola MBG, Utamakan Kualitas Gizi
Persoalan yang muncul dalam pelaksanaan MBG selama ini menunjukkan perlunya pembenahan menyeluruh, terutama dalam aspek pengawasan dan kontrol kualitas.
Frengky Aruan - Kamis, 04 Juni 2026
Waka Komisi IX DPR Minta Kepala BGN Baru Benahi Tata Kelola MBG, Utamakan Kualitas Gizi
Indonesia
Sufmi Dasco Ahmad Garansi Revisi UU Pemilu Komisi II DPR Lebih Kebal Gugatan
DPR RI memetik pelajaran penting dari rentetan kekalahan hukum masa lalu
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Juni 2026
Sufmi Dasco Ahmad Garansi Revisi UU Pemilu Komisi II DPR Lebih Kebal Gugatan
Bagikan