Beri Dukungan, Christine Hakim Selalu Hadir di Sidang Korupsi Nadiem Makarim

Dwi AstariniDwi Astarini - Selasa, 12 Mei 2026
Beri Dukungan, Christine Hakim Selalu Hadir di Sidang Korupsi Nadiem Makarim

instagram/christinehakimoffi.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - CHRISTINE Hakim menjadi salah satu figur publik yang selalu hadir di sidang pengadilan kasus korupsi Chromebook dan Chrome Device Management 2019-2022 dengan terdakwa Nadiem Makarim. Pada sidang Senin (11/5), Christine Hakim menyampaikan aksinya ini sebagai bentuk solidaritas. Ia yakin Nadiem ialah korban hukum.

"Jadi saya percaya karena melihat latar belakang Nadiem. Memang Nadiem ialah anak muda mempunyai komitmen yang tinggi untuk bangsa dan negara, apalagi untuk dunia pendidikan," katanya saat ditemui di PN Jakarta Pusat, Senin (11/5).

Pemenang Piala Citra itu menilai kapabilitas dan integritas sosok Nadiem tak perlu dipertanyakan. Tugas menteri yang dilimpahkan kepadanya menjadi bukti bahwa Presiden Joko Widodo, yang saat itu menjabat presiden, meyakini Nadiem ialah sosok yang tepat. "Kalau enggak melihat ada potensi itu, eggak mungkin presiden waktu itu melantiknya," kata dia.

Dia menyoroti tugas yang diberikan kepada Nadiem sebagai menteri pendidikan bukan hal yang mudah. Ada puluhan juta nasib anak muda yang dipertaruhkan untuk menuju Indonesia emas 2045. Christine mengungkap ada ironi dalam kasus ini. Ketika gagasan visioner dijalankan anak muda bisa menjadi persoalan di masa depan.

Baca juga:

Duduk di Kursi Terdakwa, Nadiem Makarim Sebut Kasusnya Terjadi karena tak Berpolitik



"Bagaimana kita bisa mencapai Indonesia emas di 2045, kalau kita masih jauh tertinggal dari masalah teknologi. Kecepatan dalam menghadapi informasi, dalam menyesuaikan dengan itu, mengejar mutu pendidikan, enggak mungkin dengan cara-cara yang konvensional seperti selama ini," kata dia.

Christine menyebut ada upaya menjatuhkan Nadiem. Sebelumnya, Nadiem sempat mengucapkan permohonan maaf kepada birokrasi kementerian tempat dia bekerja. Ia beranggappan bahwa permohonan maaf itu untuk sistem kerja birokrasi lawas yang tidak ia patuhi.

Nadiem menyebut contohnya seperti membawa talenta muda, berdedikasi, visioner di luar dari lingkup kementerian dianggap sebagai hal yang salah. Dengan begitu, Christine mengatakan Nadiem sudah di jalan yang benar.

Christine mengatakan Nadiem punya gagasan untuk menciptakan filosofi Belajar Merdeka yang nyata, contohnya digitalisasi itu sendiri. Namun, mungkin, hal tersebut menjadi gangguan bagi entitas tertentu yang terusik kenyamanannya.

"Nah, ini yang menurut saya perombakan yang besar ini pada akhirnya ada sebagian kelompok kecil yang memang terganggu mungkin kenyamanannya. Karena dari ATK diganti ke digital," kata dia.(tka)

Baca juga:

Nadiem Makarim Nilai Dakwaan Korupsi Chromebook “Tidak Masuk Akal”, Singgung Salah Paham soal Pengadaan

#Christine Hakim #Nadiem Makarim #Kasus Korupsi
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Dirut KAI Ngaku Sedih, Tapi KPK Pastikan Rp2 Miliar Sudah Disita Sejak Agustus Lalu
KPK menyita uang Rp2 miliar dari Dirut KAI inisial BR terkait dugaan korupsi digitalisasi SPBU Pertamina. BR bantah terlibat. Simak fakta lengkapnya di sini
Angga Yudha Pratama - Jumat, 06 November 2026
Dirut KAI Ngaku Sedih, Tapi KPK Pastikan Rp2 Miliar Sudah Disita Sejak Agustus Lalu
Berita Foto
Sidang Lanjutan Eks Jampidsus Febrie Adriansyah di PN Tipikor Jakarta
Terdakwa kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Febrie Adriansyah di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (2/11/2026).
Didik Setiawan - Senin, 02 November 2026
Sidang Lanjutan Eks Jampidsus Febrie Adriansyah di PN Tipikor Jakarta
Indonesia
KPK Seret Dedi Congor Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai, Siapa Menyusul?
KPK resmi menetapkan Ahmad Dedi alias Dedi Congor sebagai tersangka baru dalam pusaran kasus suap pejabat Bea Cukai Kemenkeu. Simak update selengkapnya di sini!
Angga Yudha Pratama - Jumat, 30 Oktober 2026
KPK Seret Dedi Congor Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai, Siapa Menyusul?
Berita Foto
Eks Wamen Imipas Silmy Karim Jalani Sidang Dakwaan di Pengadilan Tipikor
Terdakwa kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi izin tinggal WNA, Silmy Karim mengikuti sidang dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (29/10/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 29 Oktober 2026
Eks Wamen Imipas Silmy Karim Jalani Sidang Dakwaan di Pengadilan Tipikor
Indonesia
KPK Periksa Sestama BNPB Rustian sebagai Saksi Kasus Dugaan Korupsi
Ia menjalani pemeriksaan selama kurang lebih tujuh jam sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi di lingkungan BNPB.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
KPK Periksa Sestama BNPB Rustian sebagai Saksi Kasus Dugaan Korupsi
Indonesia
Yusril Soroti Underinvoicing Pertambangan, Kerugian Negara Disebut Tembus Ratusan Triliun
Yusril Ihza Mahendra mengatakan pemerintah mengkaji praktik underinvoicing dalam pemberantasan korupsi. Kerugian negara disebut mencapai ratusan triliun rupiah per tahun.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 27 Oktober 2026
Yusril Soroti Underinvoicing Pertambangan, Kerugian Negara Disebut Tembus Ratusan Triliun
Indonesia
Denny JA Usulkan Reformasi Hukum Korupsi, Soroti Kerugian Negara
Denny JA mengusulkan reformasi delik korupsi agar risiko bisnis yang wajar dibedakan dari tindak pidana. Simak gagasan dan alasannya.
Soffi Amira - Sabtu, 24 Oktober 2026
Denny JA Usulkan Reformasi Hukum Korupsi, Soroti Kerugian Negara
Berita Foto
Suhendrik Jalani Pemeriksaan Lanjutan Kasus Korupsi Iklan Bank BJB
Tersangka Direktur PT Wahana Semesta Bandung Ekspres (WBE) Suhendrik, usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (23/10/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 23 Oktober 2026
Suhendrik Jalani Pemeriksaan Lanjutan Kasus Korupsi Iklan Bank BJB
Indonesia
Skandal Proyek Jalan Rp231 Miliar, KPK Garap 7 Mantan Pejabat BBPJN Sumut
KPK memeriksa tujuh mantan pejabat BBPJN Sumut terkait dugaan korupsi proyek jalan di Sumatera Utara senilai Rp231,8 miliar. Simak daftar tersangkanya.
Angga Yudha Pratama - Kamis, 22 Oktober 2026
Skandal Proyek Jalan Rp231 Miliar, KPK Garap 7 Mantan Pejabat BBPJN Sumut
Indonesia
Prabowo Setuju Kajian DEN, Luhut Soroti Kerugian Negara dalam Kasus Korupsi
Luhut Binsar Pandjaitan menyebut unsur kerugian negara berpotensi menghambat aksi korporasi. DEN mengusulkan penyesuaian definisi korupsi dengan mengacu pada UNCAC.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 21 Oktober 2026
Prabowo Setuju Kajian DEN, Luhut Soroti Kerugian Negara dalam Kasus Korupsi
Bagikan