BEM UI Bikin Meme Puan Berbadan Tikus, PAN: Tidak Elok dan Berlebihan

Andika PratamaAndika Pratama - Jumat, 24 Maret 2023
BEM UI Bikin Meme Puan Berbadan Tikus, PAN: Tidak Elok dan Berlebihan

Anggota DPR Fraksi PAN Guspardi Gaus. Foto: DPR RI

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Amanat Nasional (PAN) menilai kritik yang dilayangkan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) terhadap DPR RI berlebihan.

Diketahui, BEM UI mengkritik DPR dengan membuat meme Ketua DPR Puan Maharani berbadan hewan tikus. Anggota DPR Fraksi PAN Guspardi Gaus menilai kritik tersebut tidak elok.

Baca Juga

BEM UI Ungkap Alasan Unggah Meme Puan Berbadan Tikus

"Melakukan kritikan itu silakan, karena kita adalah negara demokrasi, tetapi terkendali, tidak perlu emosi dan sebagainya. Harus dilakukan secara elok, secara santun, tidak berlebihan," kata Guspardi kepada wartawan, Jumat (24/3).

Politikus asal Sumatera Barat ini mengamini jika masyarakat bebas menyampaikan kritik di media sosial. Namun, warga diingatkan agar kritik disampaikan dengan bijak.

"Jadi kalau disikapi secara serius, tentu banyak orang yang melakukan hal yang sama tidak hanya ke Mbak Puan tetapi juga kepada Pak Presiden dan sebagainya," ujarnya.

Baca Juga

Komisi III DPR Panggil Mahfud MD dan Sri Mulyani Pekan Depan

Menurut Guspardi, apa yang dilakukan BEM UI itu bisa diperkarakan oleh pihak terkait. Anak buah Ketum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas itu kembali mengingatkan agar mahasiswa dapat mengendalikan emosi.

"Kepada orang yang tidak setuju kebijakan pemerintah dan DPR silakan untuk melakukan kritikan, ini dijamin undang-undang, tetapi dalam menyuarakan tentu harus dikendalikan emosi itu, mana yang boleh dan tidak boleh menurut UU," tegas dia.

Politikus senior ini menyarankan anggota dewan dan pemerintah agar tak tersinggung dengan unggahan tersebut. Dia berharap kritik ini bisa dijadikan evaluasi agar Parlemen lebih baik lagi.

"(Untuk) pemerintah apakah Presiden, Menkeu, Bupati, Wali Kota dan DPR tentu juga tidak perlu merespons secara berlebihan, tidak perlu juga. Kita terima saja dengan lapang dada, kalau ini dianggap sebagai sesuatu yang melanggar dan sebagainya, ini tidak hanya 1 atau 2 orang saja, ribuan melakukan hal yang sama," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga

Anggota DPR Sebut Larangan Berbuka Bersama Pejabat Tak Relevan

#Partai Amanat Nasional #DPR RI #BEM UI
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
MKD DPR Gelar Sidang Etika Ahmad Sahroni dkk Hari Ini
Sidang awal ini digelar pada masa reses DPR untuk memastikan proses pemeriksaan dapat berjalan sesuai jadwal dan tidak tertunda.
Dwi Astarini - Rabu, 29 Oktober 2025
MKD DPR Gelar Sidang Etika Ahmad Sahroni dkk Hari Ini
Indonesia
DPR Tegaskan Tumpukan Beras Bulog 3,8 Juta Ton Seharusnya Cukup untuk Tameng Subsidi, Bukan Jadi Alasan Cabut Izin Pedagang
Jika harga pasar naik, pemerintah punya instrumen sangat lengkap untuk menstabilkannya kembali
Angga Yudha Pratama - Rabu, 29 Oktober 2025
DPR Tegaskan Tumpukan Beras Bulog 3,8 Juta Ton Seharusnya Cukup untuk Tameng Subsidi, Bukan Jadi Alasan Cabut Izin Pedagang
Indonesia
Kuota Haji 2026 Akhirnya Ditetapkan 221.000 Jemaah, Negara Wajib Beri Pelayanan Terbaik Bukan Cuma Janji Manis
Komisi VIII meminta pemerintah memastikan dua syarikah penyedia layanan haji yang ditunjuk memperbaiki kinerja dan menyerahkan seluruh dokumen kontraktual
Angga Yudha Pratama - Rabu, 29 Oktober 2025
Kuota Haji 2026 Akhirnya Ditetapkan 221.000 Jemaah, Negara Wajib Beri Pelayanan Terbaik Bukan Cuma Janji Manis
Indonesia
DPR INgatkan Revisi UU ASN Harus Komprehensif, Bukan Cuma Soal Pengawas Tapi Juga Kepastian Status Honorer
UU ASN membagi ASN menjadi PNS dan PPPK
Angga Yudha Pratama - Rabu, 29 Oktober 2025
DPR INgatkan Revisi UU ASN Harus Komprehensif, Bukan Cuma Soal Pengawas Tapi Juga Kepastian Status Honorer
Indonesia
Hari Santri Jadi Momen Krusial! Pemerintah Diingatkan Agar Pendidikan Keagamaan Tidak Terlupakan dalam Revisi UU Sisdiknas
Beberapa isu utama revisi UU Sisdiknas yang menjadi sorotan Fikri meliputi kodifikasi undang-undang, penegasan posisi pendidikan keagamaan dan pesantren
Angga Yudha Pratama - Selasa, 28 Oktober 2025
Hari Santri Jadi Momen Krusial! Pemerintah Diingatkan Agar Pendidikan Keagamaan Tidak Terlupakan dalam Revisi UU Sisdiknas
Indonesia
DPR Sebut 'Gimmick' AMDK Berlabel 'Air Pegunungan' Bentuk Pelecehan Kedaulatan Negara, Menteri Jangan Hanya Mengimbau Masyarakat
Hanif mengingatkan publik agar tidak mudah tertipu dengan label "air pegunungan"
Angga Yudha Pratama - Senin, 27 Oktober 2025
DPR Sebut 'Gimmick' AMDK Berlabel 'Air Pegunungan' Bentuk Pelecehan Kedaulatan Negara, Menteri Jangan Hanya Mengimbau Masyarakat
Indonesia
Cegah Penyelundupan Narkoba, Legislator Usulkan Penambahan Pos Perbatasan di Papua Selatan
Kondisi geografis Papua Selatan memiliki garis perbatasan paling panjang dengan Papua Nugini.
Dwi Astarini - Minggu, 26 Oktober 2025
Cegah Penyelundupan Narkoba, Legislator Usulkan Penambahan Pos Perbatasan di Papua Selatan
Indonesia
DPR Desak Pengusutan Tuntas Tambang Emas Ilegal Dekat Mandalika
Praktik tambang ilegal di kawasan strategis seperti Mandalika sangat ironis.
Dwi Astarini - Minggu, 26 Oktober 2025
DPR Desak Pengusutan Tuntas Tambang Emas Ilegal Dekat Mandalika
Indonesia
HET Pupuk Turun Sampai 20 Persen di Seluruh Indonesia, Aparat Diminta Jangan Santai
Usman menekankan perlunya pengawasan yang ketat untuk memastikan implementasi penurunan HET di lapangan berjalan tanpa penyimpangan
Angga Yudha Pratama - Jumat, 24 Oktober 2025
HET Pupuk Turun Sampai 20 Persen di Seluruh Indonesia, Aparat Diminta Jangan Santai
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: DPR Dibubarkan Karena Dianggap Tak Berguna dan Selalu Menghalangi Rakyat
Unggahan tersebut terbilang populer dengan lebih dari 12.400 tanda suka dan 2.400 komentar
Angga Yudha Pratama - Jumat, 24 Oktober 2025
[HOAKS atau FAKTA]: DPR Dibubarkan Karena Dianggap Tak Berguna dan Selalu Menghalangi Rakyat
Bagikan