BEM UI Bikin Meme Puan Berbadan Tikus, PAN: Tidak Elok dan Berlebihan

Andika PratamaAndika Pratama - Jumat, 24 Maret 2023
BEM UI Bikin Meme Puan Berbadan Tikus, PAN: Tidak Elok dan Berlebihan

Anggota DPR Fraksi PAN Guspardi Gaus. Foto: DPR RI

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Amanat Nasional (PAN) menilai kritik yang dilayangkan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) terhadap DPR RI berlebihan.

Diketahui, BEM UI mengkritik DPR dengan membuat meme Ketua DPR Puan Maharani berbadan hewan tikus. Anggota DPR Fraksi PAN Guspardi Gaus menilai kritik tersebut tidak elok.

Baca Juga

BEM UI Ungkap Alasan Unggah Meme Puan Berbadan Tikus

"Melakukan kritikan itu silakan, karena kita adalah negara demokrasi, tetapi terkendali, tidak perlu emosi dan sebagainya. Harus dilakukan secara elok, secara santun, tidak berlebihan," kata Guspardi kepada wartawan, Jumat (24/3).

Politikus asal Sumatera Barat ini mengamini jika masyarakat bebas menyampaikan kritik di media sosial. Namun, warga diingatkan agar kritik disampaikan dengan bijak.

"Jadi kalau disikapi secara serius, tentu banyak orang yang melakukan hal yang sama tidak hanya ke Mbak Puan tetapi juga kepada Pak Presiden dan sebagainya," ujarnya.

Baca Juga

Komisi III DPR Panggil Mahfud MD dan Sri Mulyani Pekan Depan

Menurut Guspardi, apa yang dilakukan BEM UI itu bisa diperkarakan oleh pihak terkait. Anak buah Ketum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas itu kembali mengingatkan agar mahasiswa dapat mengendalikan emosi.

"Kepada orang yang tidak setuju kebijakan pemerintah dan DPR silakan untuk melakukan kritikan, ini dijamin undang-undang, tetapi dalam menyuarakan tentu harus dikendalikan emosi itu, mana yang boleh dan tidak boleh menurut UU," tegas dia.

Politikus senior ini menyarankan anggota dewan dan pemerintah agar tak tersinggung dengan unggahan tersebut. Dia berharap kritik ini bisa dijadikan evaluasi agar Parlemen lebih baik lagi.

"(Untuk) pemerintah apakah Presiden, Menkeu, Bupati, Wali Kota dan DPR tentu juga tidak perlu merespons secara berlebihan, tidak perlu juga. Kita terima saja dengan lapang dada, kalau ini dianggap sebagai sesuatu yang melanggar dan sebagainya, ini tidak hanya 1 atau 2 orang saja, ribuan melakukan hal yang sama," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga

Anggota DPR Sebut Larangan Berbuka Bersama Pejabat Tak Relevan

#Partai Amanat Nasional #DPR RI #BEM UI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Berita
DPR Turun Tangan, Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo Bakal Dibahas Bersama Kapolri
Kasus penyadapan Prabowo berkembang. Polri mengajukan enam saksi untuk dilindungi LPSK. Empat pejabat Polri jadi tersangka, DPR panggil Kapolri.
ImanK - Minggu, 08 November 2026
DPR Turun Tangan, Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo Bakal Dibahas Bersama Kapolri
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Indonesia
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Mendesak penegakan hukum dilakukan hingga tuntas dengan menjatuhkan hukuman maksimal kepada pihak yang terbukti bersalah.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Indonesia
Gatot Subroto Macet Parah, Imbas Tabrakan Tronton Depan Gedung DPR
Tabrakan truk tronton vs truk ringan patah as di depan DPR/MPR picu kemacetan panjang di Jalan Gatot Subroto arah Slipi. Cekkronologi resminya!
Wisnu Cipto - Kamis, 29 Oktober 2026
Gatot Subroto Macet Parah, Imbas Tabrakan Tronton Depan Gedung DPR
Indonesia
DPR Khawatir Nilai Aset Rampasan Turun, Minta Pengelolaannya Dimaksimalkan
Pengelolaannya juga perlu diperhatikan agar nilai ekonominya tidak menyusut dan potensi penerimaan negara dapat dimaksimalkan.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
DPR Khawatir Nilai Aset Rampasan Turun, Minta Pengelolaannya Dimaksimalkan
Indonesia
DPR Wanti-Wanti Kepentingan Asing Menyusup dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Pembahasan regulasi tersebut harus tetap berorientasi pada kepentingan nasional, terutama dalam memperbaiki penegakan hukum di Indonesia.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
DPR Wanti-Wanti Kepentingan Asing Menyusup dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Indonesia
Komisi III DPR Sebut RUU Perampasan Aset Berpotensi Disahkan sebelum 15 Desember
Salah satu langkah yang ditempuh yakni memajukan jadwal rapat dengar pendapat umum (RDPU) untuk menyerap masukan dari masyarakat.
Dwi Astarini - Senin, 26 Oktober 2026
Komisi III DPR Sebut RUU Perampasan Aset Berpotensi Disahkan sebelum 15 Desember
Indonesia
KPK Umumkan Tersangka Baru Suap Bupati Rejang Lebong: Politikus PAN Merangkap TA di Pemkab
KPK tetapkan Dirut PT CMC Eko Yusanto & politikus PAN B. Daditama sebagai tersangka baru suap Bupati Rejang Lebong Fikri Thobari. Simak perannya!
Wisnu Cipto - Selasa, 20 Oktober 2026
KPK Umumkan Tersangka Baru Suap Bupati Rejang Lebong: Politikus PAN Merangkap TA di Pemkab
Indonesia
Demo Jakarta 20 Oktober 2026, ini Daftar Jalan Alternatif dan Titik Aksi
Demo Jakarta 20 Oktober 2026 akan dimulai pukul 10.00 WIB. Ada sejumlah jalan alternatif yang bisa dilalui.
Soffi Amira - Selasa, 20 Oktober 2026
Demo Jakarta 20 Oktober 2026, ini Daftar Jalan Alternatif dan Titik Aksi
Indonesia
Polresta Tangerang Jaga Ketat Stasiun dan Tol Cegah Pelajar Ikut Demo 20 Oktober Bareng BEM UI
Cari tahu info terkini pengamanan Polresta Tangerang jelang demo 20 Oktober 2026 di Jakarta. Polisi jaga ketat stasiun dan tol demi cegah pelajar ikut aksi turun ke jalan!
Angga Yudha Pratama - Selasa, 20 Oktober 2026
Polresta Tangerang Jaga Ketat Stasiun dan Tol Cegah Pelajar Ikut Demo 20 Oktober Bareng BEM UI
Bagikan