Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Belajar dari Taiwan, DPR Ingatkan Bekal Skill dan Sosial PMI Harus Diperkuat

Dwi AstariniDwi Astarini - Rabu, 15 April 2026
Belajar dari Taiwan, DPR Ingatkan Bekal Skill dan Sosial PMI Harus Diperkuat

Sejumlah WNI/PMI yang dipulangkan KJRI Johor Bahru. (ANTARA/HO-Pensosbud KJRI Johor Bahru)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - ANGGOTA Komisi IX DPR RI Arzeti Bilbina mendorong pemerintah menjadikan fenomena penolakan besar masyarakat Taiwan terhadap rencana masuknya pekerja migran asal India sebagai momentum penting untuk membenahi sistem penempatan dan pendidikan calon pekerja migran Indonesia (PMI).

Arzeti menilai protes publik di Taiwan menjadi peringatan nyata bahwa keberhasilan penempatan pekerja migran tidak hanya ditentukan kebutuhan tenaga kerja, tetapi juga kesiapan sosial, budaya, dan komunikasi antarbangsa.

“Protes besar warga Taiwan itu harus dijadikan pelajaran bagi Indonesia untuk benar-benar mempersiapkan skema pemberangkatan PMI ke negara manapun secara maksimal,” ujar Arzeti di Jakarta, Selasa (14/4)

Legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menegaskan pembekalan keterampilan kerja saja tidak cukup. Pemerintah perlu memastikan calon PMI memiliki kemampuan beradaptasi, bersosialisasi, serta memahami adat dan budaya negara tujuan. “Bekali skill saja tidak cukup, tapi juga kemampuan berbaur, bersosialisasi, dan beradaptasi dengan budaya lokal harus ditekankan,” tambahnya.

Baca juga:

Kembali! Ratusan Pekerja Migran Indonesia Dideportasi Dari Malaysia



Rencana pemerintah Taiwan mendatangkan pekerja migran dari India memicu gelombang penolakan publik yang cukup besar. Petisi penolakan tersebut bahkan telah mengumpulkan lebih dari 10 ribu tanda tangan dari masyarakat. Penolakan ini muncul di tengah kekhawatiran masyarakat terkait kesiapan kebijakan, potensi dampak sosial, serta kurangnya komunikasi pemerintah kepada publik.

Arzeti menilai kondisi tersebut menunjukkan pentingnya tata kelola migrasi tenaga kerja yang transparan, akuntabel, dan berbasis kesiapan menyeluruh, baik dari sisi negara pengirim maupun penerima.

Untuk itu, ia mendorong pemerintah Indonesia mengevaluasi secara menyeluruh sistem pelatihan PMI, termasuk penguatan pendidikan karakter, pemahaman lintas budaya, serta peningkatan kualitas pengawasan penempatan tenaga kerja ke luar negeri.

“Ini momentum bagi Indonesia untuk berbenah. Kita harus memastikan PMI tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga siap secara sosial dan budaya agar diterima dengan baik di negara tujuan,” tutupnya.(Pon)

Baca juga:

Tunggu Lama, Akhirnya Ratusan Pekerja Migran Indonesa di Kuching Miliki Dokumen Pernikahan

#Pekerja Migran Indonesia #Taiwan #DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Bongkar Modus 'Ambil Jatah' BBM Subsidi, Pelaku Layak Dipidana
Modus tersebut dilakukan dengan menjaga setiap transaksi tetap di bawah batas harian 200 liter guna mengecoh deteksi otomatis.
Dwi Astarini - Jumat, 17 Juli 2026
DPR Bongkar Modus 'Ambil Jatah' BBM Subsidi, Pelaku Layak Dipidana
Indonesia
PKB Minta Akses Aparat ke Data Warga dalam RUU Satu Data Diawasi Ketat, jangan Sampai Ganggu Privasi
Akses terhadap data warga seharusnya hanya dapat dilakukan melalui prosedur hukum yang jelas.
Dwi Astarini - Jumat, 17 Juli 2026
PKB Minta Akses Aparat ke Data Warga dalam RUU Satu Data Diawasi Ketat, jangan Sampai Ganggu Privasi
Indonesia
RUU Daerah Kepulauan, DPR Minta Pembangunan Infrastruktur tak sekadar Kejar Target
Tidak boleh hanya berorientasi pada pemenuhan target fisik di atas kertas, tapi harus terintegrasi langsung dengan ekosistem ekonomi masyarakat nelayan lokal.
Dwi Astarini - Jumat, 17 Juli 2026
RUU Daerah Kepulauan, DPR Minta Pembangunan Infrastruktur tak sekadar Kejar Target
Indonesia
DPR Dorong Penguatan Mitigasi Hadapi Ancaman El Nino
Sistem peringatan dini pertanian (SIPERDITAN) harus diperkuat agar tidak mengganggu target produksi pangan nasional. 

Dwi Astarini - Kamis, 16 Juli 2026
DPR Dorong Penguatan Mitigasi Hadapi Ancaman El Nino
Indonesia
Buruh Ingatkan Revisi UU Ketenagakerjaan tak Boleh Kurangi Perlindungan Pekerja
Suara buruh perlu menjadi bagian penting dalam proses penyusunan beleid tersebut.
Dwi Astarini - Kamis, 16 Juli 2026
Buruh Ingatkan Revisi UU Ketenagakerjaan tak Boleh Kurangi Perlindungan Pekerja
Indonesia
RUU ASN Bakal Atur KPI Ketat, Ketua Komisi II: yang Kinerjanya enggak Bagus Bisa Out
Dengan begitu, kepala daerah tidak lagi kesulitan ketika harus mengevaluasi pegawai yang dinilai tidak memenuhi target kerja.
Dwi Astarini - Kamis, 16 Juli 2026
RUU ASN Bakal Atur KPI Ketat, Ketua Komisi II: yang Kinerjanya enggak Bagus Bisa Out
Indonesia
JPPR Peringatkan Pemilu 2029 Berpotensi Inkonstitusional jika UU tak Segera Direvisi
JPPR meminta agar DPR segera merevisi UU Pemilu. Sebab, Pemilu 2029 bisa berjalan inkonstitusional.
Soffi Amira - Kamis, 16 Juli 2026
JPPR Peringatkan Pemilu 2029 Berpotensi Inkonstitusional jika UU tak Segera Direvisi
Indonesia
Marak Pelecehan Seksual di Kampus, DPR Desak Pelaku Disanksi Pidana
Kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan sepanjang 2025 atau meningkat 14,07 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Dwi Astarini - Rabu, 15 Juli 2026
Marak Pelecehan Seksual di Kampus, DPR Desak Pelaku Disanksi Pidana
Indonesia
Tarif 20 Persen Trump untuk Kargo Selat Hormuz, Komisi I DPR Minta Pemerintah Tenang
Indonesia perlu bersikap tenang sambil mengkaji dampak kebijakan tersebut terhadap kepentingan nasional.
Dwi Astarini - Rabu, 15 Juli 2026
Tarif 20 Persen Trump untuk Kargo Selat Hormuz, Komisi I DPR Minta Pemerintah Tenang
Indonesia
Pengembangan Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual, DPR Desak Standardisasi Aset
Skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) berbasis KI harus segera memiliki peta jalan nasional agar dapat diakses pelaku usaha kreatif di seluruh penjuru Indonesia.
Dwi Astarini - Rabu, 15 Juli 2026
Pengembangan Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual, DPR Desak Standardisasi Aset
Bagikan