Belajar dari Taiwan, DPR Ingatkan Bekal Skill dan Sosial PMI Harus Diperkuat

Dwi AstariniDwi Astarini - Rabu, 15 April 2026
Belajar dari Taiwan, DPR Ingatkan Bekal Skill dan Sosial PMI Harus Diperkuat

Sejumlah WNI/PMI yang dipulangkan KJRI Johor Bahru. (ANTARA/HO-Pensosbud KJRI Johor Bahru)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - ANGGOTA Komisi IX DPR RI Arzeti Bilbina mendorong pemerintah menjadikan fenomena penolakan besar masyarakat Taiwan terhadap rencana masuknya pekerja migran asal India sebagai momentum penting untuk membenahi sistem penempatan dan pendidikan calon pekerja migran Indonesia (PMI).


Arzeti menilai protes publik di Taiwan menjadi peringatan nyata bahwa keberhasilan penempatan pekerja migran tidak hanya ditentukan kebutuhan tenaga kerja, tetapi juga kesiapan sosial, budaya, dan komunikasi antarbangsa.


“Protes besar warga Taiwan itu harus dijadikan pelajaran bagi Indonesia untuk benar-benar mempersiapkan skema pemberangkatan PMI ke negara manapun secara maksimal,” ujar Arzeti di Jakarta, Selasa (14/4)

Legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menegaskan pembekalan keterampilan kerja saja tidak cukup. Pemerintah perlu memastikan calon PMI memiliki kemampuan beradaptasi, bersosialisasi, serta memahami adat dan budaya negara tujuan. “Bekali skill saja tidak cukup, tapi juga kemampuan berbaur, bersosialisasi, dan beradaptasi dengan budaya lokal harus ditekankan,” tambahnya.

Baca juga:

Kembali! Ratusan Pekerja Migran Indonesia Dideportasi Dari Malaysia




Rencana pemerintah Taiwan mendatangkan pekerja migran dari India memicu gelombang penolakan publik yang cukup besar. Petisi penolakan tersebut bahkan telah mengumpulkan lebih dari 10 ribu tanda tangan dari masyarakat. Penolakan ini muncul di tengah kekhawatiran masyarakat terkait kesiapan kebijakan, potensi dampak sosial, serta kurangnya komunikasi pemerintah kepada publik.


Arzeti menilai kondisi tersebut menunjukkan pentingnya tata kelola migrasi tenaga kerja yang transparan, akuntabel, dan berbasis kesiapan menyeluruh, baik dari sisi negara pengirim maupun penerima.


Untuk itu, ia mendorong pemerintah Indonesia mengevaluasi secara menyeluruh sistem pelatihan PMI, termasuk penguatan pendidikan karakter, pemahaman lintas budaya, serta peningkatan kualitas pengawasan penempatan tenaga kerja ke luar negeri.


“Ini momentum bagi Indonesia untuk berbenah. Kita harus memastikan PMI tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga siap secara sosial dan budaya agar diterima dengan baik di negara tujuan,” tutupnya.(Pon)

Baca juga:

Tunggu Lama, Akhirnya Ratusan Pekerja Migran Indonesa di Kuching Miliki Dokumen Pernikahan

#Pekerja Migran Indonesia #Taiwan #DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Demo Jakarta 20 Oktober 2026, ini Daftar Jalan Alternatif dan Titik Aksi
Demo Jakarta 20 Oktober 2026 akan dimulai pukul 10.00 WIB. Ada sejumlah jalan alternatif yang bisa dilalui.
Soffi Amira - Selasa, 20 Oktober 2026
Demo Jakarta 20 Oktober 2026, ini Daftar Jalan Alternatif dan Titik Aksi
Indonesia
Karhutla Berbulan-bulan, DPR Desak Pemerintah Pertimbangkan Bantuan Singapura
Penerimaan bantuan luar negeri bukan berarti Indonesia tidak memiliki kemampuan.
Yusuf Abdillah - Sabtu, 17 Oktober 2026
Karhutla Berbulan-bulan, DPR Desak Pemerintah Pertimbangkan Bantuan Singapura
Indonesia
Warga Dikepung Asap Karhutla, DPR Ingatkan Pejabat jangan Asal Bicara
Penanganan bencana tidak cukup hanya mengandalkan koordinasi dan pernyataan resmi.
Dwi Astarini - Kamis, 15 Oktober 2026
Warga Dikepung Asap Karhutla, DPR Ingatkan Pejabat jangan Asal Bicara
Indonesia
Baleg DPR dan Pemerintah Targetkan RUU Hak Cipta Rampung Sebelum Akhir Desember 2026
Baleg DPR RI dan pemerintah tetap mengejar target penyelesaian RUU Hak Cipta pada 17 Desember 2026 meski pembahasan DIM disesuaikan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 08 Oktober 2026
Baleg DPR dan Pemerintah Targetkan RUU Hak Cipta Rampung Sebelum Akhir Desember 2026
Indonesia
Cuti Melahirkan hingga Aturan Magang Berubah, Ini Isi UU Pelindungan Ketenagakerjaan
UU Pelindungan Ketenagakerjaan disahkan. Regulasi ini mengatur larangan menahan ijazah, pesangon, JKP, cuti pekerja perempuan, magang, disabilitas, dan sanksi.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 06 Oktober 2026
Cuti Melahirkan hingga Aturan Magang Berubah, Ini Isi UU Pelindungan Ketenagakerjaan
Indonesia
DPR Resmi Sahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan dalam Rapat Paripurna, Terdiri dari 23 Bab dan 313 Pasal
DPR RI mengesahkan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna, Selasa (6/10). UU ini terdiri dari 23 bab dan 313 pasal.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 06 Oktober 2026
DPR Resmi Sahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan dalam Rapat Paripurna, Terdiri dari 23 Bab dan 313 Pasal
Indonesia
Ada Demo 6-8 Oktober 2026 di Gedung MPR/DPR, Pengendara Diminta Hindari Jalan Gatot Subroto
Demo di Gedung MPR/DPR akan berlangsung 6-8 Oktober 2026. Polisi pun menyiapkan sejumlah jalan alternatif.
Soffi Amira - Selasa, 06 Oktober 2026
Ada Demo 6-8 Oktober 2026 di Gedung MPR/DPR, Pengendara Diminta Hindari Jalan Gatot Subroto
Indonesia
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Usul tersebut bukan untuk menambah jumlah anggota DPRD dari 106 menjadi 180–220 kursi, melainkan untuk memastikan 106 saat ini tetap dapat dipertahankan.
Dwi Astarini - Sabtu, 03 Oktober 2026
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Indonesia
DPR Harap Diplomasi RI makin Kuat, Soroti Rekam Jejak Menlu Arrmanatha Nasir sebagai Diplomat di PBB
Pengalaman panjang Tata, termasuk kiprahnya di PBB, menjadi modal penting untuk memimpin Kemenlu di tengah dinamika internasional yang semakin kompleks.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Oktober 2026
DPR Harap Diplomasi RI makin Kuat, Soroti Rekam Jejak Menlu Arrmanatha Nasir sebagai Diplomat di PBB
Indonesia
Komjen Suyudi Diajukan Prabowo Jadi Kapolri
DPR menugaskan Komisi III untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap Komjen Suyudi Ario Seto sebagai calon Kapolri.
Frengky Aruan - Kamis, 01 Oktober 2026
Komjen Suyudi Diajukan Prabowo Jadi Kapolri
Bagikan