Belajar dari Taiwan, DPR Ingatkan Bekal Skill dan Sosial PMI Harus Diperkuat

Dwi AstariniDwi Astarini - Rabu, 15 April 2026
Belajar dari Taiwan, DPR Ingatkan Bekal Skill dan Sosial PMI Harus Diperkuat

Sejumlah WNI/PMI yang dipulangkan KJRI Johor Bahru. (ANTARA/HO-Pensosbud KJRI Johor Bahru)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - ANGGOTA Komisi IX DPR RI Arzeti Bilbina mendorong pemerintah menjadikan fenomena penolakan besar masyarakat Taiwan terhadap rencana masuknya pekerja migran asal India sebagai momentum penting untuk membenahi sistem penempatan dan pendidikan calon pekerja migran Indonesia (PMI).

Arzeti menilai protes publik di Taiwan menjadi peringatan nyata bahwa keberhasilan penempatan pekerja migran tidak hanya ditentukan kebutuhan tenaga kerja, tetapi juga kesiapan sosial, budaya, dan komunikasi antarbangsa.

“Protes besar warga Taiwan itu harus dijadikan pelajaran bagi Indonesia untuk benar-benar mempersiapkan skema pemberangkatan PMI ke negara manapun secara maksimal,” ujar Arzeti di Jakarta, Selasa (14/4)

Legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menegaskan pembekalan keterampilan kerja saja tidak cukup. Pemerintah perlu memastikan calon PMI memiliki kemampuan beradaptasi, bersosialisasi, serta memahami adat dan budaya negara tujuan. “Bekali skill saja tidak cukup, tapi juga kemampuan berbaur, bersosialisasi, dan beradaptasi dengan budaya lokal harus ditekankan,” tambahnya.

Baca juga:

Kembali! Ratusan Pekerja Migran Indonesia Dideportasi Dari Malaysia



Rencana pemerintah Taiwan mendatangkan pekerja migran dari India memicu gelombang penolakan publik yang cukup besar. Petisi penolakan tersebut bahkan telah mengumpulkan lebih dari 10 ribu tanda tangan dari masyarakat. Penolakan ini muncul di tengah kekhawatiran masyarakat terkait kesiapan kebijakan, potensi dampak sosial, serta kurangnya komunikasi pemerintah kepada publik.

Arzeti menilai kondisi tersebut menunjukkan pentingnya tata kelola migrasi tenaga kerja yang transparan, akuntabel, dan berbasis kesiapan menyeluruh, baik dari sisi negara pengirim maupun penerima.

Untuk itu, ia mendorong pemerintah Indonesia mengevaluasi secara menyeluruh sistem pelatihan PMI, termasuk penguatan pendidikan karakter, pemahaman lintas budaya, serta peningkatan kualitas pengawasan penempatan tenaga kerja ke luar negeri.

“Ini momentum bagi Indonesia untuk berbenah. Kita harus memastikan PMI tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga siap secara sosial dan budaya agar diterima dengan baik di negara tujuan,” tutupnya.(Pon)

Baca juga:

Tunggu Lama, Akhirnya Ratusan Pekerja Migran Indonesa di Kuching Miliki Dokumen Pernikahan

#Pekerja Migran Indonesia #Taiwan #DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Dorong Kemendag Kendalikan Harga Beras
Kenaikan harga beras perlu segera diantisipasi karena merupakan salah satu kebutuhan pangan pokok masyarakat Indonesia yang dikonsumsi hampir setiap hari. 

Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
DPR Dorong Kemendag Kendalikan Harga Beras
Indonesia
Tiga Warga Meninggal, DPR Desak Larangan Total Sound Horeg
Desakan tersebut muncul setelah tiga warga di Jawa Timur yang dilaporkan meninggal dunia selama Agustus.
Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
Tiga Warga Meninggal, DPR Desak Larangan Total Sound Horeg
Indonesia
8 WNI Gabung Militer Rusia, DPR Soroti Konsekuensi Status Kewarganegaraan
Sebanyak 8 WNI bergabung dengan militer Rusia. DPR meminta pemerintah untuk tidak kecolongan lagi.
Soffi Amira - Rabu, 02 September 2026
8 WNI Gabung Militer Rusia, DPR Soroti Konsekuensi Status Kewarganegaraan
Indonesia
RUU Perampasan Aset Jangkau 13 Tindak Pidana, Praktisi Hukum Ingatkan jangan Jadi Alat Tebang Pilih
Perluasan cakupan tersebut merupakan langkah maju dalam memperkuat pemberantasan kejahatan.
Dwi Astarini - Rabu, 02 September 2026
RUU Perampasan Aset Jangkau 13 Tindak Pidana, Praktisi Hukum Ingatkan jangan Jadi Alat Tebang Pilih
Indonesia
DPR Soroti Tawaran Kerja Bergaji Tinggi di Wilayah Konflik, Diduga Pintu Perekrutan WNI Jadi Tentara Rusia
Modus semacam itu berpotensi membuat calon pekerja tidak memahami secara utuh risiko yang akan mereka hadapi, termasuk kemungkinan terlibat dalam militer.
Dwi Astarini - Selasa, 01 September 2026
DPR Soroti Tawaran Kerja Bergaji Tinggi di Wilayah Konflik, Diduga Pintu Perekrutan WNI Jadi Tentara Rusia
Indonesia
Destry Damayanti Resmi Jadi Gubernur BI, DPR RI Tetapkan 2 Deputi untuk Periode Baru
DPR RI menetapkan Destry Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026-2030. Aida S. Budiman dan Solikin M. Juhro juga ditetapkan sebagai Deputi BI.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 01 September 2026
Destry Damayanti Resmi Jadi Gubernur BI, DPR RI Tetapkan 2 Deputi untuk Periode Baru
Indonesia
4,2 Juta Jiwa Terdampak Karhutla, DPR Desak Penguatan Pencegahan
Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, kabut asap akibat karhutla telah berdampak terhadap lebih dari 4,2 juta jiwa di tujuh provinsi.
Dwi Astarini - Senin, 31 Agustus 2026
4,2 Juta Jiwa Terdampak Karhutla, DPR Desak Penguatan Pencegahan
Indonesia
Perampasan Aset Koruptor, Praktisi Hukum Ingatkan Hasilnya Harus Kembali ke Rakyat
Pembahasan tetap harus memastikan adanya perlindungan terhadap hak warga negara, mekanisme keberatan yang jelas, serta pengawasan melalui lembaga peradilan.
Dwi Astarini - Jumat, 28 Agustus 2026
Perampasan Aset Koruptor, Praktisi Hukum Ingatkan Hasilnya Harus Kembali ke Rakyat
Indonesia
RUU Perampasan Aset Harus Segera Disahkan, Praktisi Hukum: jangan lagi Jadi Janji Politik
Praktisi hukum Naek Pangaribuan menilai RUU Perampasan Aset memiliki posisi penting dalam memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia.
Dwi Astarini - Jumat, 28 Agustus 2026
RUU Perampasan Aset Harus Segera Disahkan, Praktisi Hukum: jangan lagi Jadi Janji Politik
Indonesia
Banggar Dorong Perbaikan Tata Kelola APBN melalui 11 Rekomendasi kepada Pemerintah
Sebelas rekomendasi itu merupakan tindak lanjut atas rekomendasi BPK dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPP dan Laporan Hasil Review atas Pelaksanaan Transparansi Fiskal.
Dwi Astarini - Kamis, 27 Agustus 2026
Banggar Dorong Perbaikan Tata Kelola APBN melalui 11 Rekomendasi kepada Pemerintah
Bagikan