Zaimul Haq Elfan Habib
MerahPutih.com - Ketua DPR Setya Novanto kembali ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Terkait hal tersebut, Wakil Presiden yang juga mantan Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla (JK) menyerahkan sepenuhnya status Setnov kepada ketentuan hukum di lembaga antirasuah.
“Ya itu kan urusan KPK. Ini kan tugas KPK dalam memberantas korupsi. Kalau kemudian ada buktinya tentu KPK lah yang mengatur,” kata JK kepada wartawan di Asrama Haji Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (11/10).
Para awak media lantas menayakan terkait langkah yang ditempuh Partai berlambang beringin itu atas penetapan tersangka Setnov. JK hanya menegaskan, bahwa dirinya sudah bukan lagi pengurus Partai Golkar sehingga tidak dapat ikut campur persoalan internal.
“Lho saya kan sudah bukan pengurus lagi,” ujar JK.
Sebelumnya, pengumuman penetapan tersangka Setnov disampaikan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, saat jumpa pers di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (10/11).
"Setelah proses penyelidikan dan terdapat bukti permulaan yang cukup dan melakukan gelar perkara akhir Oktober 2017, KPK menerbitkan surat perintah penyidikan pada 31 Oktober 2017 atas nama tersangka SN, anggota DPR RI," ujar Saut.
Setnov diduga menguntungkan diri sendiri atau korporasi sehingga diduga mengakibatkan kerugian negara sekurang-kurangnya Rp 2,3 Triliun dari nilai paket pengadaan senilai Rp 5,9 Triliun dalam pengadaan paket penerapan e-KTP tahun 2011-2012.
Ketua Umum DPP Partai Golkar ini
disangka melanggar Pasal 2 Ayat 1 Subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (Pon)
