Angga Yudha Pratama
MerahPutih.com - Calon presiden Joko Widodo dan rivalnya Prabowo Subianto punya reaksi berbeda menanggapi hasil hitung cepat atau quick count sejumlah lembaga survei. Dimana, sejumlah lembaga survei menempatkan pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin lebih unggul dari Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Capres petahana, Jokowi menyampaikan keterangan resmi di Djakarta Theater, Menteng, Rabu (17/4) petang menanggapi hasil hitung cepat.
Dalam keterangannya, Jokowi seakan masih “malu-malu” mengumumkan kemenangannya. Bahkan Jokowi meminta pendukungnya bersabar. Untuk menunggu hasil rekapitulasi resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Dari indikasi exit poll dan juga quick count tadi kita sudah lihat semua, tapi kita harus bersabar menunggu penghitungan dari KPU secara resmi," kata Jokowi.
Ia juga mengajak semua pihak bersatu sebagai saudara sebangsa setanah air. "Setelah pemilu ini menjalin merasa kerukunan dan persaudaraan kita," ujar Jokowi.
Kelakuan sangat berbeda ditunjukkan Prabowo Subianto. Dalam sejumlah lembaga survei berada dibawah Jokowi-Ma'ruf justru mendeklarasikan kemenangannya. Deklarasi dilakukan eks Danjen Kopassus itu lantaran berdasarkan hasil perhitungan internal BPN, Prabowo-Sandi unggul dari sang rival.
Tak tanggung-tanggung, Prabowo-Sandi diklaim meraih 62 persen suara berdasarkan hitung manual (real count) di 320 ribu Tempat Pemungutan Suara (TPS) di seluruh Indonesia.
Prabowo mengklaim dirinya telah menjadi calon presiden terpilih di Pilpres 2019. Ketua Umum DPP Partai Gerindra ini menegaskan akan membawa Indonesia menjadi negara yang adil dan makmur.
"Ini kemenangan bagi rakyat indonesia. Saya katakan di sini saya akan jadi presiden seluruh rakyat Indonesia. Kita akan membangun Indonesia yang menang, adil makmur, damai, yang disegani oleh seluruh dunia," kata Prabowo di kediamannya, Kertanegara, Jakarta Selatan, Rabu (17/4).
Usai pidato berapi-api, mantan Danjen Kopassus ini bersama sejumlah tokoh Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi kemudian sujud syukur di kediamannya di Jalan Kertanegara. Sujud syukur ini dilakukan setelah Prabowo menyampaikan klaim kemenangannya atas pasangan Jokowi-Ma'ruf dalam Pilpres 2019.
Kemana Sandi?
Sejumlah tokoh yang selama ini lekat dengan Prabowo saat kampanye terlihat hadir dalam momen di Rumah Kertanegara. Sebut saja Sekjen PAN Edy Soeparno, Ketua Dewan Syuro PKS Salim Segaf Al Jufry, Presiden PKS Sohibul Iman, Ferdinand Hutahaean, DJoko Santoso hingga Fadli Zon. Terlihat pula Sekjen PKS Mustafa Kamal, Eggi Sudjana, Yusuf Martak serta Rahmawati Soekarnoputri.
Namun, menariknya, tak ada sosok Wakil Presiden Terpilih versi real count internal BPN, Sandiaga Salahuddin Uno dalam deklarasi tersebut. Sandi sebenarnya sempat hadir di Kertanegara pada siang hari usai pencoblosan, Namun, setelah itu ia menuju hotel Ambhara untuk memantau hasil hitung cepat.
Menurut Ketua Media Center BPN Prabowo-Sandi, Ari Seno, eks Wakil Gubernur DKI Jakarta itu diklaimnya sedang sakit sehingga tak mendampingi Prabowo merayakan kemenangan.
Sehari setelah deklarasi itu, tepatnya Kamis (18/4) siang, beredar pesan berantai di berbagai group Whatsapp yang berisikan adanya 'Konflik' di tim inti Prabowo-Sandi. Bahkan, dalam pesan berantai itu, ditulis bahwa 'Sandiaga Uno (SU) diusir Prabowo Subianto (PS)'.
Sebelum adanya pengusiran itu, masih dalam pesan berantai tersebut, Sandi dikabarkan memberikan saran kepada Prabowo agar tidak memberikan deklarasi apapun. "Sempat dilerai Sohibul Imam (Presiden PKS) dkk," tulis pesan berantai itu.
Saat dikonfirmasi Merahputih.com, Presiden PKS, Sohibul Iman membantah adanya 'konflik' di internal Prabowo-Sandi. "Waduh cerita fitnah apa lagi nih? Apalagi disebut saya menengahi," kata Sohibul.
Sohibul mengatakan, dirinya berada di rumah Kertanegara sejak sekitar pukul 14.00 WIB. Ia berada disana hingga menjelang salat Isya. Ia juga menegaskan tidak ada perbedaan pendapat yang mengarah pada ketegangan.
Justru yang ada adalah saling tukar-tukar data dan informasi, lalu membicarakan sikap BPN kedepan. Semua yang hadir, diklaim Sohibul, happy dan menunjukkan kedewasaan menyikapi situasi kondisi politik yang ada. (Pon/Asp)
