Beban Rumah Sakit Makin Berat, Positif COVID-19 Bertambah 1.574 Kasus

MerahPutih.com - Pemerintah mengumumkan penambahan jumlah pasien yang positif terinfeksi virus corona atau COVID-19 pada Kamis (16/ 7). Hasilnya, saat ini jumlah pasien positif mencapai 81.668 pasien.

"Penambahan pada pasien positif sebanyak 1.574 kasus," kata Juru Bicara Pemerintah khusus penanganan COVID-19, Achmad Yurianto di BNPB, Jakarta, Kamis (16/7).

Yuri mengungkapkan jumlah, penambahan 1.295 pasien menjadi 40.345 yang sembuh. Namun, jumlah meninggal dunia bertambah 76 orang menjadi 3.873 pasien.

"COVID-19 bisa sembuh dan ini memotivasi kita untuk hidup sehat. Kondisinya bagus dan tak dikhawatirkan menular. Mereka sembuh dan punya kekebalan imunitas yang baik," jelas Yurianto yang mengenakan batik ini.

Baca Juga:

RUU BPIP Diserahkan, DPR Pastikan Beda Dengan RUU HIP

Sementara, suspect mencapai 46.727 dan pasien dalam pengawasan mencapai 23.947. Kondisi ini, kata Yuri, bukti masih ada kelompok rentan dan penularan masih terjadi.

Yuri mengingatkan masyarakat untuk menghindari tempat berkumpul karena memiliki risiko penularan covid. Sebab banyak penularan orang tanpa gejala dan menularkan kepada orang lain.

"Tinggal di rumah adalah jawaban satu satunya yang benar. Tak melakukan perjalanan kemanapun baik itu ke rumah saudara atau ke kampung. Kemudian rajin cuci tangan dengan sabun, sudah terbukti ilmiah penggunaan sabun akan hancurkan virus itu," ujarnya.

Yuri meminta masyarakat mencegah adanya kerumunan dan penumpukan orang. Selain itu, masyarakat juga diminta tak menyentuh terlalu lama orang yang rentan seperti orang tua dan sakit karena penularan bisa lebih cepat.

"Karena beban rumah sakit makin berat. Mencegah jangan sampai sakit dan ada orang lain yang sakit," ungkap Yurianto.

Ia mengingatkan, adanya ancaman demam berdarah yang bisa terjadi kapanpun. Cara untuk menghindarinya dengan bersihkan rumah, bersihkan sarang nyamuk.

"Lindungi yang sakit, sehat dan lindungi masyarakat kita. Kita bisa," jelasnya.(Knu)

Baca Juga:

Demo Tolak Omnibus Law di DPR, Buruh Khawatir Kehilangan Pekerjaan