Bawaslu Ungkap Peran Penting Polri Sukseskan Pemilu 2024

MerahPutih.com- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mengungkapkan pentingnya peran Polri dalam menyukseskan penyelenggaraan pemilu yang berkualitas.

Menurut Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, Polri memegang peran sentral dalam melakukan pengamanan dan penegakan hukum pemilu dan pemilihan kepala daerah (Pilkada)

Baca Juga

Bawaslu Beberkan 5 Kategori Terbanyak Pelanggaran Netralitas ASN saat Pemilu

"Kita ingat dalam demonstrasi Pemilu 2019 mulainya ada kericuhan karena massa perempuan yang maju. Karena itu, perlu pendekatan dan pengamanan dari para Polri khususnya Polwan dalam menganganinya sehingga tak meluas menjadi kerusuhan," ungkapnya dalam Webinar Nasional Peningkatan Kompetensi Polwan Dalam Rangka Memperingati Hari Jadi PolwanKe-75 Tahun 2023di Jakarta, Selasa (29/8).

Bagja menuturkan, perlu sinergisitas penyelenggara pemilu dan Polri.

"Penyelenggara pemilu (KPU; Bawaslu; dan DKPP) bersama Polri/TNI dan para pemangku kepentingan seperti tokoh adat, tokoh masyarakat, atau ulama perlu bersama-sama menciptakan efektivitas pengamanan pemilu," tuturnya.

Peran Polri, lanjut dia, dalam pengamanan dan ketertiban umum dalam setiap tahapan pemilu.

"Lalu dalam penegakan hukum pidana pemilu pada Sentra Gakkumdu dengan menjalin sinergi bersama Bawaslu dan kejaksaan. Seluruh laporan tindak pidana pemilu harus terlebih dahulu melalui Bawaslu," tutur pria kelahiran Medan, 10 Februari, 43 tahun silam ini.

Dia menambahkan, peran Polri ketiga yakni bantuan logistik pemilu.

"Polri melakukan pengamanan dan pengawasan logistik pemilu dengan tepat waktu. Kapal-kapal Polri juga bisa membantu distribusi logistik," sebut sarjana hukum dari Universitas Indonesia tersebut.

Baca Juga

Dewan Pers Minta Pewarta Berperan Wujudkan Pemilu Damai

Magister hukum dari Utrecht University, Belanda ini menyatakan peran Polri keempat yang tak kalah penting dalam memberikan pendidikan pemilih dengan memberikan informasi yang benar kepada masyarakat.

"Polwan juga dapat bergabung bersama lingkup pengawasan perempuan dalam memberikan pendidikan kepemiluan sekaligus memaksimalkan pengawasan partisipatif. Kami mendukung penguatan profesionalitas polwan dalam pemilu,' imbuh dia.

Dirinya pun mengingatkan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 yang merupakan kali pertama diadakan secara keseluruhan.

"Yang biasanya banyak permasalahan keamanan tingkat lokal ini adalah pemilu lokal atau pilkada. Jadi perlu untuk mempersiapkannya," terangnya.

Selain itu, Bagja memaparkan tantangan pemilu dan pemilihan (pilkada) menggunakan dua rezim UU yang berbeda.

Aturan pemilu dan pilkada ini berbeda. Misalnya bentuk pelanggaran pidana untuk pemilu dan pilkada itu berbeda. Atau aturan larangan fasilitas negara lebih spesifik diatur dalam UU Pemilihan.

"Aturan yang berbeda ini membuat penegakan hukumnya menjadi berbeda pula," seru dia.

Namun, melihat adanya dukungan maksimal dari Polri itu, Bagja optimis pelaksanaan pemilu dan pilkada dapat berjalan baik. (Knu)

Baca Juga

52 Caleg DPR Mantan Narapidana di Pemilu 2024