52 Caleg DPR Mantan Narapidana di Pemilu 2024

Zulfikar SyZulfikar Sy - Senin, 28 Agustus 2023
52 Caleg DPR Mantan Narapidana di Pemilu 2024

Ilustrasi - Pemilu 2024. ANTARA/ilustrator/Kliwon

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengumumkan 52 bakal calon legislatif yang tercatat sebagai mantan narapidana. Meski begitu, mereka berhak mengikuti Pemilu serentak 2024 berdasarkan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023.

Hal itu diketahui berdasarkan data rekapitulasi KPU RI yang diterbitkan setelah Indonesian Corruption Watch (ICW) mengeluarkan catatan terkait mantan narapidana korupsi.

Anggota KPU RI Idham Holik mengatakan, data yang dikeluarkan KPU merupakan hasil rekapitulasi sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 87/PU-XX/2022.

Baca Juga:

Alat Kampanye Caleg dan Capres Mulai Bertebaran, Bawaslu Pastikan Tak Ragu Mencopot

"Data mantan terpidana dengan ancaman 5 tahun atau lebih untuk calon anggota DPR RI yang ada dalam DCS berjumlah 52 orang," ujar Idham kepada wartawan, Minggu (27/8).

Idham menuturkan, KPU menyampaikan data caleg mantan narapidana kepada publik dengan tujuan sebagai informasi agar masyarakat mengetahui siapa saja berstatus eks narapidana.

"Kami menyampaikan untuk kepentingan pemberitaan, untuk pemenuhan informasi," urainya.

Baca Juga:

Effendi Simbolon Buka Suara soal Tak Masuk Daftar Caleg PDIP

Adapun data 52 caleg DPR yang status mantan narapidana;

1. Susno Duadji, Dapil Sumsel II nomor urut 2. Tanggal selesai pidana 2015-03-23

2. Huzrin Hood, Dapil Kepulauan Riau nomor urut 2. Tanggal selesai pidana 2005-11-03

3. Ali Maskur Masduqi, Dapil Jawa Tengah VIII nomor urut 7. Tanggal selesai pidana 2016-11-30

4. Rino Lande, Dapil Jawa Timur V nomor urut 7. Tanggal selesai pidana 2018-01-23

5. Abdul Halim, Dapil Bali nomor urut 2. Tanggal selesai pidana 1970-01-01

6. Yansen Akun Effendy, Dapil Kalimantan Barat II nomor urut 1. Tanggal selesai pidana 2013-12-18

7. Syaifur Rahman, Dapil Jawa Timur IV nomor urut 4. Tanggal selesai pidana 2017-10-09

8. Amry, Dapil Sulawesi Selatan II nomor urut 4. Tanggal selesai pidana 2020-01-16

9. Asep Ajidin, Dapil Sumatera Barat II nomor urut 4. Tanggal selesai pidana 2015-02-12

10. Mochtar Mohamad, Dapil Jawa Barat V nomor urut 3. Tanggal selesai pidana 2015-06-20

11. Rokhmin Dahuri, Dapil Jawa Barat VIII nomor urut 1. Tanggal selesai pidana 2009-11-24

12. Al Amin N Nasution, Dapil Jawa Tengah VII nomor urut 4. Tanggal selesai pidana 2016-03-31

13. Teuku Muhammad Nurlif, Dapil Aceh I nomor urut 1. Tanggal selesai pidana 2011-10-30

14. Syahrasaddin, Dapil Jambi nomor urut 6. Tanggal selesai pidana 2017-06-05

15. Syarif Hidayat, Dapil Sumatera Selatan I nomor urut 8. Tanggal selesai pidana 2011-08-21

16. Wendy Melfa, Dapil Lampung I nomor urut 5. Tanggal selesai pidana 2017-02-17

17. Iqbal Wibisono, Dapil Jawa Tengah I nomor urut 2. Tanggal selesai pidana 2015-12-16

18. Mashur, Dapil Kalimantan Barat II nomor urut 4. Tanggal selesai pidana 2018-04-28

19. Nurdin Halid, Dapil Sulawesi Selatan II nomor urut 2. Tanggal selesai pidana 2010-07-05

20. Haris Andi Surahman, Dapil Sulawesi Tenggara nomor urut 5. Tanggal selesai pidana 2015-09-23

21. Bernard Sagrim, Dapil Papua Barat Daya, nomor urut 2. Tanggal selesai pidana 2015-04-05

22. Abdillah, Dapil Sumatera Utara I nomor urut 5. Tanggal selesai pidana 2010-06-01

23. Budi Antoni Aljufri, Dapil Sumatera Selatan II nomor urut 9. Tanggal selesai pidana 2016-05-03

24. Eep Hidayat, Dapil Jawa Barat IX nomor urut 1. Tanggal selesai pidana 2015-12-15

25. Dikdik Darmika, Dapil Jawa Barat XI nomor urut 1. Tanggal selesai pidana 2013-09-25

26. Sani Ariyanto, Dapil Jawa Tengah VIII nomor urut 4. Tanggal selesai pidana 2018-03-23

27. Krisna Mukti, Dapil Jawa Timur I nomor urut 4. Tanggal selesai pidana 2013-01-25

28. Sungkono Ari Saputro, Dapil Jawa Timur I nomor urut 8. Tanggal selesai pidana 2014-06-24

29. Rosalina Kase, Dapil Nusa Tenggara Timur I nomor urut 5. Tanggal selesai pidana 2012-08-22

30. Iwan Krisnanto, Dapil Kalimantan Tengah nomor urut 1. Tanggal selesai pidana 2017-10-10

31. Munir, Dapil Kalimantan Barat I nomor urut 4. Tanggal selesai pidana 2016-03-20

32. Sumiadi, Dapil Kepulauan Bangka Belitung nomor urut 2. Tanggal selesai pidana 2014-07-19

33. Idham Cholid, Dapil Jawa Tengah VI nomor urut 2. Tanggal selesai pidana 2018-03-21

34. Muhamad Zainal Laili, Dapil Jawa Timur IV nomor urut 1. Tanggal selesai pidana 2006-05-19

35. Sandi Suwardi Hasan, Dapil Jawa Timur IV nomor urut 2. Tanggal selesai pidana 2015-01-11

36. Wa Ode Nurhayati, Dapil Sulawesi Tenggara nomor urut 1. Tanggal selesai pidana 2017-11-06

37. Arnikeb Eben Tung Sely, Dapil Nusa Tenggara Timur I nomor urut 1. Tanggal selesai pidana 2023-03-11

38. M. Rasyid Rajasa, Dapil Nusa Jawa Barat I nomor urut 5. Tanggal selesai pidana 2013-03-21

39. Nurul Qomar, Dapil Jawa Barat VIII nomor urut 7. Tanggal selesai pidana 2021-10-03

40. Mujiono, Dapil Jawa Timur V nomor urut 1. Tanggal selesai pidana 2016-02-21

41. Rudy, Dapil Kalimantan Barat II nomor urut 4. Tanggal selesai pidana 2015-12-28

42. Evy Susanti, Dapil Jawa Barat III nomor urut 5. Tanggal selesai pidana 2017-09-27

43. Lukas Uwuratuw, Dapil Maluku nomor urut 4. Tanggal selesai pidana 2017-10-05

44. Thaib Armaiyn, Dapil Maluku Utara nomor urut 1. Tanggal selesai pidana 2017-03-11

45. Agus Kamarwan, Dapil Nusa Tenggara Barat II nomor urut 1. Tanggal selesai pidana 2019-06-26

46. Vicky Prasetyo, Dapil Jawa Barat VI nomor urut 1. Tanggal selesai pidana 2021-09-09

47. Muhajir, Dapil Jawa Tengah VIII nomor urut 2. Tanggal selesai pidana 2018-12-15

48. Hendra Karianga, Dapil Maluku Utara nomor urut 1. Tanggal selesai pidana 1998-10-09

49. Soleman Sikirit, Dapil Papua Barat nomor urut 1. Tanggal selesai pidana 2017-01-11

50. Madini Farouq, Dapil Jawa Timur IV nomor urut 3. Tanggal selesai pidana 2011-09-10

51. Djainudin, Dapil Nusa Tenggara Timur II nomor urut 1. Tanggal selesai pidana 2005-10-15

52. Irsyadul Fauzi, Dapil Sumatera Barat I nomor urut 2. Tanggal selesai pidana 2009-08-09. (Asp)

Baca Juga:

HT Beserta Istri dan Kelima Anaknya Maju Caleg DPR RI 2024

#Calon Legislatif #Pemilu
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
10 Isu Strategis Dalam Rancangan Undang-Undang Pemilu
Isu-isu strategis yang akan dibahas itu menjadi dasar bagi panja untuk mengundang pihak-pihak terkait guna menyampaikan saran dan masukannya terhadap sistem Pemilu.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 05 Oktober 2026
10 Isu Strategis Dalam Rancangan Undang-Undang Pemilu
Dunia
Pilpres Brazil 2 Putaran, Petahana Dikalahkan Oposisi
Calon presiden Flavio Bolsonari memperoleh suara 47,23 persen. Kemudian, Lula da Silva memperoleh suara 44,93 persen.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 05 Oktober 2026
Pilpres Brazil 2 Putaran, Petahana Dikalahkan Oposisi
Indonesia
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Sistem tersebut menarik karena partai politik memiliki peran dalam menentukan calon yang memperoleh mandat rakyat.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Indonesia
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Pembahasan mengenai mekanisme tersebut, masih terus dilakukan id antara partai politik sebagai bagian dari penyusunan revisi Undang-Undang Pemilu.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 September 2026
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Indonesia
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Penaikan PT diperlukan untuk mendorong efektivitas kerja parlemen.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Indonesia
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Demokrat lebih menyoroti potensi banyaknya suara rakyat yang hangus akibat penerapan PT.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Indonesia
Ketum Partai Disebut Sepakat Ambang Batas Parlemen 4 Sampai 5 Persen.
Komisi II DPR juga tetap memperhatikan sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemilu hingga masukan-masukan dari akademisi dan masyarakat sipil.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 15 September 2026
Ketum Partai Disebut Sepakat Ambang Batas Parlemen 4 Sampai 5 Persen.
Dunia
Partai Kanan Ekstrem Alternatif Jerman Menang Besar di Negara Bagian, Bersiap Tarung di Pemilu Federal
Seusai menang besar dalam pemilu di negara bagian Sachsen-Anhalt, Jerman bagian timur, partai kanan ekstrem Alternatif untuk Jerman (Alternative Fur Deutschland/AfD) kini mengincar kemenangan dalam pemilu federal.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 08 September 2026
Partai Kanan Ekstrem Alternatif Jerman Menang Besar di Negara Bagian, Bersiap Tarung di Pemilu Federal
Indonesia
Kaesang Pangarep Resmi Masuk 'Kandang Banteng' Pada Pemilu 2029, Siap Bersaing dengan Puan Maharani
Bahkan kawasan kerap mendapatkan julukan sebagai daerah pemilihan terketat mengingat keberadaan sejumlah figur politisi berbobot tinggi
Angga Yudha Pratama - Senin, 27 Juli 2026
Kaesang Pangarep Resmi Masuk 'Kandang Banteng' Pada Pemilu 2029, Siap Bersaing dengan Puan Maharani
Indonesia
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Ada empat pilar utama yang mendesak dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Pemilu yang saat ini sedang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 Juli 2026
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Bagikan