Bawaslu Gandeng Polri untuk Seleksi Anggota di Provinsi

Mula AkmalMula Akmal - Kamis, 07 Juli 2022
Bawaslu Gandeng Polri untuk Seleksi Anggota di Provinsi

Badan Pengawas Pemilihan Umum. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com- Persiapan menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 terus dimatangkan oleh lembaga pengawas.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pun menggandeng Polri guna menyiapkan tes psikologi dan kesehatan dalam tahapan seleksi perekrutan Anggota Bawaslu Provinsi.

Baca Juga:

Bawaslu Berharap jadi Laboratorium Kepemiluan di Tanah Air

Komisioner Bawaslu, Herwyn JH Malonda menyatakan, kerja sama ini akan diwujudkan melalui nota kesepahaman. Herwyn menjelaskan kerja sama meliputi tes psikologi dan pemeriksaan kesehatan.

Dia menyampaikan kerja sama ini bertujuan agar penilaiannya dapat terstandar dari satu provinsi ke provinsi lain.

"Mudah-mudahan draft bisa kita selesaikan terkait kesepakatan kita, ini jadi dasar Bawaslu melakukan kerja sama dengan Kepolisian dari sisi seleksi psikologi dan kesehatan," jelas Herwyn di Jakarta, Selasa (5/7).

Dia juga mengapresiasi pihak kepolisian yang bersedia membantu menyeleksi jajaran calon Anggota Bawaslu Provinsi sesuai dengan kriteria yang berstandar.

Baca Juga:

Bawaslu Ingatkan Potensi Penggunaan Dana Desa pada Pemilu 2024

Dengan hal ini, Bawaslu dapat mengetahui kriteria mana calon yang sesuai dan pantas untuk memimpin Bawaslu di tingkat Provinsi.

"Jadi ketika terpilih, kita tidak kaget karena sudah punya profil perilaku yang bersangkutan, jadi tes ini memudahkan kita mengenali Anggota terpilih," tutur Kordiv Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Diklat Bawaslu tersebut.

Kepala Biro SDM dan Umum Bawaslu Hengky Pramono menyebutkan seleksi calon Anggota Bawaslu Provinsi akan diselenggarakan di 25 Provinsi untuk tahun 2022.

Sedangkan pelaksanaannya terdiri atas beberapa tes, yakni pada tanggal 18 Juli 2022 akan ada tes tulis dengan Computer Assisted Test (CAT), pada 20 Juli 2022 diadakan tes psikologi dan tanggal 30 Juli 2022 akan diadakan tes kesehatan dan wawancara. (Knu)

Baca Juga:

Bawaslu Persiapkan Berbagai Aturan Hadapi Sengketa Pendaftaran Partai Politik

#Pemilu #Pemilu 2024 #Bawaslu #Bawaslu RI #Polri
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Polri Resmi Pecat Irjen Ahrie Sonta, Buntut Kasus Penyadapan Prabowo
Polri menjatuhkan sanksi PTDH kepada Irjen Ahrie Sonta melalui sidang etik. Tersangka kasus penyadapan Prabowo itu menyatakan banding.
Soffi Amira - Selasa, 10 November 2026
Polri Resmi Pecat Irjen Ahrie Sonta, Buntut Kasus Penyadapan Prabowo
Indonesia
Yusril Sebut Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Mengarah ke Tindakan Makar
Yusril Ihza Mahendra menyebut kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo mulai mengarah ke tindak pidana makar. Penyidik mendalami Pasal 191 dan 193 KUHP.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 09 November 2026
Yusril Sebut Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Mengarah ke Tindakan Makar
Indonesia
Setara Institute Ingatkan Risiko Penyalahgunaan Penyadapan terhadap Hak Warga Negara
Penyadapan ilegal tersebut tidak hanya menjadi persoalan yang melibatkan pejabat negara.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Setara Institute Ingatkan Risiko Penyalahgunaan Penyadapan terhadap Hak Warga Negara
Indonesia
Kapolri Bentuk Timsus Usut Dugaan Penyadapan Ilegal Prabowo, Dipimpin Kabareskrim
Pembentukan tim khusus merupakan bentuk keseriusan institusi dalam merespons dugaan tindak pidana tersebut.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Kapolri Bentuk Timsus Usut Dugaan Penyadapan Ilegal Prabowo, Dipimpin Kabareskrim
Indonesia
Polri Pastikan Proses Etik 4 Jenderal Tersangka Penyadapan Prabowo Terus Berjalan
Mekanisme internal tersebut dilakukan secara berkesinambungan seiring dengan penanganan perkara pidana.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Polri Pastikan Proses Etik 4 Jenderal Tersangka Penyadapan Prabowo Terus Berjalan
Indonesia
Polri Tetapkan Irjen SU sebagai Tersangka, Ini Dugaan Perannya dalam Kasus Penyadapan
Polri menetapkan mantan Kadiv TIK Irjen SU sebagai tersangka keempat kasus dugaan penyadapan ilegal Presiden. Ia diduga menyetujui penghapusan hasil sadapan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 06 November 2026
Polri Tetapkan Irjen SU sebagai Tersangka, Ini Dugaan Perannya dalam Kasus Penyadapan
Indonesia
Kasus Penyadapan Prabowo Seret 3 Eks Petinggi Polri, Mensesneg Ungkap Langkah Pemerintah
Mensesneg Prasetyo Hadi meminta masyarakat tidak khawatir terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo yang menyeret tiga tersangka.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 04 November 2026
Kasus Penyadapan Prabowo Seret 3 Eks Petinggi Polri, Mensesneg Ungkap Langkah Pemerintah
Dunia
Update Pemilu Amerika: Demokrat Resmi Kunci Mayoritas Kongres, Republik Terseok
Update hasil pemilu AS terbaru hari ini! Partai Demokrat diproyeksikan sukses menyapu bersih mayoritas kursi DPR dan Senat. Simak data lengkap kehancuran benteng Republik di sini.
Angga Yudha Pratama - Rabu, 04 November 2026
Update Pemilu Amerika: Demokrat Resmi Kunci Mayoritas Kongres, Republik Terseok
Indonesia
Kasus Penyadapan Presiden Prabowo, Polri Pastikan Pelayanan Publik Tetap Berjalan
Perkara yang sedang diproses Bareskrim Polri bersama Divisi Propam Polri tidak akan mengganggu pelaksanaan tugas kepolisian dalam melayani masyarakat.
Dwi Astarini - Rabu, 04 November 2026
Kasus Penyadapan Presiden Prabowo, Polri Pastikan Pelayanan Publik Tetap Berjalan
Indonesia
Polri Tegaskan Kasus Penyadapan Presiden Prabowo Murni Ulah Oknum
Perkara dugaan penyadapan ilegal dan penghapusan data elektronik serta illegal access yang tengah diselidiki tidak berkaitan dengan kebijakan resmi Polri.
Dwi Astarini - Rabu, 04 November 2026
Polri Tegaskan Kasus Penyadapan Presiden Prabowo Murni Ulah Oknum
Bagikan