Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Bawaslu DKI Temukan Ada Warga Belum Dicoklit Ditempel Stiker Pilkada Jakarta

Ikhsan Aryo DigdoIkhsan Aryo Digdo - Selasa, 16 Juli 2024
Bawaslu DKI Temukan Ada Warga Belum Dicoklit Ditempel Stiker Pilkada Jakarta

Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) di rumah warga untuk melakukan verifikasi data di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta, Senin (15/7/2024). ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/rwa.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta mengungkapkan temuan saat mengawal Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) dalam proses pencocokan dan penelitian (coklit) calon pemilih Pilkada 2024.

Temuan itu, berdasarkan hasil pengawasan pemutakhiran data pemilih yang dilakukan Bawaslu DKI Jakarta sejak tanggal 24 Juni hingga 7 Juli 2024.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta Benny Sabdo dalam keterangan resminya mengatakan terdapat warga yang belum dicoklit tetapi sudah ditempel stiker. Adapun stiker ini menjadi penanda bahwa warga telah dicoklit oleh Pantarlih.

"Jumlah KK yang belum dicoklit tapi ditempel stiker di wilayah Kecamatan Senen, Jakarta Pusat 40 KK. Di Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan dua KK," ujar Benny di Jakarta, Selasa (16/7).

Baca juga:

Bawaslu Bakal Segera Buka Indeks Kerawanan Pilkada 2024

Selain itu, sebanyak 45 KK sudah ditempel stiker di Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Di Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan,sebanyak 13 KK. Lalu, di Kecamatan Matraman, Jakarta Timur tiga KK dan Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur 13 KK.

Selanjutnya, ada warga yang sudah dicoklit tetapi tidak ditempel stiker. Fenomena ini terjadi di Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, yakni sebanyak 16 KK dan di Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, 20 KK.

Tak hanya itu, di Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara 10 KK, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat empat KK, dan Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan lima KK.

Selanjutnya di Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan 18 KK, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan satu KK, dan Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan tiga KK.

Baca juga:

Bawaslu Daerah Diminta Membangun Chemistry Dengan Kepolisian

Kemudian, di Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan 14 KK, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan delapan KK, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur 11 KK, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur sembilan KK, dan Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur 14 KK.

Benny Sabdo meminta, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan evaluasi kinerja dari Pantarlih tersebut. "Dan direkomendasikan untuk dilakukan saran perbaikan," tutupnya. (asp)

#Bawaslu #Pilkada 2024
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Bawaslu Siapkan 'Kuburan' Buat Caleg Curang, DPR Dukung Blacklist Permanen Pelaku Politik Uang
Saat ini, praktik politik uang dapat dilakukan melalui transfer saldo digital, voucher elektronik, pulsa, hingga berbagai bentuk insentif non-tunai lainnya
Angga Yudha Pratama - Selasa, 02 Juni 2026
Bawaslu Siapkan 'Kuburan' Buat Caleg Curang, DPR Dukung Blacklist Permanen Pelaku Politik Uang
Indonesia
Temuan Awal Duit Korupsi Bupati Lampung Tengah Rp 5 Miliar, Diduga Buat Bayar Utang Pilkada
Tidak akuntabel dan tidak transparannya laporan keuangan partai politik turut memperbesar risiko masuknya aliran dana tidak sah ke dalam sistem kepartaian.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 13 Desember 2025
Temuan Awal Duit Korupsi Bupati Lampung Tengah Rp 5 Miliar, Diduga Buat Bayar Utang Pilkada
Indonesia
DKPP Ungkap 31 Perkara Politik Uang di Pemilu dan Pilkada 2024, Perlunya Sinergi Kuat dari Bawaslu hingga KPU
DKPP mengungkap 31 perkara politik uang selama Pemilu dan Pilkada 2024. Hal itu diungkapkan Anggota Dewan DKPP, Ratna Dewi Pettatolo.
Soffi Amira - Jumat, 21 November 2025
DKPP Ungkap 31 Perkara Politik Uang di Pemilu dan Pilkada 2024, Perlunya Sinergi Kuat dari Bawaslu hingga KPU
Indonesia
KPU RI Pantau Langsung TPS di Pilkada Ulang Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka
Penyelenggaraan pemilihan wali kota dan wakil wali kota serta bupati dan wakil bupati pada pilkada ulang harus diselenggarakan dengan penuh integritas, taati aturan berlaku.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 26 Agustus 2025
KPU RI Pantau Langsung TPS di Pilkada Ulang Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka
Indonesia
24 Daerah Laksanakan Pemungutan Suara Ulang Pada Agustus 2025
PSU dan Pilkada ulang untuk memilih Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pangkalpinang dan Bupati dan Wakil Bupati Bangka, Provinsi Bangka Belitung.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 20 Juni 2025
 24 Daerah Laksanakan Pemungutan Suara Ulang Pada Agustus 2025
Indonesia
Hentikan Penghitungan Suara Sepihak, Anggota Bawaslu Jaktim Diperiksa DKPP
DKPP akan mendengarkan keterangan dari para pihak, baik pengadu, teradu, saksi, maupun pihak terkait.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 27 Mei 2025
Hentikan Penghitungan Suara Sepihak, Anggota Bawaslu Jaktim Diperiksa DKPP
Indonesia
Pilkada Barito Utara Berulang, Komisi II DPR Usulkan Evaluasi Pilkada
PSU berulang memakan biaya dan membuat daerah lama tanpa pemimpin.
Dwi Astarini - Jumat, 16 Mei 2025
Pilkada Barito Utara Berulang, Komisi II DPR Usulkan Evaluasi Pilkada
Indonesia
Gugat ke MK, Paslon Pilkada Barito Utara Malah Terbukti Juga Main Politik Uang
Paslon Nomor Urut 1 Gogo Purman Jaya-Hendro Nakalelo dan Nomor Urut 2 Akhmad Gunadi Nadalsyah-Sastra Jaya sama-sama didiskualifikasi
Wisnu Cipto - Rabu, 14 Mei 2025
Gugat ke MK, Paslon Pilkada Barito Utara Malah Terbukti Juga Main Politik Uang
Indonesia
KPU Tetapkan Bupati Serang Terpilih Hasil PSU, Istri Mendes Kembali Menang
PSU dilakukan karena Mahkamah Konstitusi menilai kemenangan Ratu Zakiyah lantaran sang suami, yaitu Menteri Desa Yandri Susanto terbukti membantu kemenangannya sebagai calon Bupati Serang di pilkada 2024.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 09 Mei 2025
KPU Tetapkan Bupati Serang Terpilih Hasil PSU, Istri Mendes Kembali Menang
Indonesia
Gugatan Mental di MK, Pemenang Pilkada Puncak Jaya Tetap Duet Yuni Wonda-Mus Kogoy
Berdasarkan fakta persidangan Mus Kogoya ternyata telah tidak lagi berstatus ASN sejak mencalonkan diri
Wisnu Cipto - Senin, 05 Mei 2025
Gugatan Mental di MK, Pemenang Pilkada Puncak Jaya Tetap Duet Yuni Wonda-Mus Kogoy
Bagikan