Basaria: Tak Ada Hubungannya Antara Bukber Dengan Penangkapan Putu Sudiartana

Zulfikar SyZulfikar Sy - Rabu, 29 Juni 2016
Basaria: Tak Ada Hubungannya Antara Bukber Dengan Penangkapan Putu Sudiartana

Konfrensi Pers di KPK (Foto: Humas KPK)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih Nasional- Kabar mengejutkan kembali datang dari Partai Demokrat. Pasalnya, Wabendum Demokrat Putu Sudiartana ditangkap Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) pada Selasa malam (28/6) di komplek perumahan DPR di Ulujami, Jakarta Selatan.

Penangkapan yang dilakukan oleh KPK ini terjadi selang sehari saat Komisi yang dipimpin Agus Rahardjo melakukan buka puasa bersama (bukber) dengan Komisi III DPR RI. Beberapa foto pun tersebar di media sosial saat bukber berlangsung.

Menanggapi hal tersebut dalam konferensi persnya Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan menjelaskan tak ada hubungannya antara penangkapan Putu dengan acara bukber.

"Tidak ada hubungannya acara buka puasa dengan yang lain. Ini memang murni itikad baik KPK dalam rangka koordinasi," kata Basaria kepada awak media, Rabu (29/6).

Dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) tersebut selain Putu Sudiartana terdapat lima orang lainnya yang ditangkap KPK. "Total yang ditangkap adalah 6 orang," pungkasnya

Penangkapan tersebut terkait suap untuk proyek infrastruktur di Sumatera Barat dengan nilai proyek sebesar Rp300 miliar. "Kasusnya ini terkait pembangunan 12 ruas jalan di Sumbar. Nilainya Rp300 miliar," ucap Basaria. (Yni)

BACA JUGA:

  1. Sita Uang 40 Ribu Dolar Singapura, KPK Tetapkan IPS Tersangka Kasus Suap Proyek di Sumbar
  2. OTT KPK, Komisi III Tidak Tahu Kasus I Putu Sudiartana
  3. Dirjen Bimas Buddha Jadi Tersangka Korupsi, Layanan Publik Tetap Jalan
  4. Menakar Keikhlasan Beramal Pejabat Kementerian Agama
  5. Jadi Tersangka Kasus Dugaan Korupsi, Ini Jawaban Ketua Umum PSSI La Nyalla
#Partai Demokrat #Komisi III DPR #Operasi Tangkap Tangan #Komisi Pemberantasan Korupsi
Bagikan
Ditulis Oleh

Zulfikar Sy

Tukang sihir

Berita Terkait

Indonesia
DPR Kecam Kasus Penyekapan dan Penyiksaan Wanita di Bandung, Minta Pelaku Dihukum Berat
Komisi III DPR RI mengecam keras kasus penyekapan dan penyiksaan wanita di Bandung. Pelaku pun harus dihukum berat.
Soffi Amira - Selasa, 23 Juni 2026
DPR Kecam Kasus Penyekapan dan Penyiksaan Wanita di Bandung, Minta Pelaku Dihukum Berat
Indonesia
Demokrat Pertanyakan Posisi Politik PDIP agar Tidak Abu-abu, Ganjar Pranowo Beri Jawaban
Partai Demokrat ikut mempertanyakan posisi politik PDI Perjuangan (PDIP) terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Frengky Aruan - Senin, 22 Juni 2026
Demokrat Pertanyakan Posisi Politik PDIP agar Tidak Abu-abu, Ganjar Pranowo Beri Jawaban
Indonesia
DPR Ngaku Maksimalkan Partisipasi Publik dalam Bahas UU Polri
DPR turut mengundang sejumlah ahli, kelompok masyarakat, dan organisasi mahasiswa.
Dwi Astarini - Selasa, 09 Juni 2026
DPR Ngaku Maksimalkan Partisipasi Publik dalam Bahas UU Polri
Indonesia
Batas Usia Pensiun Polri Resmi Berubah, DPR Sebut 60 Tahun Masih Prima
Usia pensiun Polri kini diperpanjang hingga 60 tahun. Komisi III DPR menegaskan, bahwa usia 60 tahun masih produktif.
Soffi Amira - Selasa, 09 Juni 2026
Batas Usia Pensiun Polri Resmi Berubah, DPR Sebut 60 Tahun Masih Prima
Indonesia
Revisi UU Polri, Anggota DPR Dukung Batas Usia Pensiun Naik Jadi 60 Tahun
Anggota Komisi III DPR RI Hasbiallah Ilyas mendukung usulan perpanjangan masa pensiun anggota Polri hingga 60 tahun dalam pembahasan revisi UU Polri.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 08 Juni 2026
Revisi UU Polri, Anggota DPR Dukung Batas Usia Pensiun Naik Jadi 60 Tahun
Indonesia
Gelar OTT, KPK Tangkap Kepala Imigrasi Jakarta Barat
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di kantor Imigrasi Jakarta Barat (Jakbar), Rabu (3/6).
Frengky Aruan - Rabu, 03 Juni 2026
Gelar OTT, KPK Tangkap Kepala Imigrasi Jakarta Barat
Indonesia
Pakar Ingatkan Risiko 'Bottleneck Karier' jika Usia Pensiun Polri Ditambah
Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan angka harapan hidup masyarakat Indonesia pada 2025 mencapai 74,47 tahun.
Dwi Astarini - Selasa, 02 Juni 2026
Pakar Ingatkan Risiko 'Bottleneck Karier' jika Usia Pensiun Polri Ditambah
Indonesia
Pakar Hukum Dorong Pendidikan HAM dan Demokrasi Diperkuat dalam RUU Polri
Pemahaman mengenai HAM perlu menjadi bagian integral dalam proses pembentukan, pelatihan, promosi jabatan, evaluasi kinerja, hingga etika profesi anggota kepolisian.
Dwi Astarini - Selasa, 02 Juni 2026
Pakar Hukum Dorong Pendidikan HAM dan Demokrasi Diperkuat dalam RUU Polri
Indonesia
Bahas RUU Polri, Sahroni Minta Polisi Punya Hak Koreksi Komnas HAM
Kepolisian juga perlu diberikan kesempatan untuk menyampaikan koreksi apabila terdapat penilaian yang dinilai tidak sesuai dengan fakta.
Dwi Astarini - Selasa, 02 Juni 2026
Bahas RUU Polri, Sahroni Minta Polisi Punya Hak Koreksi Komnas HAM
Indonesia
Komisi III DPR Minta Woodyrman Pembunuh WN Brunei Segera Dideportasi dan Dicekal Masuk Indonesia
Menurut Sahroni, proses deportasi perlu segera dilakukan agar pelaku dapat diproses hukum di negara asalnya.
Frengky Aruan - Jumat, 29 Mei 2026
Komisi III DPR Minta Woodyrman Pembunuh WN Brunei Segera Dideportasi dan Dicekal Masuk Indonesia
Bagikan