Banyak KPPS Meninggal Dunia, MUI Dorong DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu

Zaimul Haq Elfan HabibZaimul Haq Elfan Habib - Minggu, 21 April 2019
Banyak KPPS Meninggal Dunia, MUI Dorong DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu

Wakil Ketum MUI Zainut Tauhid Sa'adi dan sejumlah petinggi MUI menggelar konferensi pers di Gedung MUI. Jakarta(Merahputih.com / Derry Ridwansah)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengusulkan kepada pemerintah dan DPR untuk mengkaji ulang penyelenggaraan Pemilu. Hal ini merujuk pada kasus adanya sejumlah petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal dunia saat bertugas di Pemilu 2019.

"MUI mengusulkan kepada Pemerintah dan DPR untuk mengkaji ulang dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemilu serentak antara Pilpres dan Pileg dalam waktu sehari," kata Wakil Ketua Umum MUI, Zainut Tauhid Sa'adi dalam keterangan tertulis, Minggu (21/4).

Ilustrasi Surat Suara untuk DPR di Pemilu 2019 (Foto: antaranews)
Ilustrasi Surat Suara untuk DPR di Pemilu 2019 (Foto: antaranews)

Tak hanya itu saja, MUI menilai, aspek kesiapan SDM masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya juga tak maksimal.

"Banyak laporan dari masyarakat tentang suara yang rusak. Selain itu, banyak juga yang tak di coblos oleh pemilih karena banyaknya kertas suara yang mereka diterima," ungkapnya.

Melihat kejadian ini, Zainut meminta agar pemerintah memberi perhatian penuh terhadap pengorbanan para petugas KPPS.

"MUI menyampaikan duka yang sangat mendalam atas wafatnya mereka semuanya, semoga almarhum husnul khotimah, diampuni dosa-dosannya dan mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah SWT. Kepada keluarganya semoga diberikan kekuatan dan ketabahan dalam menerima musibah, ujian dan cobaan yang sangat berat ini," jelasnya.

Di sisi lain, MUI juga mendorong dan mendukung agar kedua paslon melakukan rekonsiliasi. MUI juga siap menjadi mediator dan fasilitator.

"MUI mendorong dan mendukung setiap upaya dan ihktiar untuk melakukan rekonsiliasi dan islah nasional untuk kesatuan dan keutuhan bangsa Indonesia. Untuk hal tersebut MUI siap menjadi mediator dan fasilitatornya," tutupnya.

Perlu diketahui, sejumlah daerah ada petugas KPPS yang meninggal saat mengemban tugas memastikan kelancaran pesta demokrasi lima tahun ini.

Di wilayah Jawa Barat dilaporkan ada 12 orang yang meninggal, kemudian di Jawa Timur dilaporkan 9 petugas di TPS yang meninggal saat bertugas, dan di Jawa Tengah ada 8 orang petugas di TPS yang dilaporkan meninggal saat Pemilu. (Asp)

Baca Juga: Hasil Pemilu Mengecewakan, Bupati Madina Sumut Kirim Surat Pengunduran Diri ke Jokowi

#Pemilu 2019 #MUI #DPR RI
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
28 Perusahaan Tambang Nakal Kena Denda Triliunan, DPR Minta Uangnya Langsung Balik ke Rakyat Terdampak
Namun, keberanian itu harus dibarengi dengan transparansi alokasi dana denda agar tidak terjadi penyimpangan di kemudian hari
Angga Yudha Pratama - 2 jam, 34 menit lalu
28 Perusahaan Tambang Nakal Kena Denda Triliunan, DPR Minta Uangnya Langsung Balik ke Rakyat Terdampak
Indonesia
Gugatan UU Haji Memanas di MK, PKB Tegaskan Kuota Tambahan Bukan Milik Pemerintah Sepihak
Langkah revisi ini juga menjadi jawaban atas berbagai catatan merah dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait tata kelola haji pada tahun-tahun sebelumnya
Angga Yudha Pratama - Selasa, 27 Januari 2026
Gugatan UU Haji Memanas di MK, PKB Tegaskan Kuota Tambahan Bukan Milik Pemerintah Sepihak
Indonesia
I Wayan Sudirta Gantikan TB Hasanuddin Jadi Wakil Ketua MKD DPR RI
Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI melakukan pergantian pimpinan.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Januari 2026
I Wayan Sudirta Gantikan TB Hasanuddin Jadi Wakil Ketua MKD DPR RI
Indonesia
Tok! DPR Sahkan 8 Poin Reformasi Polri, Kedudukan Tetap di Bawah Presiden
Delapan poin yang telah ditandatangani oleh Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo bersifat mengikat
Angga Yudha Pratama - Selasa, 27 Januari 2026
Tok! DPR Sahkan 8 Poin Reformasi Polri, Kedudukan Tetap di Bawah Presiden
Indonesia
Gubernur BI Baru Jadi Sorotan, Legislator Minta Publik dan Pelaku Pasar Hentikan Spekulasi Jangka Pendek
Selain fokus pada kebijakan internal, DPR RI menyoroti pentingnya sinkronisasi antara kebijakan moneter yang dijalankan BI
Angga Yudha Pratama - Selasa, 27 Januari 2026
Gubernur BI Baru Jadi Sorotan, Legislator Minta Publik dan Pelaku Pasar Hentikan Spekulasi Jangka Pendek
Indonesia
DPR Serahkan Pergantian Wamenkeu Thomas Djiwandono kepada Presiden
DPR tidak dalam posisi mencampuri kewenangan eksekutif terkait dengan susunan kabinet.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Januari 2026
DPR Serahkan Pergantian Wamenkeu Thomas Djiwandono kepada Presiden
Indonesia
Gantikan Adies Kadir, Sari Yuliati Ditetapkan Jadi Wakil Ketua DPR RI
DPR RI resmi mengesahkan Sari Yuliati sebagai Wakil Ketua DPR RI menggantikan Adies Kadir dalam Rapat Paripurna, Selasa (27/1).
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 27 Januari 2026
Gantikan Adies Kadir, Sari Yuliati Ditetapkan Jadi Wakil Ketua DPR RI
Indonesia
Rapat Paripurna DPR Setujui Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi
DPR RI menyetujui Adies Kadir sebagai hakim konstitusi Mahkamah Konstitusi menggantikan Arief Hidayat yang pensiun Februari 2026.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 27 Januari 2026
Rapat Paripurna DPR Setujui Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi
Indonesia
Eks Kapolda Ingatkan Kapolri: Benahi Adab dan Perilaku Aparat di Lapangan
Kepercayaan publik tidak dibangun dari pidato atau laporan, tetapi dari tindakan nyata
Angga Yudha Pratama - Selasa, 27 Januari 2026
Eks Kapolda Ingatkan Kapolri: Benahi Adab dan Perilaku Aparat di Lapangan
Indonesia
DPR Ingatkan Indonesia Darurat Sampah dan Bencana, Baru 25 Persen Sampah Terkelola
Rokhmat mendesak pemerintah agar lahan milik PTPN dan Perhutani di Pulau Jawa segera dikembalikan fungsinya sebagai kawasan resapan air yang padat vegetasi
Angga Yudha Pratama - Senin, 26 Januari 2026
DPR Ingatkan Indonesia Darurat Sampah dan Bencana, Baru 25 Persen Sampah Terkelola
Bagikan